Warga Israel membuat api unggun dan memblokir jalan raya beberapa saat setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanannya, di Tel Aviv, Israel, Ahad (26/3/2023). | AP Photo/Ohad Zwigenberg

Internasional

Krisis Politik Israel Kian Parah

27 Mar 2023, 10:00 WIB

Netanyahu memecat Menteri Pertahanan yang menolak perombakan peradilan.

TEL AVIV -- Kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin menenggelamkan Israel dalam krisis politik bersejarah. Tekadnya untuk mereformasi sistem peradilan terus menggoyang negara penjajah tersebut.

Pada Ahad (26/3), Aljazirah melaporkan bahwa Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant sehari setelah Gallant berbicara menentang reformasi peradilan yang direncanakan negara itu.

Perombakan sistem hukum tersebut akan memberikan kontrol pemerintah atas siapa yang menjadi hakim dan membatasi uji materi atas keputusan dan undang-undang pemerintah. Netanyahu dan sekutunya mengatakan rencana itu akan mengembalikan keseimbangan antara cabang yudisial dan eksekutif dan mengendalikan apa yang mereka lihat sebagai pengadilan intervensionis dengan simpati liberal.

Namun kritikus mengatakan rencana itu justru menjungkirbalikkan sistem check and balances Israel yang rapuh dan mendorong Israel ke jalan menuju otokrasi. Pemerintah telah berjanji meloloskan bagian penting dari perombakan pekan ini sebelum parlemen mengambil reses sebulan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet mingguan di kantor perdana menteri di Yerusalem, 19 Maret 2023. - (EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Gallant merupakan anggota senior Partai Likud sayap kanan Netanyahu. Ia menjadi orang pertama yang melanggar aturan pada Sabtu malam dengan menyerukan agar undang-undang untuk merombak sistem peradilan Israel dibekukan.

Dalam pernyataan singkat, kantor Netanyahu mengatakan perdana menteri telah memberhentikan Gallant. "Kita semua harus berdiri teguh melawan penolakan," cicit Netanyahu di Twitter semalam.

Langkah tersebut mengisyaratkan bahwa Netanyahu akan melanjutkan minggu ini dengan rencana perombakan, yang telah memicu protes massal, membuat marah para pemimpin militer dan bisnis, serta menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Israel.

Gallant dilaporkan telah menyuarakan keprihatinan bahwa perpecahan dalam masyarakat merusak moral militer dan memperkuat musuh Israel di seluruh wilayah. “Saya melihat bagaimana sumber kekuatan kita terkikis,” kata Gallant, Sabtu.

Sejumlah pasukan cadangan militer Israel memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan, sembari memblokir jalan dari Tel Aviv ke Yerusalem, Kamis (9/2/2023). - (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Konsul Jenderal Israel di New York, Asaf Zamir, pada Ahad (26/3) juga mengumumkan pengunduran dirinya. Langkah ini diambil sebagai protes atas pemecatan Yoav Gallant.

“Keputusan berbahaya hari ini untuk memecat menteri pertahanan meyakinkan saya bahwa saya tidak dapat lagi mewakili pemerintah ini. Saya semakin prihatin dengan kebijakan pemerintah baru, dan khususnya, reformasi peradilan yang dipimpinnya,” ujar Zamir, dilaporkan Al Arabiya, Senin (27/3).

“Ini adalah momen penting dalam sejarah Israel. Saya percaya bahwa sekarang saatnya bagi saya untuk mengambil tindakan dan bergabung dalam perjuangan untuk masa depan Israel bersama sesama warga, saat kami bekerja sama untuk membangun Israel yang lebih baik, lebih adil dan lebih setara," kata Zamir menambahkan.

