Sejumlah penonton menyaksikan balap mobil listrik Formula E Jakarta E-Prix 2022 di Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, DKI Jakarta, Sabtu (4/6/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Nasional

Kasus Formula E Masuk Dewas KPK

KPK sempat dituding menaikkan penyidikan Formula E tanpa tersangka.

JAKARTA -- Balada proses hukum kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balapan internasional Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Namun, kali ini yang disorot justru proses penyelidikan kasus tersebut.

Dua pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait dengan penyelidikan dugaan rasuah penyelenggaraan Formula E. Keduanya yakni Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto serta Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK Endar Priantoro.

"Ya, benar (Deputi Penindakan dan Dirlidik KPK dilaporkan ke Dewas)," kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, di Jakarta, Selasa (24/1).

Meski demikian, Syamsuddin enggan memerinci soal materi maupun pelapor dalam aduan tersebut. Dia menyebutkan, pihaknya kini sedang mendalami laporan itu. "Sedang dipelajari oleh Dewas," ujarnya.

photo
Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris. - (Republika/Thoudy Badai)

Mengenai penanganan kasus tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengatakan, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung adanya dugaan rasuah. "Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Ini masih kami lanjutkan," kata Alex.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus dugaan rasuah dalam pelaksanaan Formula E di Jakarta. Salah satu saksi tersebut adalah mantan gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, pada 7 September 2023.

Kemudian, KPK juga sudah memeriksa beberapa tokoh lainnya, yakni mantan sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (sesmenpora) Gatot S Dewa Broto pada Kamis (16/6/2022). Dia diklarifikasi mengenai pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.

Selain itu, KPK juga sudah dua kali memeriksa keterangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo hingga mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal. KPK pun telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta untuk dimintai keterangan.

Di tengah proses hukum itu, beredar kabar bahwa KPK akan menaikkan kasus itu ke penyidikan tanpa tersangka. Salah satu yang menyampaikan hal itu adalah mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto. Dalam akun Youtube pribadinya, Bambang menyebut kasus itu akan dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa adanya tersangka.

Menurut dia, KPK sedang mencatatkan tindakan yang tidak lazim. "Kalau ini dilakukan, maka, satu, KPK sedang mencatatkan satu tindakan yang tidak lazim, tidak umum. Saya enggak berani menyebutnya ini sebuah kegilaan walaupun, ya, sebagian kalangan menyebutnya seperti itu. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya, penetapan tersangka atau peningkatan status penyidikan tanpa penetapan tersangka," kata Bambang, dikutip dari unggahan video di akun Youtube-nya.

"Dan kita tahu ini kasusnya, kasus Formula E. Kasus Formula E tuh jadi sesuatu yang so special sekali. Jadi, nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini," ia menambahkan.

KPK sempat mengakui adanya kajian internal mengenai wacana menaikkan status penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi ke tingkat penyidikan tanpa tersangka. Namun, KPK menegaskan, kajian itu tidak berkaitan dengan kasus apa pun, termasuk Formula E.

"Betul bahwa ada kajian di internal KPK terkait dengan Pasal 44 (UU KPK) ini yang juga diskusi cukup lama, sebenarnya. Jadi, tidak terkait dengan perkara apa pun, termasuk perkara Formula E tentunya. Jadi, tidak ada kaitannya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (4/1).

photo
Interpelasi Formula E - (Republika)

Ali mengatakan, kajian tersebut masih menjadi bahan diskusi internal dan belum dipraktikkan dalam penanganan kasus di KPK. "Itu kan bahan diskusi internal, jadi masih sebatas diskusi, belum diterapkan dalam praktik penanganan perkara di KPK. Apalagi kemudian dikaitkan dengan Formula E, saya kira kami sangat menyayangkan itu," ujar Ali.

