Warga beraktivitas di kawasan pemukiman padat di bantaran kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (14/9/2022). | Republika/Thoudy Badai

Ekonomi

Realitas Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstrem

27 Jan 2023, 15:10 WIB

Wapres optimistis target pengentasan kemiskinan ekstrem tercapai.

OLEH IDEALISA MASYRAFINA, FAUZIAH MURSID

Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Hingga saat ini, permasalahan ketersediaan air bersih hingga akses listrik masih dijumpai di berbagai daerah.

Sesuai target yang telah ditetapkan, angka kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen pada 2024. Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan, tingkat kemiskinan ekstrem saat ini berada di angka dua persen. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem di 14 provinsi berada di atas rata-rata nasional.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Warga menggunakan sarana mandi cuci kakus (MCK) yang kondisinya tidak layak di Kampung Pondok Buah Batu, Cimenyan, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. Foto: Abdan Syakura/Republika - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Seiring adanya target dari pemerintah pusat, program pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap, misalnya, menargetkan intervensi penanganan desa dengan kategori miskin ekstrem selesai tahun depan.

Kabupaten Cilacap memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar terkait pengentasan kemiskinan. Sebab, dari 73 desa miskin, 37 desa di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. Kategori ini dinilai dari beberapa indikator, yakni kepemilikan jamban, akses air bersih dan jaringan listrik, serta risiko stunting.

“Intervensi dilakukan karena sesuai arahan presiden bahwa pada 2024 tidak ada lagi desa miskin ekstrem,” kata Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, Jumat (27/1).

Di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kampung Laut, ada tiga desa yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Ketiga desa tersebut adalah Desa Panikel, Ujung Alang, dan Ujung Gagak.

"Di Kampung Laut yang belum punya jamban 589 kepala keluarga (KK), belum memiliki sumber air bersih 613 KK, belum terlayani jaringan listrik 3 KK, dan risiko stunting 270 KK," kata Yunita Dyah,

Adapun mengenai risiko stunting, data tersebut dihitung dari ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Di sisi lain, ada kelompok remaja yang perlu mendapatkan asupan multivitamin tambah darah.

Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar dalam rakor pengentasan kemiskinan ekstrem, Kamis (26/1) - (Dok. Pemkab Cilacap)

Terkait dengan permasalahan infrastruktur jaringan air bersih, Kampung Laut memang membutuhkan penanganan khusus. Sebelumnya, Perumdam Tirta Wijaya berencana menambah jaringan air bersih di Desa Ujung Gagak. Dari wilayah ini nantinya air bersih akan disalurkan ke desa-desa lain. “Hanya memang aliran airnya tidak deras. Yang penting air bersih,” kata dia menegaskan.

Yunita telah meminta camat dan kepala desa untuk melakukan survei mendalam terhadap indikator-indikator kemiskinan ekstrem di setiap desa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data valid di lapangan sehingga program yang dilakukan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diberi tanggung jawab untuk memantau satu desa miskin. Dengan demikian, diharapkan intervensi dan pemantauan dapat dilakukan secara berkesinambungan.

"Kades saya minta tahu jumlah ibu hamil dan balita berisiko stunting di wilayahnya. OPD juga saya minta masing-masing memantau satu desa,” kata dia.

Seorang warga memikul jeriken berisi air bersih usai mengambil di sumur yang mulai berkurang debit airnya di Desa Jatisari, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (19/8/2022). - (ANTARA FOTO/Seno)

Pemerintah daerah lainnya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, juga menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai perhatian khusus. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto tak menampik bahwa pihaknya memiliki pekerjaan rumah yang besar terkait kemiskinan.

Kebumen masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah dan karenanya perlu mendapat perhatian lebih dalam proses pembangunan daerah ke depan. "Kita memang masih termiskin, tapi alhamdulillah penurunannya cukup besar 1,46 persen. Ini bagus, apabila kita konsisten sampai tahun 2024 insya Allah kita akan terbebas dari kabupaten termiskin," kata dia.

Arif menegaskan, program prioritas ke depan adalah penguatan ekonomi dengan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat dan memperbanyak investasi untuk pembukaan lapangan kerja di berbagai sektor.

Menurut dia, daya beli masyarakat Kebumen masih lemah. Perputaran uang pun masih lambat. "Ini harus kita genjot lagi, kita ramaikan lagi, perbanyak kegiatan, gandeng investasi, dan kita dorong masyarakat berwirusaha," ujarnya.

Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, ia bahkan telah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan seluruh ASN agar belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional.

"Bantuan tetap kita berikan, tapi itu bukan solusi utama pengentasan kemiskinan. Inflasi ini harus kita tekan dengan menghidupkan kembali pasar tradisional," katanya.

Warga bergotong-royong menyingkirkan material longsoran yang menutupi Sungai Kedung Jaha di Wadasmalang, Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah, Senin (10/10/2022). - (Republika/Wihdan Hidayat)

Pembenahan infastruktur juga masih menjadi salah satu fokus utama. Pihaknya sedang berupaya membangun infrastruktur jalan, jembatan, yang rusak akibat bencana dengan meminta bantuan dari pemerintah pusat.

Pemkab Kebumen sudah mengusulkan 13 perbaikan ruas jalan di Kebumen kepada Kementerian PUPR dan empat pembangunan jembatan kepada BNPB.

Percepatan

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan terus menggenjot penurunan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem pada 2023.

Wakil Presiden KH Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Bandara Samsudin Noor, Banjarbaru, Kalimatan Selatan, Jumat (27/1). - (Fauziah Mursid)

Menurut Ma'ruf, angka kemiskinan ekstrem masih sekitar 4 juta penduduk. Pemerintah menerapkan program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui dua skema, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Program ini dimulai pada 2021 di tujuh provinsi dengan 35 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan. Adapun pada 2022 ditambah menjadi 212 kabupaten kota di 25 provinsi pada 2022.

"Tahun 2023 ini akan kita genjot lagi beberapa kabupaten kota, sisanya pada 2024. Insya allah yakin target nol persen kemiskinan ekstrem bisa kita capai," kata Wapres di Pangkalan TNI AU Samsyudin Noor, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1).