Polisi menahan seorang pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama Ayalon selama pawai protes menentang rencana reformasi sistem peradilan pemerintah di Tel Aviv, Israel, 18 Maret 2023. - ( EPA-EFE/ABIR SULTAN)

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa pemecatan Gallant adalah "titik rendah baru bagi pemerintah anti-Zionis yang membahayakan keamanan nasional dan mengabaikan peringatan dari semua pejabat pertahanan". "Perdana Menteri Israel adalah ancaman bagi keamanan negara Israel," tulis Lapid di Twitter.

Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan Tel Aviv pada Ahad, memblokir jalan raya utama, mengikuti pengumuman tersebut. Mereka memblokir arteri utama Tel Aviv, mengubah jalan raya Ayalon menjadi lautan bendera Israel biru-putih. Demonstrasi juga terjadi di Yerusalem, Bersyeba, dan Haifa.

Kelompok masyarakat sipil, Good Governance Society pada Ahad (26/3), meminta Mahkamah Agung Israel untuk menghukum Benjamin Netanyahu karena diduga melanggar sumpah jabatan dan memiliki konflik kepentingan mengelak dari segala urusan peradilan. Terlebih saat dia sedang akan diadili atas tindak pidana korupsi.

Kelompok ini terus menyuarakan adanya pertikaian antara pemerintah Netanyahu dan pengadilan, yang coba dirombak oleh Netanyahu dalam rencana kontroversial yang telah memicu penentangan luas di seluruh negara Zionis ini.

Mereka meminta pengadilan untuk memaksa Netanyahu mematuhi hukum dan memberinya sanksi, baik dengan denda atau hukuman penjara apabila tidak mentaatinya. Mereka juga mengatakan Netanyahu tidak kebal hukum.

“Seorang perdana menteri yang tidak mematuhi pengadilan dan ketentuan undang-undang adalah hak istimewa dan seorang anarkis,” kata Eliad Shraga, ketua kelompok tersebut.

Ia menggemakan bahasa yang digunakan oleh Netanyahu dan sekutunya untuk memprotes penentang perombakan tersebut. "Perdana menteri akan dipaksa untuk menundukkan kepalanya di depan hukum dan mematuhi ketentuan hukum," katanya.

Netanyahu dilarang oleh jaksa agung negara itu untuk berurusan dengan rencana pemerintahnya untuk merombak peradilan, berdasarkan perjanjian konflik kepentingan yang harus dia lakukan. Kesepakatan itu diakui Mahkamah Agung dalam putusan atas kelayakan Netanyahu untuk bertugas saat diadili karena korupsi.

Tetapi pada Kamis, setelah parlemen mengesahkan undang-undang yang mempersulit mencopot perdana menteri yang sedang menjabat, Netanyahu mengatakan dia tidak terbelenggu oleh keputusan jaksa agung itu dan berjanji untuk mengatasi krisis dan "memperbaiki keretakan" di negara tersebut.

Deklarasi itu mendorong Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, untuk memperingatkan bahwa Netanyahu melanggar perjanjian konflik kepentingannya dengan memasuki persengketaan.

"Perkembangan hukum dan politik yang bergerak cepat telah melambungkan Israel ke wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ke krisis konstitusional yang berkembang," kata Guy Lurie, seorang peneliti di Israel Democracy Institute, sebuah think tank berbasis di Yerusalem.

“Kami berada di awal krisis konstitusional dalam artian ada ketidaksepakatan mengenai sumber otoritas dan legitimasi dari berbagai badan pemerintahan,” katanya.

Jika Netanyahu terus campur tangan dalam perombakan hukum seperti yang dia janjikan, Baharav-Miara dapat meluncurkan penyelidikan apakah dia melanggar perjanjian konflik kepentingan, yang dapat menyebabkan tuntutan tambahan terhadapnya.

Netanyahu diadili atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap dalam tiga perkara terpisah yang melibatkan rekan pengusaha dan raja media yang kuat. Dia menyangkal melakukan kesalahan dan menolak kritik yang mengatakan dia akan mencoba mencari jalan keluar dari dakwaan melalui pemeriksaan hukum.