Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menyampaikan arahan saat kegiatan Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan Program BTS BAKTI, di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (26/11/2021). | ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Nasional

Staf Ahli Johnny Plate Diperiksa Kasus BTS

Penyidik mulai memintai keterangan pihak-pihak lingkaran Menkominfo Johnny Plate.

JAKARTA — Pengusutan dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Based Transciever Station (BTS) 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai memintai keterangan pihak-pihak lingkaran menteri. Pada Rabu (25/1), tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejakgung) memeriksa R Niken Widiastuti (RNW) selaku staf ahli Menkominfo Johnny Gerard Plate.

“RNW diperiksa selaku staf ahli menteri komunikasi dan informatika,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (25/1). 

Ketut menerangkan, bersama RNW, tim penyidikan Jampidsus juga memeriksa dua pejabat Kemenkominfo lainnya. Keduanya, yakni Danny Januar (DJ) diperiksa selaku Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Semuel Abrijani Pengarepan (SAP) yang diperiksa selaku direktur jenderal (dirjen) Aplikasi Informatika.

Dalam penyidikan yang sama, Jampidsus juga memeriksa Sakina Juliani Utami (SJU) selaku istri dari tersangka Anang Acmad Latief (AAL). Penyidik juga memeriksa dua pihak swasta, Asenar (A) selaku managing partener ANG Law Firm, dan Jenny Sutijawan (JS) selaku direktur utama (Dirut) PT Sansaine Exindo. 

photo
Anatomi Kasus Bakti Kemenkominfo - (Republika)

“Mereka yang diperiksa RNW, DJ, SJU, A, SAP, dan JS adalah sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo 2020-2022,” kata Ketut.

Pada Selasa (24/1) malam, tim penyidikan Jampidsus dalam kasus ini kembali menetapkan satu pihak swasta sebagai tersangka, yakni Mukti Ali (MA) yang ditetapkan tersangka selaku account director of Integarated Account Departement PT Huawei Tech Invesment (HWI).

Sebelumnya, Jampidsus telah menetapkan tiga tersangka awalan, yakni AAL selaku direktur utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Galumbang Menak S (GMS) selaku direktur PT Moratelematika Indonesia, dan Yihan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Developmet Universitas Indonesia (HUDEV UI).

Empat tersangka sejak peningkatan status hukumnya sudah dilakukan penahanan terpisah. Keempat tersangka itu dijerat dengan sangkaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999-20/2001. Sedangkan untuk pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tim penyidik Jampidsus belum menetapkan satu pun tersangka. 

Akan tetapi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menerangkan, penyidikan dugaan korupsi dan TPPU dalam kasus penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini dilakukan terpisah karena ada dua surat perintah penyidikan. “Jadi, tersangkanya bisa sama (antara korupsi dan TPPU) atau bisa berbeda,” ujar Kuntadi.

Ilustrasi Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta. - (Republika/Thoudy Badai)

Kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini terkait dengan proyek senilai Rp 10 triliun sepanjang 2020-2022. Kasus dugaan korupsi ini meningkat ke level penyidikan sejak Oktober 2022.

Proyek pembangunan tersebut melibatkan sejumlah badan swasta sebagai penyedia jasa konstruksi dan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan penunjangnya. Proyek pembangunan tersebut terdiri atas banyak paket berdasarkan wilayah. Dalam prosesnya, terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada lima paket pembangunan.

Paket 1 di tiga wilayah: Kalimantan sebanyak 269 unit, Nusa Tenggara 439 unit, dan Sumatra 17 unit. Paket 2 di dua wilayah: Maluku sebanyak 198 unit dan Sulawesi 512 unit. Paket 3 di dua wilayah: Papua 409 unit dan Papua Barat 545 unit. Paket 4 juga di dua wilayah: Papua 966 unit dan Papua 845 unit.

“Paket-paket pengerjaan proyek BTS 4G ini, berada di wilayah yang ter, ter, dan ter lainnya. Maksudnya, yang terpencil, yang totalnya sekitar 4.000-an titik BTS,” kata Kuntadi. 

Kuntadi pernah menerangkan, dugaan sementara terkait korupsi adanya mark-up dan juga proyek serta kajian analisis fiktif. Bahkan disebutkan, adanya persekongkolan jahat para tersangka dalam mengatur proses pemenangan tender vendor-vendor tertentu. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Akan tetapi, kata Kuntadi, angka pastinya masih dalam penghitungan sepanjang proses penyidikan berjalan. “Penghitungan kerugian negaranya, belum selesai. Tetapi, itu lebih dari satu T (triliun),” ujar Kuntadi.

photo
Teknologi BTS milik Huawei Indonesia - (Dok Huawei Indonesia)

BAKTI Kemenkominfo

BAKTI adalah organisasi di dalam Kemenkominfo yang mulanya bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) yang berdiri pada 2006. Pada 2010, namanya berubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada 2010.

