JAKARTA -- Usulan pemerintah untuk menaikkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 masih terus dikaji. Terlebih, setelah kembalinya Panitia Kerja BPIH Komisi VIII DPR RI dari Arab Saudi pada pekan lalu.

Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopan mengungkapkan, nilai penghematan bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Karena itu, Panja mengusulkan agar biaya haji yang ditanggung jamaah senilai Rp 50 juta-Rp55 juta. Nilai ini pun berkurang dari usulan pemerintah terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 yang mencapai sekitar Rp 69 juta per jamaah. 

Marwan menyampaikan usulan ini setelah melakukan kunjungan ke berbagai layanan, seperti akomodasi atau hotel, transportasi, dan katering. Tidak hanya itu, biaya haji bisa ditekan lebih jauh jika ibadah haji dilaksanakan hanya selama 30 hari.

"Akan terjadi penghematan dari sisi anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Bahkan, dari APBN untuk gaji petugas hampir Rp 1 triliun kalau bisa dilaksanakan," kata Marwan dalam rapat kerja bersama Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief, Rabu (8/2/2023).

Dari perhitungan kebutuhan haji yang dilakukan Komisi VIII, tampak jika pelaksanaan haji bisa dilaksanakan cukup 30 hari. Jamaah bisa memanfaatkan sembilan hari di Madinah, enam hari tasyrik, dan 15 hari di Makkah. Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, Panja BPIH juga mendapat masukan pelaksanaan haji memungkinkan jika dilaksanakan selama 35 hari saja.

Jamaah haji kloter pertama tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (16/7/2022) dini hari.  Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Marwan Dasopang menyebut, pelaksanaan ibadah haji dengan durasi 40 hari seperti yang diajukan pemerintah membuat jamaah jenus menunggu waktu kepulangan, terlebih bagi jamaah yang berada di kloter-kloter awal. "Kami berharap pembicaraan 30 hari pelaksanaan haji dilakukan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Tidak lagi dibicarakan pada 2024 memakai durasi 30 hari. Sejak sekarang dimulai pembicaraan dengan berbagai pihak," ujarnya.

Terkait akomodasi, Panja BPIH Komisi VIII disebut melakukan kunjungan ke berbagai titik hotel yang akan menjadi penginapan jamaah. Hasilnya, ditemukan harga yang diajukan Pemerintah Indonesia dalam usulannya masih memungkinkan dilakukan negosiasi dan penurunan harga.

Salah satu bahan pertimbangan, yakni proses pelaksanaan haji yang sudah berjalan normal. Pada 2022, mengingat dua tahun sebelumnya tidak ada pelaksanaan haji, diperlukan berbagai persiapan. Berdasarkan dialog yang telah dilakukan, harga akomodasi bisa berubah, baik ke atas maupun ke bawah.

Marwan menjelaskan, pihaknya tidak merekomendasikan penggunaan hotel di kawasan Misfalah, saat jamaah berada di Makkah. Hotel di daerah ini tergolong kecil dan tidak mampu menampung jamaah sekaligus dari satu provinsi, bahkan satu kloter. Harganya pun jauh lebih tinggi dari hotel-hotel lainnya.

Untuk layanan konsumsi, berdasarkan kunjungan ke berbagai vendor, pihak Panja BPIH juga menemukan biaya untuk layanan ini masih bisa dinegosiasikan. Harga satuan disebut pasti berbeda dengan harga pesanan dalam jumlah besar.

Ia lantas menyoroti perihal pemberian makan pagi untuk jamaah. Berdasarkan perbincangan dengan berbagai pihak, ditemukan kecenderungan jamaah yang menghabiskan waktu paginya di masjid dengan durasi yang panjang, dibanding kembali ke penginapan.

 

Kami melihat pengadaan makan pagi cenderung mubazir.

MARWAN DASOPAN Ketua Panja BPIH Komisi VIII

 

SHARE    

"Karena itu, kami melihat pengadaan makan pagi cenderung mubazir. Makan pagi itu hanya disediakan pada 2022, pertimbangannya masa pandemi tidak ada yang berjualan, maka disiapkan makan. Sekarang di mana-mana sudah ada tempat makan. Jamaah cenderung memilih jalan pagi, beribadah di masjid, pulang agak lama sehingga makan pagi tidak dimanfaatkan dengan baik," kata dia.

Dari sisi transportasi, Marwan menyampaikan ada beberapa hotel di Makkah yang bersedia menyediakan bus untuk mengantarkan jamaah ke tempat ibadah. Karena itu, Panja BPIH meminta pemerintah membuat klasifikasi hotel mana saja yang tidak membutuhkan penyediaan bus.

Ia pun mendorong agar pemerintah bisa mencari hotel yang menyediakan transportasi antar-jemput jamaah itu. Dengan demikian, anggaran untuk bus shalawat bisa diatur kembali, mengingat tidak semua hotel membutuhkannya.

Persentase Nilai Manfaat Haji dibanding Bipih - (Berbagai Sumber)

SHARE    

Terakhir Marwan Dasopan menyebut berdasarkan hitungan Tim Panja, biaya haji yang dibebankan untuk jamaah atau Bipih berada di angka Rp 50 juta hingga Rp 55 juta. Bahkan, ada yang mengusulkan cukup Rp 49 juta.

"Ini akan kita lihat, seberapa kemampuan pemerintah melakukan negaosiasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Saudi dan vendor di Saudi yang akan dipakai layanannya. Kami berharap, biaya Masyair yang disebutkan turun di Saudi di 30 persen, bisa dilakukan dialog dan pendekatan, agar bisa diturunkan melebihi 30 persen," ujar dia.

Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief menjelaskan, dari hasil simulasi penurunan BPIH jamaah haji reguler baik biaya langsung (direct cost) atau tidak langsung (indirect cost), angka sementara yang ditemukan, yakni ada efisiensi hingga Rp 2.415.953 dari BPIH yang diusulkan semula Rp 98.893.908 menjadi Rp 96.477.944.

Menurut Hilman, pihaknya menggunakan beberapa indikator yang diturunkan seperti asumsi nilai tukar yang digunakan. Apabila semula nilai kurs 1 dolar AS= Rp 15.300 dan 1 SAR=4.080, diturunkan menjadi 1 dolar AS = Rp 15.000 dan 1 SAR =Rp 4.000. Biaya akomodasi Makkah pun dikurangi dari 4.600 SAR menjadi 4450 SAR. Menurut Hilman, nilai pengurangan itu agar masih ada ruang untuk bernegosiasi fasilitas tertentu bagi jamaah.

Sementara itu, konsumsi tiga hari sebelum Masyair dan dua hari setelah masyair di Arafah, Muzdalifah dan Mina, jamaah tidak diberikan makan. Menurut Hilman, dapur-dapur yang telah dijajaki di Arab Saudi tidak bersedia untuk memproduksi menu bagi jamaah pada masa puncak haji. "Jamaah bisa membeli makan sendiri-sendiri karena semua dapur tidak bersedia," kata Hilman.