JAKARTA -- Pemerintah memutuskan kembali melakukan impor beras. Badan Pangan Nasional (NFA) bahkan sudah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor dua juta ton beras hingga akhir tahun ini.

Bulog diminta untuk mendatangkan impor tahap pertama sebanyak 500 ribu ton secepatnya. Adapun impor beras tersebut dikhususkan untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP).

Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional tentnag Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri pada Jumat tanggal 24 Maret 2023. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton lewat Bulog yang dimulai sejak akhir Desember 2022 dan tuntas pada akhir Februari 2023.

Pekerja melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Beras Food Station, Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat dikonfirmasi usai melakukan pengecekan stok pangan di Super Indo Depok Town Center, Senin (27/3/2023) mengatakan, pemerintah akan menempuh berbagai cara demi mengamankan pasokan beras di dalam negeri.

“Pemerintah akan melakukan apa pun untuk 270 juta masyarakat yang itu harus makan. Badan Pangan tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan,” kata Arief.

Arief menuturkan, ihwal keputusan importasi, Badan Pangan telah melakukan kalkulasi persediaan beras di tengah masyarakat dan Kementerian Perdagangan akan menerbitkan izin impor.

Dalam surat tersebut disampaikan, penugasan impor tersebut menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Presiden pada Jumat, akhir pekan lalu, dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 H.

Tambahan impor beras tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasi pasar beras hingga untuk bantuan sosial beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang akan ditebar selama tiga bulan mulai 30 Maret 2023.

Selain itu, beras impor bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Namun, Badan Pangan sekaligus meminta Bulog untuk mengoptimalisasikan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama pada masa panen raya Maret-Mei 2023 yang tengah berlangsung.

Pembukaan keran impor beras ditempuh di tengah pasokan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog yang masih minim, yaitu sekitar 220 ribu ton dari target pemerintah 2,4 juta ton tahun ini. Di sisi lain, Bulog baru saja mendapatkan tugas untuk menyalurkan beras dalam program bantuan sosial (bansos) beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg per keluarga untuk tiga bulan.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa beras bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Lingkungan Citapen, Kelurahan Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (11/1/2022). - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.)

SHARE    

Bila dikalkulasikan, total kebutuhan beras mencapai 640 ribu ton. Adapun program tersebut akan dimulai pada 30 Maret 2023.

Arief menegaskan, pemerintah tetap akan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk berbagai kebutuhan. “Kita bukan pro-impor, tapi apabila pemenuhan dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ. Jangan sampai stok tidak ada, jangan sampai mau ada program tidak bisa. Sementara masyarakat ini perlu,” kata Arief.

Perum Bulog membenarkan telah menerima penugasan importasi beras sebanyak dua juta ton dari Badan Pangan Nasional. Adapun importasi tersebut bakal segera dieksekusi sesuai penugasan yang diberikan.

“Benar, sesuai surat tersebut (impor beras dua juta ton). Segera kita proses,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal kepada Republika, Senin (27/3/2023).