Pada 2016 akhirnya digunakan nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Anang Achmad Latif sudah menjabat sejak itu. Salah satu tugas utama badan ini adalah mengadakan akses internet di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). 

Dari mana dana untuk proyek-proyek itu? Sejak 2015, pemerintah menarik 1,25 persen dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi se-Indonesia. Skema itu dinamai Universal Service Obligation (USO).

Pada 2015, sebanyak Rp 500 miliar terkumpul. Namun, selanjutnya terus melonjak hingga kini, merujuk situs resmi Kemenkominfo, mencapai rata-rata Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun. Dari dana itu, sebanyak Rp 9,5 triliun dianggarkan untuk proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 dan paket 2 yang diluncurkan pada 2020.

photo
Lokasi salah satu BTS dalam proyek BAKTI Kominfo. - (Dok Republika)

Pada 2021, Bakti Kemenkominfo menjanjikan pembangunan 7.904 BTS 4G di wilayah 3T. Pada tahap awal, sebanyak 4.200 akan dibangun pada 2021, kemudian dilanjutkan 3.704 lagi pada 2022. Namun, hingga April 2022, proyek paket 1 dan paket 2 pada fase 1 ini mencapai 86 persen. Merujuk situs resmi Kemenkominfo, sekitar 1.900 lokasi telah on air dari target 4.200 lokasi.

Belum selesai target itu, pada 26 Februari 2021 diteken lagi kontrak paket 3, 4, dan 5 dengan total nilai Rp 18,8 triliun. Penyelewengan dana-dana itu yang dipersoalkan Kejaksaan Agung.

Seorang pekerja swasta di bidang infrastruktur BTS menuturkan kepada Republika, ia belakangan juga diminta ke pelosok-pelosok di Kalimantan untuk mengambil gambar BTS-BTS yang dibangun dalam proyek Bakti Kemenkominfo itu. “Itu harus naik perahu dan menyusuri sungai, padahal bukan site yang kami bangun,” kata karyawan yang meminta namanya disembunyikan demi kelanjutan penghidupannya itu, Kamis (5/1).

Sebab, rencananya untuk pemberdayaan 3T, BTS-BTS yang harus didokumentasikan itu tak jarang terletak di tengah hutan. “Site-nya jalan, tapi tidak ada user-nya,” kata dia.

photo
Ilustrasi gedung Kemenkominfo di Jakarta, Selasa (1/11/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

Selain itu, menurut pekerja tersebut, ada yang tak pas dengan BTS-BTS tersebut. “Yang jelas nilai membangunnya itu yang tidak sesuai. Biasanya begitu bangun BTS dalam hutan itu tidak semahal bangun di kota karena kebutuhan materialnya sedikit,” ujarnya. 

Misalnya, meski judulnya pengadaan BTS 4G, ada sebagian site yang dipasangi teknologi long-term evolution (LTE). Meski nyaris sama, kecepatan maksimal LTE baru mencapai sepersepuluh kecepatan 4G.

Karyawan itu juga menuturkan, Kemenkominfo yang mengatur pembagian area operasi masing-masing vendor. Penggunaan teknologi buatan perusahaan tertentu juga sudah ditentukan di Kemenkominfo. Kerap terjadi, vendor tertentu yang membangun BTS harus menggunakan sistem transmisi dari vendor lain.

“Itu sudah diatur. Ini aslinya menyusahkan karena susah menentukan siapa yang nantinya memonitor transmisi atau link-nya. Ini sudah aneh dari segi PO (project order--Red),” kata dia.

 
Yang jelas nilai membangunnya itu yang tidak sesuai. Biasanya, begitu bangun BTS dalam hutan itu tidak semahal bangun di kota karena kebutuhan materialnya sedikit.
 

Tersangka Kasus Bakti Kominfo Bertambah

Kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4 BAKTI Kemenkominfo ini terkait uang senilai Rp 10 triliun.

SELENGKAPNYA

Irjen dan Sekjen Kemenkominfo Diperiksa Kasus BTS 4G

Terindikasi adanya kerugian keuangan negara senilai triliunan rupiah.

SELENGKAPNYA