WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyuarakan keprihatinannya dengan perombakan yudisial yang diajukan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam panggilan telepon pada Ahad (19/3) ia menekankan bahwa hubungan AS-Israel hanya bisa terjalin di bawah naungan nilai-nilai demokrasi.

Hal itu ia sampaikan terkait rencana pemerintahan Netanyahu merombak sistem peradilan. Perombakan itu bertujuan mengurangi kekuasaan Mahkamah Agung dengan memberi hak bagi parlemen membatalkan putusan pengadilan tertinggi.

Rencana itu mendapat penolakan meluas di masyarakat Israel. Berbulan-bulan aksi unjuk rasa telah digelar di berbagai kota di Israel. Sejumlah anggota militer juga terang-terangan menolak rencana tersebut.

Di luar negeri, sikap Netanyahu yang keras kepala mempertahankan usulan mulai mengancam hubungan dengan sekutu-sekutu Israel. Negara-negara Eropa serta Amerika Serikat menilai rencana Netanyahu mengancam demokrasi di Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kiri, dan Wakil Presiden Joe Biden berbicara sebelum pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, 21 Januari 2016. - (AP Photo/Michel Euler)

Dalam panggilan telepon pada Ahad, Presiden Joe Biden mengatakan kepada Netanyahu bahwa nilai-nilai demokrasi adalah ciri khas hubungan AS-Israel. Biden mengatakan, dia mendukung upaya menemukan kompromi atas reformasi peradilan yang menuai polemik.

Biden berbicara tentang perlunya check and balances dan untuk mencari dukungan luas masyarakat saat membuat perubahan mendasar. Sementara Netanyahu berupaya meyakinkan Biden bahwa demokrasi Israel sehat.

"Biden menggarisbawahi keyakinannya bahwa nilai-nilai demokrasi selalu dan harus tetap menjadi ciri khas hubungan AS-Israel. Presiden menawarkan dukungan untuk upaya yang sedang dilakukan untuk membuat kompromi pada usulan reformasi peradilan yang konsisten dengan prinsip-prinsip inti tersebut," demikian pernyataan Gedung Putih.

Sementara, kantor Netanyahu melansir, Netanyahu mengatakan kepada Biden bahwa Israel akan tetap menjadi negara demokrasi yang kuat dan bersemangat. Sejak terpilih kembali akhir tahun lalu untuk memimpin salah satu koalisi paling kanan dalam sejarah Israel, Netanyahu telah melakukan perombakan peradilan. Perombakan ini akan memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam memilih hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk mengadili undang-undang.

Reformasi peradilan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan demokrasi Israel. Reformasi peradilan juga memicu demonstrasi massal selama berbulan-bulan.

Partai Likud mengatakan, koalisi memutuskan mendorong perubahan untuk memberikan pengaruh yang lebih tegas kepada pemerintah dalam memilih hakim pada 2 April, ketika parlemen menunda reses selama sebulan. Undang-undang lainnya, termasuk rencana untuk membatasi pengawasan yudisial, akan menunggu hingga sesi berikutnya.

Kritikus mengatakan, reformasi peradilan akan merusak pemeriksaan dan keseimbangan demokrasi Israel sehingga memungkinkan korupsi dan membawa isolasi diplomatik. Sementara para pendukung mengatakan, perubahan diperlukan untuk mengekang apa yang mereka anggap sebagai peradilan aktivis yang ikut campur dalam politik.

Mantan perdana menteri Israel Ehud Olmert sebelumnya meminta para pemimpin dunia untuk memboikot Benjamin Netanyahu karena mendorong perombakan yudisial. Olmert menjabat sebagai perdana menteri Israel dari 2006-2009.

Polisi menahan seorang pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama Ayalon selama pawai protes menentang rencana reformasi sistem peradilan pemerintah di Tel Aviv, Israel, Sabtu (18/3/2023). - (EPA EPA-EFE/ABIR SULTAN)

SHARE    

Televisi Channel 12 melaporkan, Israel mendorong para pemimpin global untuk menolak bertemu dengan Netanyahu. Olmert juga mengimbau Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, yang dijadwalkan bertemu Netanyahu di London dalam beberapa pekan mendatang.

