JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan normalisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 seiring meredanya pandemi Covid-19. Pada tahun ini, APBN tak lagi mengalokasikan belanja vaksin dan perawatan pasien Covid-19.

Seluruh program yang sebelumnya ditangani Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) juga akan dikelola oleh kementerian atau lembaga (K/L) masing-masing. “Tidak ada lagi yang disebut (anggaran) PC-PEN,” ujar Sri dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Kamis (26/1).

Menkeu mengatakan, pemerintah menetapkan pagu belanja APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Jumlah tersebut sedikit lebih rendah dari realisasi sementara 2022 yang sebesar Rp 3.090,8 triliun. "Dengan jumlah anggaran tersebut, APBN tidak lagi melakukan belanja vaksin dan pembayaran pasien Covid-19," kata Sri.

Seiring makin terkendalinya pandemi Covid-19, alokasi belanja negara akan lebih difokuskan pada upaya mendorong produktivitas dan melindungi daya beli masyarakat. Anggaran kesehatan pun tak lagi difokuskan pada penanganan Covid-19, tapi untuk permasalahan kesehatan lain, seperti kanker serviks, stunting, dan TBC.

Sri memastikan, pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menjaga daya beli masyarakat. Fleksibilitas dalam pelaksanaan juga tetap dilakukan.

Ia memerinci, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 612,2 triliun dan anggaran kesehatan Rp 178,7 triliun. Lalu, anggaran perlindungan sosial masih lebih tinggi dari 2022, yakni Rp 476 triliun.

Berikutnya, anggaran ketahanan pangan Rp 104,2 triliun, anggaran ketahanan energi Rp 341,3 triliun, termasuk di dalamnya untuk subsidi. Adapun anggaran infrastruktur direncanakan Rp 392,1 triliun dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun. “APBN fleksibel mengikuti tantangan yang dihadapi oleh negara kita sehingga pemulihan ekonomi kita berlanjut pada 2023," kata dia.

Untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, kata Sri, penanganan kesehatan terus dilanjutkan melalui program reguler di pusat dan daerah. Kemudian, perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, diberikan untuk menjaga daya beli dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, penguatan pemulihan ekonomi terus didorong melalui berbagai program, termasuk program pemberdayaan dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta dukungan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Tujuannya untuk mendorong pemulihan di daerah dan desa, terutama dalam pemanfaatan dana desa dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Perlindungan sosial pun masih cukup tebal, sebetulnya, bahkan lebih tinggi dari tahun 2022. Berbagai belanja bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan diberikan untuk mengurangi kesenjangan serta agar pemulihan ekonomi tetap bisa dijaga dan berdaya tahan," kata Sri.

Tenaga kesehatan mengantarkan warga positif Covid-19 di selter isolasi terpadu Rusunawa MBR, Yogyakarta, Kamis (27/7/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Terkait dengan perawatan pasien Covid-19, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi sebelumnya mengungkapkan, mekanisme pembiayaan pasien Covid-19 mulai 2023 disamakan dengan jenis penyakit pada umumnya.

"Mulai 2023, Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak mengatur tentang pembiayaan pasien Covid-19, hanya pembatasan kegiatan masyarakat," kata Nadia.

Ia mengatakan, mekanisme pembiayaan bagi pasien terinfeksi Covid-19 mengikuti ketentuan yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun secara mandiri serta jasa asuransi swasta.

Tetap waspada

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2023, meminta seluruh jajarannya tetap waspada dan berhati-hati selama masa transisi saat ini. Seluruh kebijakan yang diputuskan, terutama mengenai ekonomi, harus dilakukan dengan hati-hati.

“Setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi. Kita tetap harus waspada hati-hati dalam memutuskan kebijakan, utamanya ekonomi,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kondisi ekonomi nasional tengah berada di posisi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2022 berada di angka 5,72 persen.

Dalam sambutannya, Jokowi juga mengapresiasi peran dan kinerja seluruh pihak yang membantu penanganan pandemi Covid-19 dan masalah ekonomi. Ia mengatakan, partisipasi seluruh pihak dalam mengatasi pandemi dan ekonomi sangat penting.

“Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai, karena semua memberikan dukungan, dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak," kata dia.