TEL AVIV – Amerika Serikat (AS) disebut akan segera mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington. Hal itu diumumkan tak lama setelah Netanyahu menunda proses legislasi yang dimaksudkan untuk merombak sistem yudisial di Israel.

“Saya yakin dia (Netanyahu, Red) segera datang. Saya berasumsi setelah Paskah, (tapi) jelas belum ada tanggal yang ditetapkan. Tidak diragukan lagi dia akan datang dan bertemu (Presiden AS Joe) Biden,” kata Duta Besar AS untuk Israel Tom Nides kepada Israel’s Army Radio, Selasa (28/3).

Menurut Nides, saat berada di Washington, Netanyahu dan Biden bakal melakukan pertemuan secara pribadi. “Tanpa pertanyaan, dia akan datang ke Gedung Putih segera setelah jadwal mereka dapat dikoordinasikan,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Nides pun kembali menyampaikan bahwa AS menyambut keputusan Netanyahu menunda proses legislasi reformasi sistem yudisial. “Kami menyambut baik langkah itu. Seperti yang berkali-kali dikatakan Biden, kami ingin melihat kompromi dan dialog, dan saya memuji perdana menteri karena mengumumkan (penundaan) itu,” ucapnya. 

Joe Biden saat masih menjabat sebagai wakil presiden AS, mengunjungi PM Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem 2010 silam. - (AP Photo/Debbie Hill)

SHARE    

Nides pun memuji kekuatan demokrasi Israel dengan mengutip gelombang unjuk rasa yang berlangsung selama tiga bulan terakhir untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) reformasi sistem yudisial. “Tidak dapat dipercaya bahwa selama 12 pekan, ratusan dan ratusan ribu orang datang untuk memprotes, hampir tidak ada yang terluka, sangat sedikit yang ditangkap. Ini adalah demokrasi yang hidup dan baik,” katanya. 

Sejak kembali menjabat sebagai perdana menteri pada akhir Desember 2022, Netanyahu belum menerima undangan untuk berkunjung ke Washington atau bertemu Joe Biden. Hal itu dilaporkan telah membuat Netanyahu gusar.

Sebuah laporan yang beredar baru-baru ini menyebutkan, Netanyahu telah melarang anggota partainya, yakni Partai Likud, untuk bertemu pejabat pemerintahan AS selama perjalanan ke luar negeri. 

Mengenai pergolakan yang tengah berlangsung di Israel, pada Senin (27/3) malam lalu, Netanyahu akhirnya mengumumkan jeda dalam upaya legislasi yang dimaksudkan untuk merombak sistem peradilan di negaranya.

“Dari rasa tanggung jawab nasional, dari keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kita, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut,” kata Netanyahu dalam pidatonya. 

Netanyahu mengaku ingin menghindarkan Israel dari perang saudara akibat pergolakan yang timbul dari upaya mereformasi sistem yudisial. “Ketika ada kesempatan untuk menghentikan perang saudara melalui dialog, saya sebagai perdana menteri meluangkan waktu untuk berdialog. Saya memberikan kesempatan nyata untuk dialog nyata,” ucapnya.

Kendati demikian, Netanyahu tetap bertekad mendorong pengesahan RUU reformasi sistem yudisial. “Kami mendukung kebutuhan untuk melakukan perubahan yang diperlukan pada sistem hukum dan kami akan memberikan kesempatan untuk mencapainya melalui konsensus yang luas,” ujarnya. 

“Bagaimanapun, kami akan meloloskan reformasi yang akan memulihkan keseimbangan yang telah hilang antara cabang-cabang pemerintahan sambil mempertahankan--dan, saya tambahkan penguatan hak-hak individu,” kata Netanyahu menambahkan.

Meski gelombang demo penolakan sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir, seperti telah dinyatakan, pemerintahan Netanyahu akan tetap mendorong parlemen Israel (Knesset) mengesahkan RUU yang akan memberikan pemerintah keputusan akhir atas semua penunjukan yudisial.

Pemerintahan Netanyahu pun mendorong Knesset meratifikasi RUU yang akan memberi parlemen wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi tinjauan yudisial atas UU.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang meningkat pada Senin (27/3) karena langkahnya yang ingin memberlakukan perubahan besar-besaran pada peradilan Israel. Rencana perombakan pengadilan telah memicu kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak koalisi partai sayap kanan Netanyahu berkuasa akhir tahun lalu. Rencana reformasi peradilan juga menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Barat Israel.

