JAKARTA — Penyanderaan pilot dan penumpang pesawat maskapai Susi Air di Kabupaten Nduga oleh tentara separatis Papua dinilai melanggar hak asasi manusia. Pihak-pihak terkait didesak mengupayakan pembebasan tersebut.

Amnesty Indonesia Indonesia juga mencatat, ada sebanyak 15 sandera yang saat ini diyakini dalam penguasaan KKB. Belasan sandera tersebut, dikatakan sebagai pekerja proyek Puskesmas di Kabupaten Nduga.

Kepolisian melansir bahwa atas penyanderaan itulah kemudian pesawat Susi Air didatangkan pada Selasa (7/2) ke Nduga untuk mengupayakan evakuasi. Ternyata pesawat itu juga dibakar dan penumpang serta pilotnya ikut disandera sat tiba di Lapangan Terbang Paro di Nduga.

Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu bernama Philips Max Marthin. Sedangkan penumpang yang disandera atas nama Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.

Pasukan TPNPB-OPM menunjukkan peluru-peluru, telepon genggam, dan pakaian tempur yang mereka klaim direbut dari sejumlah posko TNI-Polri di Kabupaten Nduga, pertengahan Mei 2020. - (Istimewa/TPNPB-OPM)

SHARE    

Amnesty International Indonesia mengecam tindakan separatis bersenjata yang melakukan penyerangan dan penyanderaan terhadap warga sipil di Nduga itu. Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid mendesak agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) segera membebaskan para sandera.

Usman mengatakan, agar TPNPB melepaskan semua sandera dengan kondisi hidup. “Kami (Amnesty Internasional) mengecam keras serangan terhadap warga dan objek sipil di Papua. Kami mendesak agar pilot dan sejumlah orang lainnya yang disandera, segera dibebaskan dalam keadaan selamat,” begitu kata Usman Hamid dalam siaran pers resmi Amnesty International Indonesia, yang diterima Republika, di Jakarta, Rabu (8/2).

Amnesty, kata Usman Hamid, juga meminta pemerintah Indonesia, memberikan respons positif demi keselamatan para sandera. Dan agar segera mengevaluasi pola pendekatan kekerasan dalam menghadapi situasi keamanan, maupun konflik yang terjadi di Bumi Cenderawasih.

“Kami juga meminta para pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum, dan hak asasi manusia, serta kemanusian, dan juga hukum internasional. Semua pihak harus mengutamakan jalan nonkekerasan demi menyelamatkan warga sipil,” begitu sambung Usman Hamid.

Insiden OPM dan Warga Negara Asing - (Republika)

Nasib lima penumpang tersebut, sampai saat ini masih simpang siur keselamatan, maupun keberadaannya. Tetapi Kapten Philips, dinyatakan dalam penawanan kelompok gerilyawan bersenjata itu. TPNPB-OPM Papua mengaku bertanggung jawab atas serangan, maupun penyanderaan tersebut.

Usman Hamid melanjutkan, dalam catatan Amnesty aksi penyanderaan yang terjadi di Papua oleh kelompok perlawanan bersenjata, bukan sekali ini terjadi. Pada 2017 aksi penyerangan, maupun penyanderaan terhadap 1.300 warga sipil pernah terjadi di Desa Kimbely, dan Desa Banti, di Mimika. Menurut dia, pengulangan peristiwa penyerangan, maupun penyanderaan tersebut menunjukkan situasi keamanan, dan konflik di Papua yang masih belum menunjukkan arah perbaikan.

“Insiden pembakaran objek sipil, dan penyanderaan ini, sekali lagi menjadi bukti berulangnya kekerasan di wilayah Papua secara terus-menerus,” ujar Usman Hamid.

Kata dia, kedua belah pihak bertikai, pasukan keamanan Indonesia, maupun TPNPB-OPM Papua seharusnya mempertimbangkan dampak ke masyarakat sipil yang menjadi korban atas aksi-aksi yang dilakukan. “Kami menyerukan, adanya peninjauan ulang atas pendekatan yang selama ini dipilih oleh negara, dan semua pihak lebih mengutamakan jalan nonkekerasan,” begitu kata Usman Hamid.

Juru Bicara TPNPB-OPM Papua Sebby Sambom mengaku kelompoknya bertanggung jawab atas penyerangan, maupun aksi penyanderaan sejumlah orang di Distrik Paro, Nduga.

Kata dia, serangan dan pembakaran pesawat Susi Air yang berbendera Indonesia adalah sebagai bentuk perang terhadap Indonesia. Sebby menyatakan, TPNPB-OPM Papua tak akan melepaskan sandera, terutama pilot berkewarganegaraan Selandia Baru.

Karena dikatakan dia, pelepasan sandera tersebut hanya bisa terjadi, jika pemerintah Indonesia, mengakui kemerdekaan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami TPNPB Kodap III Ndugama, Derakma, tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandera ini. Kecuali NKRI mengakui dan lepaskan Papua dari negara kolonialnya,” begitu kata Sebby.

TPNPB-OPM Papua, juga menegaskan pasukan keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri untuk tak coba-coba melakukan penangkapan paksa, maupun interogasi paksa terhadap orang Papua, untuk mencari tahu keberadaan sandera yang kini dalam penguasaan KKB.

“Untuk itu TNI-Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipl di Nduga sembarang. Karena yang melakukan pembakaran, adalah kami, TPNPB OPM Kodap III Ndugama, Derakma di bawah pimpinan Bridgen Egianus Kogoya,” begitu sambung Sebby. Tetapi kelompok gerilyawan bersenjata prokemerdekaan Papua, kata Sebby, pun tak menjamin keselamatan pilot asing yang dalam penyanderaan tersebut.

Sedangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan saat ini Lapangan Terbang (Lapter) Paro, Papua ditutup sementara. Hal itu menyusul dibakarnya pesawat Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kemarin (7/2).

“Lapter Paro masih ditutup sementara, mengingat posisi pesawat yang rusak berada ditengah-tengah lapangan terbang sehingga tidak memungkinkan operasional penerbangan ke atau dari Paro,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (7/2) malam.

Adita mengatakan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub melalui Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke terus melakukan koordinasi. Selain itu juga dan memonitor perkembangan kasus penyerangan Pesawat Susi Air nomor registrasi PK-BVY yang terjadi di Lapangan Terbang Paro, Papua.

“Hingga saat ini, belum diketahui pasti keberadaan pilot dan penumpang pesawat,” tutur Adira. Ia juga mengatakan penyelenggara bandara agar selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat.

Tangkapan dari udara pembakaran pesawat di Kabupaten Nduga, Papua, Selasa (7/2/2023). - (Dok Republika)

SHARE    

“Penyelenggara bandara lebih waspada dengan melakukan pemeriksaan seperti izin masuk terhadap orang sebelum masuk ke daerah keamanan terbatas bandar udara,” kata Adita dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (7/2) malam.

Adita juga mengimbau, penyelenggara bandara agar melakukan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap penumpang. Khususnya dengan memeriksa boarding pas dan mencocokkan identitas diri serta memeriksa barang-barang bawaan guna keamanan penerbangan.

Dia menambahkan, seluruh Lapter yang berada di Kabupaten Nduga, Papua yang selama ini dikelola oleh Pemda diminta lebih selektif. “Tetap selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal pemberian izin terbang,” ucap Adita.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengatakan, saat ini personilnya di kepolisian bersama TNI masih terus melakukan perburuan dan pencarian keberadaan kelompok separatis yang melakukan penyanderaan pilot warga negara Selandia Baru itu.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Sigit mengandalkan pencarian, dan upaya penyelamatan tersebut, melalui Operasi Damai Cartenz. “Terkait dengan perkembangan pilot dan penumpang yang diamankan (disandera) oleh KKB, saat ini sedang dalam pencarian. Kami tim gabungan (Polri dan TNI) dari Operasi Damai Cartenz saat ini sedang melakukan pencarian,” begitu kata Sigit, Selasa (7/2).

Sigit tak menjelaskan pencarian tersebut sebagai bagian dari operasi militer.

Diplomasi

Pilot Susi Air yang disandera kelompok separatis di Papua merupakan warga Selandia Baru. Media Selandia Baru, Stuff menulis nama pilot itu sebagai Philip Mark Mehrtens.

Dikutip dari the Sydney Morning Herald, Rabu (8/2) upaya diplomatik untuk membantu memulangkan Mehrtens yang berasal dari Christchurch sedang dilakukan. Mantan rekan pilotnya mengatakan Mehrtens bekerja untuk Susi Air, perusahaan pertama tempatnya bekerja setelah lulus sekolah penerbangan sebelum pulang ke Selandia Baru pada 2016.

 

Phil pria yang sangat baik, ia tulus, tidak pernah ada yang berkata buruk tentangnya.

 

 

SHARE    

Pilot itu mengatakan Mehrtens bekerja di luar negeri selama delapan tahun dan menikah pada tahun 2012 sebelum pindah ke Auckland bersama istri dan putranya untuk bekerja di Jetstar Airways. Tiga tahun kemudian Mehrtens dan keluarganya pindah ke Hong Kong.

Di sana ia terbang bersama Cathay Dragon, anak perusahaan Cathay Pacific. Tapi perusahaan itu menghentikan operasinya pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Ia kemudian kembali ke Susi Air, terbang di jalur berbahaya yang menggunakan landasan di kaki bukit. "Ini menunjukkan betapa sayang ia pada keluarganya, membahayakan dirinya untuk mencari uang demi menafkahi keluarganya," kata rekan pilotnya tersebut. "Phil pria yang sangat baik, ia tulus, tidak pernah ada yang berkata buruk tentangnya," tambah pilot itu.

Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins mengatakan ia mengetahui situasi Mehrtens. Ia menambahkan Kedutaan Besar Selandia Baru di Indonesia sedang memecahkan masalah ini. "Mereka belum memberikan pengarahan penuh pada saya apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lakukan, tapi saya mengetahui mereka sedang mengerjakan kasus ini," katanya pada Morning Report di RNZ.