JAKARTA — Polemik tidak diizinkannya pramugari berjilbab saat sedang menjalankan tugas terus bergulir. Kebijakan itu dinilai diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia dalam menjalankan keyakinan.

Pemerintah menyatakan akan memberikan sanksi kepada maskapai yang tidak mengizinkan pramugarinya berjilbab selama penerbangan. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menyoroti secara khusus beberapa maskapai yang melarang pramugarinya mengenakan jilbab.

Dari perspektif ketenagakerjaan, larangan itu merupakan pelanggaran dan diskriminasi perlakuan terhadap golongan tertentu. “Itu dapat diberikan sanksi administratif,” kata Anwar ketika dikonfirmasi, Jumat (3/2).

Dia menjelaskan, keputusan untuk mengenakan hijab merupakan hak asasi setiap orang. Dengan demikian, ia meminta perusahan tidak sewenang-wenang merampas hak pekerja. “Sehingga pihak lain (pengusaha --Red) tidak boleh melarang atau memaksa berhijab,” katanya.

Momentum Pemenuhan Hak Berjilbab - (Republika)

Anwar berharap pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dunia kerja bisa dihindarkan demi mewujudkan decent work. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan demi mengurangi kejadian serupa adalah memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan adanya maskapai yang tidak mengizinkan pramugarinya berjilbab. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, setiap manusia berhak menggunakan pakaian sesuai keinginannya, termasuk mengenakan jilbab. Apalagi, kebebasan beragama sekaligus menjalankan syariatnya melalui pemakaian jilbab merupakan amanah konstitusi.

“Berpakaian setiap orang kan bagian dari HAM, hak untuk berekspresi, jadi mau menggunakan jilbab itu adalah hak, mau tidak menggunakan jilbab itu adalah hak,” kata Anis.

Anis mengingatkan perusahaan swasta maupun pemerintah untuk menjalankan dan menaati konstitusi. Salah satunya dengan mengizinkan Muslimah mengenakan jilbab saat bekerja, apa pun profesinya, termasuk pramugari.

 

Mau menggunakan jilbab itu adalah hak, mau tidak menggunakan jilbab itu adalah hak.

ANIS HIDAYAH, Komisioner Komnas HAM

 

SHARE    

“Jadi, semestinya semua institusi, baik swasta, negara, dan yang lain, itu memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaian apa yang akan digunakan sesuai norma-norma kepantasan yang ada,” ujar Anis.

Anis menegaskan, pelarangan ataupun pemaksaan berjilbab harus dilawan karena tak sesuai prinsip HAM. “Yang tidak boleh itu pemaksaan dan melarang (memakai jilbab),” ucap mantan direktur eksekutif Migrant Care tersebut.

Anis juga memandang semangat kebebasan berpakaian sesuai syariat bagi Muslimah mesti digelorakan. “Saya kira itu bagian dari hak yang perlu terus didorong ke depannya,” ujar Anis.

Kegelisahan pramugari

Jilbab merupakan bagian dari hak pengamalan ajaran agama yang dilindungi undang-undang. Meski beberapa maskapai penerbangan sudah membolehkan awak kabinnya untuk berjilbab, masih ada maskapai yang memberlakukan larangan jilbab saat pramugari bertugas di kabin pesawat.

Okta, bukan nama sebenarnya, merupakan salah satu pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan internasional di Tanah Air. Okta mengaku tidak bisa mengenakan jilbab saat bekerja di udara. Padahal, saat tidak bertugas di pesawat, Okta mengenakan jilbab.

“Ya, kayak berlawanan sama hati nurani. Cuma, di lain pihak, kita masih membutuhkan pekerjaan,” ujar Okta saat diwawancarai Republika.

Okta mengakui, memang tidak ada aturan tertulis dari maskapai yang melarang pramugari untuk berjilbab. Namun, mereka mendapatkan informasi dari perusahaan ketika wawancara rekrutmen awal bahwa jilbab belum boleh dikenakan selama bertugas.

Padahal, kata Okta, cukup banyak pramugari yang berjilbab saat sedang tidak bertugas. “Kebijakan head office belum memperbolehkan kita pakai hijab biar terkesan enggak rasis,” ujar Okta.

Okta berharap pihak perusahaan memenuhi hak semua pegawainya untuk berjilbab, termasuk pramugari. Dia pun mempersilakan maskapai melakukan review mengenai keamanan jilbab ketika dalam keadaan darurat. “Kalau ada cek dan ricek kalau itu aman, kenapa enggak kita pakai hijab?” ujar dia.

Pramugari berjalan melintas di depan pesawat Indonesia Air Asia pada penerbangan perdana dari Bandara Kuala Namu Medan ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar, Aceh, Jumat (3/6/2022). - (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/rwa.)

SHARE    

Pramugari lainnya, Keni, bukan nama sebenarnya, juga mengaku tak bisa mengenakan jilbab selama bekerja meski sehari-hari dia sudah berhijab. Menurut dia, banyak pramugari lain yang mengalami kasus serupa. Mereka terpaksa harus melepas jilbab saat dalam penerbangan. “Banyak banget sih, Mbak. Jujur, ya,” ujar dia.  ​

Dia mengungkapkan, aturan berseragam dari pihak maskapai untuk penerbangan reguler memang tidak ada hijab. Meski demikian, Keni mengaku tidak ada aturan tertulis dari maskapai yang melarang penggunaan hijab.

“Jadi, kita kan pakai uniform merah belum ada kerudungnya kecuali yang terbang ke Aceh. Buat aku sendiri, agak-agak gimana karena biasanya pakai kerudung,” kata dia.

Keni berharap ada peraturan yang lebih tegas dari pemerintah untuk mendukung para pramugari yang ingin berjilbab. Jika ada tindakan dari pemerintah, ujar dia, maskapai mau tidak mau akan memenuhi hak mereka untuk berjilbab.

 

Buat aku sendiri, agak-agak gimana karena biasanya pakai kerudung.

KENI, Pramugari.

 

SHARE    

Rosiana yang pernah bekerja sebagai pramugari di maskapai pelat merah nasional mengatakan, dia tidak diperkenankan berjilbab ketika menjalankan aktivitas sebagai pramugari. Padahal, Muslimah satu ini dalam kesehariannya senantiasa berjilbab. “Jadi, terpaksa lepas jilbab kalau flight,” kata Rosiana.

Rosiana mengakui, kebebasan berjilbab bagi pramugari di maskapai Tanah Air masih sangat minim. Pramugari hanya dapat berjilbab dalam penerbangan-penerbangan tertentu saja.