JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, lembaga antirasuah itu belum bisa membeberkan identitas tersangka yang dimaksud.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya bakal memublikasikan nama para pelaku beserta dengan perincian perbuatannya saat penyidikan dinilai sudah cukup.

“Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (15/3).

Ali menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat kepada KPK. Setelah itu, kata dia, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan seusai ditemukan bukti permulaan yang cukup. “Kami pastikan setiap tahapan yang dilakukan KPK berdasarkan koridor hukum,” ujar Ali.

Di samping itu, Ali mengatakan, KPK juga bakal memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Mereka diharapkan kooperatif saat dipanggil tim penyidik. “KPK berharap, bagi pihak-pihak yang dipanggil tim penyidik, untuk kooperatif hadir dan menerangkan apa adanya dari setiap detail yang diketahuinya,” tutur Ali.

KPK sebelumnya mengaku kembali menemukan fakta lain tindak pidana dalam kasus korupsi bansos di Kemensos yang menjerat eks menteri sosial Juliari Peter Batubara. Namun, KPK menyebut penyelidikan itu berbeda dengan dugaan korupsi di Kemensos yang sebelumnya diusut KPK.

Di lain sisi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham telah mencegah eks direktur utama (dirut) PT Transjakarta M Kuncoro Wibowo ke luar negeri. Pencegahan itu merupakan permintaan dari KPK. “Saat ini, WNI atas nama Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar pencegahan usulan KPK,” kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh, Selasa (14/3).

Terdakwa mantan menteri sosial Juliari P Batubara berjalan seusai menjalani sidang pembacaan putusan yang digelar secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi pada pengadaan bansos penanganan pandemi Covid-19. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Kuncoro dicegah sejak 10 Februari 2023. Pencegahan itu berlaku selama enam bulan hingga 10 Agustus 2023 dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Adapun Kuncoro telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dirut PT Transjakarta per Senin (13/3). Namun, alasannya melepas posisi tersebut belum diketahui.

Kuncoro duduk sebagai dirut PT Transjakarta sejak 11 Januari 2023. Saat itu, dia menggantikan Mochammad Yana Aditya yang dicopot dari jabatannya. Sebelum bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu, Kuncoro juga pernah menjabat sebagai direktur komersial dan teknologi informasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada September 2016 hingga Agustus 2017.

Kemudian, dia juga sempat memegang jabatan sebagai dirut PT Bandha Ghara Reksa (BGR) Logistic, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik di Indonesia sejak September 2018. Perusahaan itu diketahui menjadi salah satu penyalur bansos beras dari Kemensos untuk KPM PKH ke beberapa wilayah di Indonesia

Rp 7,9 triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan alokasi anggaran sebanyak Rp 7,9 triliun untuk membagikan bantuan sosial beras selama bulan Maret-Mei 2023. Pemberian bansos tersebut untuk merespons kenaikan harga saat ini sekaligus untuk mengendalikan laju inflasi pangan.

Menkeu Sri Mulyani (kiri) bersama Mensos Tri Rismaharini menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (29/8/2022). Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bansos atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). - (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

SHARE    

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, bansos beras tersebut akan diberikan kepada 21,35 juta KPM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun beras tersebut akan diberikan melalui Perum Bulog menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP). Setiap keluarga akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per bulan.

“Nanti, setelah dibagikan oleh Bulog, mereka akan menagihkan kepada APBN, perkiraan kami, (anggarannya) sekitar Rp 7,8 triliun-Rp 7,9 triliun, termasuk ongkos untuk membagikannya,” kata Isa, di Jakarta, Selasa (14/3).

Selain membagikan bansos beras, pemerintah juga akan membagikan bantuan pangan berupa ayam karkas dan telur kepada keluarga dan balita atau anak yang berpotensi stunting selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei. Jumlah penerima bantuan ayam dan telur diperkirakan sekitar 2,1 juta keluarga yang mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Perkiraan sementara akan ditagihkan kepada APBN untuk ayam dan telur, termasuk distribusinya sekitar Rp 460 miliar untuk tiga bulan,” kata Isa.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.