Personel TNI/Polri berada di dekat helikopter yang mendarat di Distrik Kenyam, Kabupaten Ndunga, Papua Pegunungan, Rabu (8/2/2023). | ANTARA FOTO/Dok.Pendam Cenderawasih

Kabar Utama

Pasukan Tambahan Mulai Diterjunkan ke Nduga

Operasi TNI di Nduga dinilai memerlukan perpres.

JAKARTA — Lima hari setelah insiden pembakaran pesawat di Kabupaten Nduga, keberadaan pilot pesawat itu yang berwarga negara Selandia Baru belum juga ditemukan. Pasukan tambahan dari kepolisian dan TNI terus diterjunkan ke wilayah itu.

Yang terkini, Polri mengirimkan dua Satuan Setingkat Kompi (SST) Brimob atau sekitar 200 personel diterjunkan untuk perbantuan keamanan di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Penambahan personel dilakukan menyusul situasi keamanan yang meruncing di Kabupaten Nduga.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo menerangkan, personil tambahan tersebut sudah diberangkatkan pada Sabtu (11/2). “Misi yang utamanya adalah untuk operasi kemanusian dan gakkum (penegakan hukum),” begitu kata Dedi saat dihubungi Republika dari Jakarta, Sabtu (11/2).

Dedi tak memungkiri, personel Brimob tambahan diterjunkan sebagai respons atas situasi keamanan di Nduga. Juga untuk misi pencarian pilot asal Selandia Baru, Kapten Philips Max Marthens, yang sampai saat ini masih belum ditemukan.

photo
Foto selebaran yang disediakan oleh Mabes Polri menunjukkan personel polisi dan TNI mengawal pekerja dan penumpang saat mereka tiba di bandara di Timika, Papua, Rabu (8/2/ 2023). - ( EPA-EFE/PAPUA POLICE HEADQUARTERS )

“Juga termasuk untuk misi itu,” begitu kata Dedi menambahkan.

Dua SST Brimob tersebut berstatus BKO (Bawah Kendali Operasi). Satu SST itu setara dengan dengan 100 personel. Selama di Papua, Dedi menjelaskan pasukan tambahan akan masuk dalam kendali Operasi Damai Cartenz, tim gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

Tim Gabungan Damai Cartenz tersebut selama ini memang diandalkan untuk misi-misi kemanusian dan operasi militer yang dilakukan TNI-Polri di Papua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa hari lalu juga memerintahkan agar pasukan Operasi Damai Cartenz terjun ke Distrik Paro di Nduga untuk mengevakuasi 15 pekerja sipil pembangunan puskesmas di wilayah rawan keamanan itu, Rabu (8/2/2023). Pada Jumat (10/2/2023), pasukan Damai Cartenz juga mengevakuasi 25 warga sipil di Nduga.

Jenderal Sigit juga memerintahkan Operasi Damai Cartenz untuk mencari pilot Susi Air Kapten Philips yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya pascaserangan KKB di Lapangan Udara Paro, Nduga, Selasa (7/2).

photo
Insiden OPM dan Warga Negara Asing - (Republika)

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim pilot asal Selandia Baru itu dalam penguasaan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. TPNPB-OPM pun bertanggung jawab atas serangan, dan pembakaran yang terjadi di Lapangan Udara Paro itu.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom kepada wartawan di Jakarta menegaskan, kelompoknya melakukan serangan tersebut sebagai bagian dari aksi perlawanan dan perang terhadap pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan Papua.

Sebby menegaskan, KKB yang merupakan pasukan gerilyawan TPNPB - OPM tak akan melepaskan Kapten Philips ke pihak TNI-Polri sampai pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. “Kami TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandera ini. Kecuali NKRI mengakui dan lepaskan kami dari negara kolonial Indonesia (Papua Merdeka),” begitu kata Sebby dalam keterangan resmi TPNPB-OPM yang disampaikan kepada Republika, Selasa (7/2).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya pun masih terus mengikuti perkembangan pencarian pilot asal Selandia Baru itu. "Kita ikuti perkembangan terus," kata Prabowo kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2).

Evakuasi pekerja puskesmas di Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (8/2/2023). - (Dok Brimob Polri)  ​

Dia menegaskan, TNI-Polri juga sedang menangani kondisi keamanan di Papua usai penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis. Ia menyebut, pemerintah pun masih memantau perkembangan selanjutnya.

"Ya nanti saya kira kodam, polda sedang menangani itu (keamanan Papua). Kita lihat perkembangannya," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengungkapkan, jajarannya akan menambah jumlah personel TNI AD untuk membantu pencarian Philips dan pengamanan di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, ia enggan memerinci jumlah personel maupun satuan yang dikirim ke Papua.

"Wah, itu rahasia. Tidak boleh (dipublikasi)," kata Dudung usai Rapim TNI AD, Jumat (10/2).

Selain untuk mencari keberadaan Philips, Dudung menyebut, penambahan pasukan ini juga dalam rangka mempertebal pengamanan di Paro, sehingga dapat mengantisipasi tindakan pasukan separatis. "Kira-kira begitulah. Dua-duanya, target itu harus tercapai," jelas dia.

photo
Pasukan TPNPB-OPM selepas penyerangan di Oksibil, Papua, Sabtu (7/1/2023). - (Dok TPNPB)

Perpres

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, TNI tak dapat bergerak sendiri dalam proses penyelamatan pilot Susi Air di Nduga. Sebab, penanganan kriminal separatis saat ini merupakan ranah aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

TNI disebutnya tak dapat menjalankan operasi untuk melawan yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tanpa adanya perintah, dalam hal ini dari presiden. Sehingga, tugas TNI saat ini adalah membantu kepolisian dalam mengatasi konflik di Papua.

"Dulu waktu masih disebut OPM, jelas itu tugas dan tanggung jawabnya tentara, menurut undang-undang. Lalu oleh pemerintah diganti menjadi KKB, kelompok kriminal bersenjata, oh ini sudah bukan, ini penegakan hukum polisi, ya, oke kita sepakat polisi," ujar Hasanuddin, Sabtu (11/2).

Karenanya, TNI sebaiknya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah konflik di Papua, khususnya KKB. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi masalah hukum ketika TNI melakukan operasi di Papua.

Suasana penyerangan pasukan TPNPB-OPM terhadap rombongan TNI-Polri di Oksibil, Papua, Sabtu (7/1/2023) - (Dok TPNPB)  ​

Salah satu payung hukum yang diusulkannya adalah peraturan presiden (perpres) yang didalamnya mengatur tentang operasi di Papua. Mengingat TNI memiliki kemampuan untuk hal tersebut.

"Agar Tentara Nasional Indonesia itu dapat menentukan bentuk dan macam operasi yang akan dipakai itu apa. Dengan perpres-nya begini, nanti bisa dilihat 'oh ya kita operasi teritorial'," ujar Hasanuddin.

"Dengan perpres begini, oke kita hanya operasi intelijen atau dengan perpresnya seperti apa di dalamnya kita nanti akan melakukan operasi tempur misalnya," ujar mayjen TNI purnawirawan itu.

Menumbuhkembangkan SDM Unggul

Masih diperlukan strategi awal untuk menciptakan SDM unggul dalam mewujudkan kesejahteraan merata.

SELENGKAPNYA

Wapres: Amankan Papua Pegunungan

Pimpinan DPR meminta darurat sipil diberlakukan di Papua.

SELENGKAPNYA

Pencabulan oleh Guru Agama Mencuat Lagi

Kasus-kasus itu menambah panjang kasus pelecehan oleh oknum pendidik.

SELENGKAPNYA

Ikuti Berita Republika Lainnya