JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta pemerintah menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Apdesi, Surta Wijaya, menyebut tambahan anggaran perlu untuk percepatan pembangunan di desa.

Surta awalnya mengatakan, masalah saat ini adalah desa masih dimarginalkan. Menurutnya, pembangunan masih dipusatkan di kota-kota. Dia berharap agar pembangunan ke depan difokuskan di desa-desa agar masyarakat bisa bekerja di desa, tak harus pindah ke kota.

“Semua itu jawabannya adalah (peningkatan) Dana Desa. Jadi merupakan harga mati ke depan Dana Desa 10 persen dari APBN," kata Surta di hadapan ribuan perangkat desa maupun kepala desa yang hadir dalam acara peringatan sembilan tahun UU Desa di Parkir Timur Senayan GBK, Jakarta, Ahad (19/3).

Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya membuka acara peringatan 9 Tahun UU Desa di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (19/3). - (Republika/Febryan A)

SHARE    

Surta mengusulkan penambahan anggaran Dana Desa menjadi 10 persen bertujuan untuk mempercepat berbagai jenis pembangunan di desa. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penanganan stunting dan gizi buruk, hingga pengentasan rumah kumuh.

Saat ini, setiap desa menerima Dana Desa rata-rata sekitar Rp 1 miliar per tahun. “(Jumlahnya) sudah cukup bagus, tapi ke depan harapan saya harus lebih baik,” ujarnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Muhammad Asri Anas pada awal Januari 2023 lalu mengatakan, pagu Dana Desa tahun 2021 besarannya Rp 72 triliun atau 2,3 persen dari total APBN ketika itu. Jika pagu Dana Desa dinaikkan menjadi 10 persen, dia memperkirakan setiap desa bakal menerima kucuran dana sekitar Rp 10 miliar per tahun.

Acara peringatan sembilan tahun UU Desa bertajuk "Membangun Indonesia dari Desa" ini digelar oleh Apdesi, DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Mereka memperingati UU Desa yang disahkan menjadi undang-undang pada 15 Januari 2014 lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta Apdesi lebih dahulu membuktikan kerjanya ketimbang meminta tuntutan kenaikan anggaran. “Kalau kalian hanya bicara mesti dibagi duitnya segini, musti gini. Kerja dulu, ya dong,” kata Megawati.

Presiden kelima RI ini menilai, sah-sah saja Apdesi meminta kenaikan anggaran. Namun demikian, permintaan ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini.

Megawati pun menyampaikan keprihatinannya atas langkah Apdesi yang kerap unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR. Meskipun menyuarakan pendapat merupakan bagian demokrasi, tetapi langkah tersebut justru banyak mengeluarkan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk desa.

“Ngapain hari ini masih demo-demo sih, nggak usah. Ini ada (anggota DPR), ini ada pimpinan (DPR), datang baik-baik, ngapain kalian (demo), bukannya apa, (meski dibilang) ibu, kan namanya demokrasi, orang boleh dong demo. Yes! tapi nggak begini caranya, karena sudah buang duit,” kata ketua umum PDIP tersebut.

Untuk itu, dia menilai, aparat desa sebaiknya bekerja secara maksimal di daerahnya masing-masing ketimbang harus ke Ibu Kota berunjuk rasa. Menurutnya, upaya untuk mempropaganda melalui unjuk rasa saat ini sudah tidak berlaku. “Enggak bisa lagi sekarang, karena Pancasila nggak ada gitu, ini musyawarah untuk mufakat,” ujar dia.

Aparatur desa atau anggota Apdesi melakukan aksi damai di Lapangan Paseban, Bantul, Yogyakarta, Rabu (15/12/2022). Aksi damai aparat desa se-Bantul ini meminta presiden untuk merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa. - (Wihdan Hidayat/Republika)

SHARE    

Megawati pun meminta agar Apdesi memikirkan kembali tuntutannya. “Kalian itu boleh meminta, karena ini negara bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir, seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya,” kata Megawati.

Selain meminta tambahan anggaran untuk desa, Apdesi juga menuntut agar pemilihan kepala desa (pilkades) pada 2023 tidak ditunda atau dimoratorium. Ada sekitar 7.000 kepala desa yang habis masa jabatannya dalam tahun ini. Tentu harus ada pilkades untuk menentukan sosok pemimpin desa selanjutnya di ribuan desa itu.

“Harapan saya kepada Bapak Presiden, pilkades harus dijalankan oleh bupati. Dilaksanakan sebelum Pilpres 2024. Tidak boleh ada penundaan Pilkades 2023. Pilkades harus dilakukan,” kata Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas.

 

Ngapain hari ini masih demo-demo sih, nggak usah.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, Presiden Kelima RI

 

SHARE