MOSKOW –  Kerja sama aliansi keamanan Aukus yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia memicu kekhawatiran bagi Rusia dan Cina. Terlebih, kerja sama itu disertai pertukaran dan penjualan senjata.

Belakangan, Australia berencana membeli hingga 220 rudal jelajah Tomahawk dari AS. Kesepakatan itu terjadi beberapa hari setelah Australia mengumumkan akan membeli kapal selam serang bertenaga nuklir dari AS untuk memodernisasi armadanya di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang pengaruh Cina di Indo-Pasifik.

Para pejabat Australia mengatakan, kapal selam baru bertenaga nuklir itu akan mampu menembakkan rudal Tomahawk. Australia akan membeli rudal Tomahawk dengan biaya hampir 900 juta dolar AS. Kontraktor utamanya adalah Raytheon Missiles and Defense yang berbasis di Arizona.

"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat. Australia adalah salah satu sekutu terpenting kami di Pasifik Barat," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.  

Pemandangan dua kapal selam kelas Collins Australia di pangkalan HMAS Stirling Royal Australian Navy di Perth, Australia Barat, Australia, 29 Oktober 2021. - (EPA-EFE/RICHARD WAINWRIGHT )

SHARE    

Rusia dan Cina menanggapi aliansi itu dengan berkoordinasi dalam memantau sepak terjang Barat di kawasan Asia Pasifik. “Rusia dan Cina mengoordinasikan posisi mereka di arena internasional; kami menganalisis dengan cermat tindakan Barat di kawasan Asia-Pasifik, termasuk upaya mereka untuk memajukan Aukus di bawah naungan Washington,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pengarahan pers, Kamis (16/3), dikutip laman kantor berita Rusia, TASS. 

Zakharova menekankan, para anggota Aukus perlu dituntut mengenai kepatuhan dan komitmennya terhadap non-proliferasi senjata pemusnah massal serta sarana pengirimannya. Dia pun menyinggung tentang proyek kemitraan Aukus untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Menurut dia, semua orang memahami konsekuensi yang mungkin terjadi. “Namun, pertanyaan yang kami dan Cina tanyakan belum terjawab,” ujarnya. 

Zakharova menegaskan kembali bahwa Australia, sebagai pihak dalam proyek pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, akan menerima bahan nuklir dan fasilitas terkait yang harus berada di bawah jaminan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hal itu karena status Australia adalah negara non-nuklir. 

"Saya dapat mengonfirmasi sekali lagi bahwa ada ketidakjelasan tentang bagaimana jaminan ini akan dilaksanakan dan apakah inspektur IAEA akan memiliki akses penuh ke segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek kapal ini," kata Zakharova. 

Sebelumnya, Pemerintah Cina mengatakan, kerja sama pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh negara anggota Aukus tidak boleh dilanjutkan sebelum ada konsensus dari negara anggota IAEA. Hal itu karena dalam prosesnya ada pentransferan sejumlah besar uranium dari negara senjata nuklir ke negara nonsenjata nuklir. 

“Kerja sama kapal selam nuklir antara AS, Inggris, dan Australia melibatkan transfer sejumlah besar uranium yang sangat diperkaya tingkat senjata dari negara senjata nuklir ke negara nonsenjata nuklir, yang menimbulkan risiko proliferasi nuklir yang serius serta melanggar tujuan dan objek perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty),” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Wang Wenbin dalam pengarahan pers, Selasa (14/3), dikutip laman resmi Kemenlu Cina.

Wang mengetahui bahwa AS, Australia, dan Inggris sudah menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk menetapkan standar non-proliferasi nuklir tertinggi. Namun, dia menganggap hal itu hanya retorika untuk menipu dunia, “Intinya, ini adalah langkah untuk memaksa Sekretariat IAEA membuat pengaturan pengecualian perlindungan, yang akan secara serius merusak otoritas IAEA. Cina dengan tegas menentang hal ini,” ujarnya.

Dia menekankan, kerja sama kapal selam bertenaga nuklir bergantung pada integritas dan otoritas NPT. Menurut Wang, isu isu safeguards mengenai Aukus menyangkut kepentingan semua negara anggota IAEA dan harus dibahas serta diputuskan bersama oleh seluruh anggota lewat proses antar-pemerintah yang transparan, terbuka, dan inklusif.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak (kanan) bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) di Pangkalan Angkatan Laut Point Loma, San Diego, AS, Senin (13/3). - (Stefan Rousseau/Pool via AP)

“Menunggu konsensus yang dicapai oleh semua negara anggota IAEA, (maka) AS, Inggris, dan Australia tidak boleh melanjutkan kerja sama yang relevan, dan Sekretariat IAEA tidak boleh terlibat dengan ketiga negara tersebut dalam pengaturan pengamanan untuk kerja sama kapal selam nuklir mereka,” kata Wang.

Wang mengingatkan bahwa Asia-Pasifik adalah kawasan paling dinamis dan cepat berkembang di dunia. “Cina mendesak ketiga negara (AS, Australia, dan Inggris, Red) untuk mengindahkan seruan komunitas internasional dan negara-negara kawasan, membuang mentalitas Perang Dingin yang sudah kuno dan pola pikir geopolitik yang sempit, dengan bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban internasional mereka serta menahan diri dari melakukan apa pun yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia,” ucapnya.