Oleh MUHAMMAD FAUZI RIDWAN

Gerakan menjaga lahan kritis dan rehabilitasi daerah aliran Sungai Citarum terus dilakukan oleh pegiat lingkungan di wilayah Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, khususnya di nol kilometer Sungai Citarum di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya. Hal itu juga yang masih dilakukan oleh Satgas Citarum Harum di Sektor 23 dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dikutip dari laman bandungkab.go.id, luas wilayah Kecamatan Kertasari mencapai 15.207,36 hektare dengan terdapat delapan desa dan didominasi oleh lahan hutan serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut.

Ketinggian wilayah Kertasari antara 1.200 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk di wilayah Kertasari hingga 2018 mencapai 68 ribu orang lebih. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai buruh tani dan perkebunan serta menjadi petani.

Sementara, data tahun 2018 dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat menunjukkan lahan kritis di wilayah Kertasari mencapai 4.083,84 hektare. Upaya menjaga lahan kritis di hulu Sungai Citarum dilakukan agar terhindar dari potensi bencana, di antaranya bencana longsor dan banjir bandang. Pada peta risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung diperlihatkan di wilayah Kertasari terdapat titik potensi longsor dan banjir bandang.

Tahun 2018 lalu, Presiden Joko Widodo sempat meninjau hulu Sungai Citarum dan lahan tempat pembibitan tanaman keras di Sektor 23. Presiden ingin memastikan rehabilitasi wilayah daerah aliran Sungai Citarum berjalan dengan lancar. Lahan yang dikunjungi saat itu relatif minim ditanami tanaman keras.

Pada 2023, kawasan tersebut telah banyak ditanami tanaman keras dan lebih terjaga. Namun, begitu alih fungsi lahan kritis menjadi lahan untuk menanam sayuran masih ada.

Petani asal Desa Tarumajaya, Heri Ferdian, mengapresiasi langkah penghijauan yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum pada lahan-lahan kritis, salah satunya berada di tanah bongkor yang kini menjadi Sektor 23 pembibitan. Namun, begitu upaya rehabilitasi dan penghijauan lahan kritis relatif masih parsial dan melibatkan sedikit masyarakat dari sisi pemberdayaan.

Pria yang aktif di komunitas Baraya Tani ini sempat memiliki konsep pengelolaan tanah bongkor melibatkan masyarakat demi pemberdayaan. Namun, lahan tersebut telah ditangani langsung oleh Satgas Citarum Harum. "Hari ini (tanah bongkor) dijadikan pembibitan dan jadi hutan AGP (Artha Graha Peduli), tapi yang harus dihijaukan bukan hanya itu, melainkan juga kawasan di atasnya," ujar dia saat dihubungi.

Tidak hanya itu, lahan-lahan datar yang berbatasan dengan Kabupaten Garut atau di atas nol kilometer saat ini kerap disewa petani. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap upaya rehabilitasi lahan kritis.

Selain itu, jika kawasan di atas Sektor 23 tidak boleh ditanami sayur, Heri berharap pemerintah menyiapkan lahan pertanian untuk masyarakat sebab masih terdapat lahan perkebunan yang tidak ditanami. Ia mengaku para petani sudah bersepakat dengan satgas bahwa tiga meter lahan dapat ditanami sayuran dan satu meter tegakan.

Pemandangan di titik nol kilometer Sungai Citarum, Kabupaten Bandung - (Rep-Adji Sambogo)

SHARE    

Kesepakatan tersebut dilakukan agar masyarakat masih dapat menanam dan mencegah terjadi pengangguran dan peningkatan angka kriminalitas. Ia pun mendorong agar tanaman yang ditanam, yaitu tanaman berbuah sebab jika tanaman pohon berpotensi ditebang oleh yang tidak bertanggung jawab.

Ke depan, ia menanyakan tentang keberlangsungan pengelolaan program Citarum Harum apakah tetap ditangani TNI atau akan turut melibatkan masyarakat.