"Saya mendesak para pemimpin negara sahabat Israel untuk menahan diri dari pertemuan dengan perdana menteri Israel," kata Olmert, dilaporkan Middle East Monitor, Sabtu (18/3).

Olmert mengatakan, sebagai mantan perdana menteri Israel dia menyadari seruannya cukup berpengaruh. Dia menegaskan bahwa seruan itu bersifat cukup mendesak karena situasi yang sedang berlangsung di Israel.

"Menurut saya, Pemerintah Israel saat ini adalah anti-Israel. Mereka yang mendukung negara Israel harus menentang perdana menteri negara Israel," kata Olmert.

Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu (15/3) meluncurkan proposal alternatif sebagai tanggapan atas perombakan peradilan yang direncanakan oleh koalisi sayap kanan Israel. Namun, Netanyahu menolak proposal baru tersebut.

"Bagian-bagian penting dari garis besar yang dia sajikan hanya melanggengkan situasi yang ada dan tidak memberikan keseimbangan yang dibutuhkan oleh otoritas Israel. Ini adalah kebenaran yang disayangkan," tulis Netanyahu di Twitter.

Demonstran mengenakan topeng karet yang menggambarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai kaisar Romawi dalam protes, di Tel Aviv, Israel, Sabtu (4/3/2023). Menurut sejarah, bangsa Romawi adalah penindas bangsa Yahudi saat berkuasa di Palestina. - (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Satu hal utama yang diperdebatkan dalam perombakan sistem peradilan itu adalah amendemen cara pemilihan hakim. Menteri Kehakiman Yariv Levin mengatakan, langkah-langkah yang diusulkan koalisi akan mengubah cara penunjukan hakim dengan memberikan kewenangan kepada Knesset untuk melakukan lebih banyak pengawasan. Sementara pemerintah lebih berkuasa atas komite yang memilih mereka.

Herzog mengusulkan rencana alternatif yang akan menunjuk panitia seleksi termasuk tiga menteri, presiden pengadilan tinggi, dua hakim, dan dua pegawai negeri yang akan disetujui oleh presiden Mahkamah Agung dan menteri kehakiman.

Herzog memperingatkan, Israel berada di titik balik dan dia telah terlibat dalam upaya mediasi dengan banyak pihak selama berminggu-minggu. "Perang saudara adalah garis merah. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi dengan biaya berapa pun atau dengan cara apa pun. Israel berada di kedalaman krisis nyata, tetapi juga di depan peluang besar dan di persimpangan jalan. Kebanyakan orang Israel menginginkan rencana yang akan membawa keadilan dan perdamaian," kata Herzog.

Sekretaris pemerintah Yossi Fuchs mengonfirmasi bahwa koalisi pemerintahan Netanyahu tidak mendukung rencana presiden. "Rencana presiden adalah sepihak dan belum disetujui oleh anggota koalisi manapun," kata Fuchs.

Demonstran memegang spanduk bergambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam protes menentang rencana pemerintah barunya untuk merombak sistem peradilan di Tel Aviv, Israel, Sabtu (4/3/2023). - (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Presiden Herzog telah melakukan pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dalam upaya menengahi kompromi antara anggota koalisi dan mereka yang menentang perubahan yudisial. Tetapi, Herzog belum mengonfirmasi bahwa dia mendapat dukungan untuk rencana tersebut dari para legislator.

Reformasi peradilan yang diusung Netanyahu telah menuai kritik di dalam negeri maupun luar negeri. Ribuan orang Israel dan aktivis melakukan aksi protes untuk menentang reformasi tersebut. Ratusan pengunjuk rasa tiba di bandara dalam upaya untuk menghadang keberangkatan Netanyahu ke Berlin pada Rabu (15/3/2023).