JAKARTA -- Pernyataan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seakan memercayai begitu saja kesaksian pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo soal hartanya dipertanyakan. KPK didesak lebih mendalami kesaksian itu alih-alih memercayainya begitu saja.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo harus ditindak. Menurut dia, indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan pidana serius jika dibandingkan dengan korupsi.  

“Ya bisa dong, TPPU pidana serius lebih dari korupsi, ya. Ancamannya lebih daripada korupsi. Kalau memang pencucian uang, Rafael itu harus ditindak,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/3).

Ia mengatakan baru mengetahui kekayaan Rafael setelah adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael. Karena itu, ia menghubungi ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sekretaris PPATK untuk mengonfirmasi harta kekayaan Rafael. 

Gerbang masuk rumah Rafael Alun Trisambodo (RAT) atau ayah Mario Dandy Satriyo di Muja-Muju, Yogyakarta, Kamis (2/3). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Kendati demikian, saat itu PPATK menyampaikan bahwa sudah melaporkan perihal Rafael ke KPK, tapi tidak ditindaklanjuti. “Itu saya telepon KPK, ini ada laporan sebelum saya jadi menko polhukam. Itu saya tahu sesudah ada peristiwa kriminal itu. Maka saya suruh periksa dan sudah diperiksa,” ungkap Mahfud.

Mahfud juga memberikan tanggapannya mengenai banyaknya para pejabat lain yang terungkap memiliki harta fantastis pascakasus Rafael. “Bagus. Kenapa? Karena saya enggak takut. Itu kan urusan KPK, ya. Kalau bidang saya, akan saya langsung laksanakan. Tapi, kan bukan bidang Kemenko Polhukam,” ujar dia.

Ia meminta agar para pejabat pemerintah berhenti memamerkan kekayaannya di media sosial karena tindakan tersebut tidak etis dilakukan. Sebelumnya, eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai pernyataan KPK soal harta Rafael terburu-buru. Pernyataan Yudi itu berkaitan dengan pernyataan KPK yang menyatakan kesulitan melacak kendaraan mewah yang dipamerkan Mario Dandy Satrio, putra Rafael.

"Terlalu prematur menyimpulkan, baru sekali dilakukan klarifikasi. Ingat, kepemilikan tidak harus formil ada namanya di BPKB/STNK, bisa saja atas nama orang lain. Pengalaman saya nyita aset, ya, kebanyakan atas nama orang lain, namun secara sah milik tersangka, jadi perdalam saja dulu," kata Yudi kepada Republika, Kamis (2/3).

Gerbang masuk rumah Rafael Alun Trisambodo (RAT) atau ayah Mario Dandy Satriyo di Muja-Muju, Yogyakarta, Kamis (2/3).

Yudi mengatakan, pemeriksaan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Rafael baru tahap klarifikasi pertama. Pemeriksa nantinya akan mencari dokumen-dokumen keterangan lainnya yang bisa membuktikan harta yang tertera di dalam laporan sekitar Rp 56 miliar milik Rafael.

"Tentu itu harus diperdalam, ya. Kalau secara formil, Rubicon sebenarnya punya dari Rafael atau punya kakaknya atau sebenarnya, ya, memang punya dari Rafael," katanya. Menurut dia, hal tersebut bisa dilihat dari pemakaian Rubicon itu. Menurut dia, masalah Rubicon adalah salah satu yang menjadi perhatian publik sehingga harus diketahui secara pasti.

"Itu bisa dilihat dari bagaimana dan di tangan siapa Rubicon digunakan, dipinjamkan ke Mario Dandy dengan alasannya apa. Tentu banyak hal yang bisa diperdalam, atau Rubicon itu belinya di mana, sama siapa, dan bagaimana," kata Yudi.

Sementara itu, mengenai indikasi TPPU dalam kasus Rafael, menurut Yudi, itu masih belum terlihat. Sebab, masalah ini kompleks dengan harta kekayaan yang besar.

Mantan kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (RAT) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/3/2023). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

"Apakah ada indikasi TPPU? Saya pikir ini masih jauh, ya. Masih prematur, masih belum bisa menyimpulkan apa pun karena ini kan kompleks dari begitu banyak hartanya, Rp 56 miliar di LHKPN," katanya.