Di tengah upaya mendorong lahan kritis di nol kilometer Sungai Citarum tetap terjaga dan tidak terjadi perubahan alih fungsi lahan, sebagian pegiat lingkungan melakukan gerakan wakaf hutan dan pohon. Mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan dan swasta untuk terlibat dalam program wakaf hutan dan pohon di lahan kritis.

 

Latar belakang (adanya) Leweung Sabilulungan ketika hujan sedikit maka (wilayah) Pasir Munding longsor.

DADANG NASSER

 

SHARE    

Salah satu komunitas yang melakukan gerakan tersebut, yaitu Yayasan Leuweung (hutan) Sabilulungan yang digerakkan oleh pendiri yayasan mantan bupati Bandung Dadang Nasser. Mereka memulai gerakan wakaf hutan dan pohon sejak 2014 dan diketuai oleh pegiat lingkungan asal Kabupaten Bandung.

"Latar belakang (adanya) Leweung Sabilulungan ketika hujan sedikit maka (wilayah) Pasir Munding longsor," ujar Dadang saat ditemui, belum lama ini.

Saat itu, lahan di wilayah Pasir Munding berada di kemiringan 30-40 derajat dan masih ditanami tanaman sayuran. Dengan kondisi tersebut, yayasan menginisiasi agar lahan masyarakat di Pasir Munding untuk diwakafkan dan dilakukan rehabilitasi.

Yayasan pun menginisasi kepada seluruh masyarakat dan swasta untuk melakukan wakaf pohon keras yang ditanam di wilayah Pasir Munding. Seiring waktu, potensi longsor di wilayah tersebut jarang terjadi setelah dilakukan rehabilitasi lahan kritis.

Keberhasilan merehabilitasi lahan kritis di wilayah Pasir Munding, Dadang mengungkapkan, diadopsi di berbagai wilayah lainnya di Kabupaten Bandung di antaranya dengan membuat lahan pembibitan di lahan kritis. Termasuk dengan menggunakan pola wakaf hutan dan pohon.

"Leweung Sabilulungan meski belum maksimal lalu ada Citarum Harum ada pengaruhnya, ada Covid-19 membuat perhatian ke Citarum Harum kurang," kata dia.

Ke depan, pemerintah, swasta, atau perorangan dapat terlibat untuk merehabilitasi lahan kritis melalui konsep wakaf hutan. Lahan-lahan kritis dapat dibeli perusahaan atau perorangan dan diwakafkan. Rehabilitasi lahan kritis yang terus dilakukan di antaranya untuk meminimalisasi potensi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat terjadi lima kali bencana longsor di wilayah Kertasari sepanjang 2022.

"Yang saya pegang laporan dari BPBD kabupaten, kejadian ada lima laporan, tapi semua kaitan dengan tanah longsor. Tanah longsor ada empat kejadian dan gempa bumi kalau gempa bumi kena dampak," ujar Pranata Humas Ahli Muda Hadi Rahmat.

Ia menilai jika lahan kritis dialihfungsikan, akan terdapat dampak yang ditimbulkan. Di antaranya dampak kepada kerapatan tanah. "Lahan kritis prinsipnya gini kapasitas wilayah tanah ini kalau dialihfungsikan pasti ada dampaknya," kata dia.

 

Kapasitas wilayah tanah ini kalau dialihfungsikan pasti ada dampaknya.

HADI RAHMAT Pramata Humas Ahli Mda BPBD Kabupaten Bandung

 

SHARE    

Hadi mengatakan, alih fungsi lahan kritis menjadi tanaman sayuran atau perkebunan akan berdampak terhadap kerentanan tanah. Namun, di sisi lain, kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut terus bertambah. "Persoalannya daya tampung lingkungan semakin ke sini semakin berkurang, apalagi perubahan iklim membuat curah hujan tinggi," katanya.

Hadi mengatakan, daya tampung lingkungan yang semakin berkurang bukan hanya karena alih fungsi lahan. Namun, terdapat faktor lainnya. Oleh karena itu, pemangku kepentingan harus bijak terhadap perubahan alam yang tengah terjadi.