KPK kemudian menyatakan masih mengusut kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Lembaga antirasuah itu berjanji, penanganan kasus tersebut tidak dispesialkan. "Untuk (kasus) Formula E, kami pastikan penanganannya sama seperti perkara lain," kata Ali Fikri.

Ali pun menjamin pihaknya tetap bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut. Ia juga menekankan, pengusutan kasus tersebut masih pada tahap penyelidikan.

"Kami profesional untuk menangani kasus itu karena sepanjang kemudian alat bukti ada, pasti kami akan menaikkan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka. Tapi, sejauh ini kami masih dalam proses penyelidikan belum pada tahap penyidikan," ujar dia.

photo
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix 2022 Ahmad Sahroni (ketiga kiri) berada di atas panggung untuk menyerahkan piala usai balapan mobil listrik Formula E Jakarta E-Prix 2022 di Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Sabtu (4/6/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Ali menyebut penyelidikan kasus ini pun dilakukan secara terbuka untuk didiskusikan di pihak internal KPK. Diskusi yang melibatkan Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, dan pimpinan KPK itu pun terus dilaksanakan.

Dia mengungkapkan, penyelidikan terbuka yang diterapkan dalam pengusutan kasus Formula E berbeda dengan penyelidikan tertutup pada saat operasi tangkap tangan (OTT). Ali menjelaskan, seusai menggelar OTT, KPK hanya memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status tersangka.

"Penyelidikan terbuka semacam Formula E, itu bisa waktunya panjang, kapan pun bisa dilakukan, jadi tidak dibatasi oleh waktu," ungkap dia. "Berbeda dengan penyelidikan tertutup, ya. Seperti OTT, itu kan 1 x 24 jam harus menentukan sikap."

Ali menegaskan, tidak ada yang ditutupi oleh KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut. Namun, sambung dia, pihaknya tak dapat membeberkan temuannya karena tingkat kerahasiaan di tahap penyelidikan berbeda dengan penyidikan.

"Ketika kemudian nanti pada ujungnya seperti apa, kami akan informasikan," ujarnya. Adapun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, salah satu kendala dalam penyelidikan kasus Formula E yakni dalam meminta dokumen maupun keterangan dari pihak Formula E Operation (FEO).

photo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/9/2022). - ( Republika/Prayogi)

"Kan masih di tahap penyelidikan, seperti misalnya kami belum bisa minta bantuan ke SFO (Serious Fraud Office)/KPK Inggris misalnya karena kedudukan FEO-nya itu kan di sana, kalau tidak salah, untuk meminta dokumen atau meminta supaya yang bersangkutan dipanggil untuk diklarifikasi," kata Alex di sela-sela penutupan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Ahad (11/12/2022).

Alex menuturkan, dalam tahap penyelidikan, pemanggilan para calon saksi yang akan dimintai keterangan masih bersifat sukarela. Menurut dia, jika calon saksi tersebut tidak datang, KPK juga tidak bisa berbuat banyak.

"Jadi, dalam tahap penyelidikan, kami memanggil, apa, calon saksi, ya. Kalau calon saksi itu, sifatnya masih volunteer, sebetulnya. Apalagi kalau pihak swasta, dia tidak datang, kami juga tidak bisa apa-apa. Makanya, itulah kesulitan-kesulitan kami di tingkat penyelidikan," ujar Alex.

Kendala lainnya di tingkat penyelidikan, kata dia, terkait dengan penggeledahan. "Kami melakukan penggeledahan di Jakpro saja tidak bisa. Di tingkat penyelidikan lho, ya, tidak bisa," kata dia.

Jokowi Sentil Anies di Sodetan Kali Ciliwung

Sodetan Kali Ciliwung diklaim bisa mengurangi banjir Jakarta secara signifikan.

SELENGKAPNYA

Anies Antitesis Jokowi Terpotret Ilmiah dalam Survei

Ada korelasi antara naiknya kepuasan terhadap Jokowi dan turunnya elektabilitas Anies.

SELENGKAPNYA