Ia mengatakan, pemeriksaan Rafael di KPK tidak hanya tentang harta yang ada di LHKPN, tapi juga berdasarkan informasi-informasi dari masyarakat. Sedangkan, untuk bisa menyimpulkan terjadi TPPU, proses pemeriksaan LHKPN masih merupakan tahap proses pencegahan.

Yudi menjelaskan, data yang ada di LHKPN merupakan tindak pencegahan, untuk kemudian proses ratifikasi, masih jauh jika untuk proses penindakan. Hasil dari klarifikasi ini akan dikembangkan oleh pemeriksa.

Data-data yang ada pada LHKPN harus dibuktikan secara formal dan material berkaitan dengan aset-aset yang dimiliki. Jika kemudian ditemukan fakta wajar dan tidak wajar, dari situ akan ada proses selanjutnya.

"Kalau harta tidak wajar kan perlu dicari tindak korupsinya apa, kasus terkaitnya apa yang bisa diklasifikasikan dengan tindak pidana korupsi yang mana diduga dia memiliki aset-aset tersebut," kata Yudi.

Sebagai informasi, KPK telah melakukan klarifikasi terhadap Rafael terkait laporan kekayaannya pada Rabu (1/3). Dalam pemeriksaan itu, Rafael mengaku bahwa mobil Rubicon yang disorot publik bukanlah miliknya, tapi sudah ia jual kepada sang kakak.

"Pada klarifikasi kemarin, kita sudah tanyain kemarin tuh, dia bilang 'Oh, iya, Pak, saya beli dari AS, terus saya jual lagi ke kakak saya," kata Deputi Penindakan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menirukan keterangan Rafael, Kamis (2/3). "Kita percaya apa enggak? Ya enggak. Kan dia ngomong begitu kita cek nanti," tambah dia menegaskan.

Pahala mengatakan, pihaknya sudah mengecek langsung ke alamat AS selaku pemilik pertama mobil tersebut. Namun, KPK tidak menemukannya karena AS sudah tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam STNK mobil tersebut.

Dia menyebutkan, secara dokumen, Jeep Rubicon itu masih atas nama AS. KPK juga telah mengecek hal itu ke samsat. Pahala menjelaskan, untuk memastikan kebenaran pernyataan Rafael, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Salah satunya mengenai transaksi perbankan. "Kita cek nanti banknya, benar, enggak? Kalau dia beli, ada duit keluar. Benar, enggak, kalau dia jual lagi ke kakaknya, ada duit masuk," ungkap Pahala.

Di samping itu, saat ditanya mengenai alasan mobil tersebut digunakan Mario Dandy, Pahala mengungkapkan, Rafael telah memberikan penjelasan. Rafael mengakui, sang kakak sangat sayang kepada Mario sehingga mengizinkannya untuk menggunakan Jeep Rubicon itu.

Harta kekayaan Rafael mendapatkan sorotan publik seusai sang anak, Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David, putra pengurus Gerakan Pemuda Ansor, Jonathan Latumahina. Mario Dandy diketahui pernah memamerkan mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson.

Aksi anak pejabat pajak, Mario Dandy Satrio memamerkan kendaraan mewahnya. - (Instagram)

Kekayaan Rafael dinilai fantastis jika dibandingkan dengan posisinya sebagai pejabat pajak eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sebab, total kekayaannya hanya berselisih sedikit dengan total harta di LHKPN milik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mencapai Rp 58 miliar.

Pahala Nainggolan mengatakan, motor Harley Davidson yang sempat dipamerkan tergolong bodong. Hal itu juga telah diakui oleh Rafael saat proses klarifikasi yang dilakukan pada Rabu (1/3). "Tidak terdaftar di samsat. Yang bersangkutan sudah akui juga itu bodong," kata Pahala.

Pahala mengungkapkan, pelat nomor motor B 6000 LM yang terpasang di Harley Davidson juga palsu. Padahal, Rafael dan anaknya, Mario Dandy Satrio, sering mengendarai motor tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat