JAKARTA -- Hak pramugari untuk berjilbab diminta untuk segera dipenuhi. Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid pun meminta agar para pegiat media sosial yang selama ini kerap menyuarakan toleransi untuk ikut serta mendorong legalisasi jilbab bagi pramugari.

"Mereka harus adil meramaikan isu ini dan ikut mendorong legalisasi jilbab pramugari. Jangan hanya ramai mendukung perusahaan yang mewajibkan karyawan Muslim berbusana Natal dan ramai mengkritik ulama yang protes pengusaha ketika mewajibkan pakaian Natal kepada kaum Muslim," ujar politisi Partai Gerindra itu saat dihubungi Republika, Ahad (5/2).

 

Mereka harus adil meramaikan isu ini dan ikut mendorong legalisasi jilbab pramugari.

SODIK MUDJAHID Anggota Komisi X DPRRI

 

SHARE    

Ketua Majelis Pemberdayaan Masjid Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ini juga mengingatkan pemerintah untuk melindungi setiap warga negara untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Sodik menjelaskan, negara diamanatkan untuk memberi hak dan ruang warganya untuk mengamalkan ajaran agama. Pemerintah pun berkewajiban untuk melindungi dan memfasilitasinya.

Dia menambahkan, salah satu misi dan program besar pemerintah saat ini adalah membangun toleransi dan mengikis intoleransi. Untuk itu, dia mempertanyakan mengapa toleransi hanya dituntut kepada kaum Muslimin untuk bertoleransi kepada paham lain?

Contohnya, ujar dia, bertoleransi kepada sikap pengusaha yang mengharuskan karyawannya berpakaian dengan atribut Natal, sekalipun karyawan tersebut Muslim.

Anggota Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengatakan, UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing, termasuk mengekspresikan cara berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama. Dia menjelaskan, sudah menjadi tugas negara untuk mengingatkan perusahaan yang tidak mengindahkan hak warga negara untuk mengamalkan ajaran agama.

Menurut Kahfi, hak tersebut berlaku baik bagi perusahaan milik negara maupun swasta. "Tapi, saya yakin semua punya iktikad baik yang sama," ujar dia saat dihubungi Republika, Ahad (5/2).

Dia menegaskan, seharusnya isu tentang hak warga untuk berjilbab sudah lama selesai. Menurut dia, jilbab sudah bisa digunakan baik di lembaga pendidikan ataupun kalangan birokrasi. "Mungkin di maskapai penerbangan selama ini ada kebijakan berbeda," kata Kahfi.

Garuda Indonesia terus melakukan diskusi intensif bersama stakeholder mengenai tatalaksana kesiapan penggunaan hijab bagi seragam pramugari. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, maskapai nasional ini pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, termasuk awak pesawat. Dengan komitmen tersebut, Garuda membuka opsi dan ruang diskusi penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia.

"Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari," kata Irfan melalui siaran pers, Sabtu (4/2/2023).

Terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari ini, Garuda tidak hanya meninjau dari kepentingan aspek layanan dan keaman. Perseroan juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service.

Irfan menambahkan, penggunaan jilbab pada seragam pramugari ini perlu dilandasi kajian yang prudent dan komprehensif. Oleh karena itu, saat ini Garuda Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia dapat dilandasi oleh kebijakan operasional yang komprehensif.

Saat ini melalui sejumlah layanan rute penerbangan, Garuda Indonesia juga telah menerapkan penyesuaian atribut seragam awak pesawat mengacu pada regulasi destinasi tujuan maupun terkait kepentingan layanan penerbangan haji di mana pramugari menggunakan seragam abaya yang disertai jilbab. (Baca juga: Pelarangan Berjilbab Bagi Pramugari tak Hanya di Garuda).

Salmah Orbayinah - (Rep-Abdan Syakura)

SHARE    

Bukan cuma pramugari

Ketua Umum PP 'Aisyiyah Salmah Orbayinah menjelaskan, para Muslimah di Indonesia memang sudah dapat menikmati kebebasan mengenakan hijab di berbagai lini. Di sektor swasta, layanan publik, dan lainnya, dapat dilihat banyak karyawan yang mengenakan hijab. Namun, dia mengatakan, masih ada pihak yang belum membolehkan karyawannya mengenakan hijab.

"Misalnya, di maskapai penerbangan atau di layanan perhotelan. Maka, ini sebaiknya perlu ditinjau ulang karena Muslimah itu punya hak sepenuhnya untuk menjalankan aturan-aturan dalam agamanya," ujar dia saat dihubungi Republika, beberapa waktu lalu.

 

Sebaiknya perlu ditinjau ulang karena Muslimah itu punya hak sepenuhnya untuk menjalankan aturan-aturan dalam agamanya.

SALMAH ORBAYINAH Ketua Umum PP 'Aisyiyah

 

SHARE    

Secara khusus, Salmah pun memberi catatan untuk institusi pendidikan seperti perguruan tinggi yang basisnya non-Muslim. Sebab, temannya yang berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi tersebut pernah dihadapkan pada situasi ketika dia harus keluar dari kampus tersebut karena mengenakan hijab.

"Untuk perguruan tinggi yang tidak mengizinkan penggunaan hijab, tentu itu kurang bijak. Kami di 'Aisyiyah menggelorakan perdamaian, persatuan, keberagamaan, Islam yang moderat, dan Islam yang rahmatan lil 'alamin. Maka, kasus seperti itu perlu ditinjau kembali aturannya," kata dia.

Salmah menjelaskan, di kampus 'Aisyiyah dan Muhammadiyah yang berada di daerah dengan jumlah Muslim minoritas, sebanyak 80 persen mahasiswanya non-Muslim, kampus tetap membolehkan mereka tidak menggunakan hijab sebagai wujud penghargaan terhadap kepercayaan masing-masing.