Warga Israel membuat api unggun dan memblokir jalan raya beberapa saat setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya, di Tel Aviv, Israel, Ahad (26/3/2023). - (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Apa masalah Pemerintah Israel dengan peradilan?
Para pengkritik Mahkamah Agung, termasuk banyak orang di pemerintahan koalisi, mengatakan, fraksi tersebut berhaluan kiri dan elitis. Mereka telah menjadi terlalu intervensionis dalam ranah politik, dan sering kali menempatkan hak-hak minoritas di atas kepentingan nasional.

Apa yang diinginkan koalisi?
Pemerintahan Netanyahu telah mengejar perubahan peradilan yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk memerintah legislatif dan eksekutif. Menurut anggota parlemen, koalisi lebih berkuasa dalam menunjuk hakim.

Panel untuk memilih hakim saat ini membutuhkan politisi dan hakim yang duduk di atasnya untuk menyepakati pengangkatan.  Proposal reformasi peradilan Netanyahu akan memberikan kewenangan kepada pemerintah koalisi untuk menunjuk hakim.

Netanyahu secara resmi dilarang terlibat dalam inisiatif tersebut karena dia diadili atas tuduhan korupsi. Netanyahu mengatakan, perubahan peradilan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan dan mendiversifikasi Mahkamah Agung. Netanyahu juga menuduh media salah mengartikan rencana tersebut dan mengipasi api protes untuk menggulingkan pemerintahannya.

Warga Israel membuat api unggun dan memblokir jalan raya beberapa saat setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya, di Tel Aviv, Israel, Ahad (26/3/2023). - (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Mengapa begitu banyak orang Israel yang memprotes?
Check and balances demokrasi Israel relatif rapuh. Ia tidak memiliki konstitusi, hanya hukum dasar yang dimaksudkan untuk membantu mengamankan fondasi demokrasinya. Dalam Knesset (parlemen) satu kamar, pemerintah memegang mayoritas 64-56 kursi.

Kritikus mengatakan perubahan itu akan melemahkan pengadilan dan menyerahkan kekuasaan yang tak terkendali kepada pemerintah. Langkah ini membahayakan hak dan kebebasan demokrasi dengan efek bencana pada ekonomi dan hubungan dengan sekutu Barat, yang telah menyuarakan keprihatinan.

Peradilan yang tidak lagi dianggap independen juga dapat mencabut salah satu pembelaan utama Israel dalam kasus-kasus hukum internasional potensial, yang mungkin mencakup tuduhan kejahatan perang dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina. Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Sabtu (25/3) meminta pemerintah untuk mencabut rancangan undang-undang perombakan peradilan. Gallant mengatakan, perselisihan atas tindakan tersebut mengancam keamanan Israel. Ribuan tentara cadangan bergabung dalam protes dan menolak panggilan untuk pelatihan.

Apa faktor lain yang berperan?
Kritikus khawatir Netanyahu ingin memanfaatkan perombakan yudisial untuk membatalkan persidangan korupsinya atau memberikan pengaruh dalam setiap banding di Mahkamah Agung. Namun, Netanyahu membantah memiliki niat seperti itu.

Polisi Israel membubarkan demonstran yang memblokir jalan raya selama protes terhadap rencana pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di Tel Aviv, Israel, Senin (27/3/2023). - (AP Photo/Maya Alerruzzo)

Oposisi juga mengatakan sekutu nasionalis Netanyahu ingin melemahkan Mahkamah Agung untuk memperluas pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina. Partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks dalam koalisi ingin mengesahkan undang-undang yang membebaskan komunitas mereka dari wajib militer.

Mereka khawatir langkah ini akan dibatalkan oleh pengadilan tertinggi jika kekuasaannya tidak dipotong. Penduduk ultra-Ortodoks Israel telah lama merasa diburu oleh pengadilan sehubungan dengan dinas militer.

Langkah berikutnya apa?
Pemerintah telah menargetkan ratifikasi akhir dari perubahan pemilihan hakim pada 2 April, ketika anggota parlemen melakukan reses musim semi. Perubahan lain, beberapa di antaranya telah disetujui pada pembacaan pertama dari tiga pembacaan di Knesset yang diperlukan untuk ratifikasi, telah ditunda hingga Parlemen bersidang kembali pada 30 April.

Tetapi, Netanyahu akan membekukan undang-undang tersebut untuk sementara. Keputusan itu diambil setelah Netanyahu memecat menteri pertahanannya yang mengusulkan penundaan reformasi dan memprovokasi protes jalanan besar-besaran. Langkah itu juga mendorong anggota senior partai Netanyahu untuk meminta jeda. Sementara, serikat buruh utama melakukan pemogokan.