JAKARTA – Laporan Koalisi Kawal Pemilu Bersih terkait mengenai kecurangan penyelenggaraan pemilu ke Komisi II DPR terus bergulir. Dalam forum rapat dengar pendapat umum pada Rabu (11/1), koalisi menyebut ada bukti-bukti kecurangan yang dikumpulkan dari pos pengaduan masyarakat tentang kecurangan verifikasi partai politik.

Perwakilan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay mengatakan, ada dugaan kecurangan berupa intimidasi dan intervensi dari KPU Pusat kepada penyelenggara pemilu di daerah. “Intimidasi itu untuk memanipulasi data agar meloloskan partai politik tertentu dalam tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2024,” kata Hadar Nafis yang juga mantan komisioner KPU pusat tersebut.

Dugaan kecurangan tersebut, lanjut Hadar, dilakukan dengan cara memaksa penyelenggara pemilu daerah mengubah status data hasil verifikasi keanggotaan sejumlah partai politik yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS). Hal itu membuat partai politik terkait yang awalnya belum memenuhi syarat (BMS) menjadi memenuhi syarat.

Elite politik berbincang saat acara pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Selain itu, kata dia, bukti dugaan kecurangan pemilu juga tersebar dalam dua video yang menampilkan petinggi KPU Idham Kholik saat mengeluarkan kalimat dengan nuansa intimidatif kepada jajaran penyelenggara pemilu daerah. Menurut Hadar, itu merupakan bentuk perbuatan tercela yang dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat pusat.

“Kecurangan ini bisa merusak tatanan demokrasi dan konsep negara hukum kita, juga merusak desain kepartaian dan efektivitas pemerintahan kita. Kalau ini dibiarkan bisa jadi kotak pandora yang melanggengkan kecurangan-kecurangan di pemilu selanjutnya,” kata Hadar.

Dalam audiensi tersebut, para anggota Komisi II DPR mengapresiasi upaya koalisi dalam mengadvokasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah melihat bukti-bukti dugaan kecurangan yang ditampilkan koalisi, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung membuat rapat yang mulanya terbuka menjadi tertutup karena data-data yang ditampilkan disebut sangat sensitif.

“Komisi II menerima audiensi teman-teman dalam rangka menjaga pemilu kita tetap berkualitas sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan yang sudah kita sepakati. Bahan-bahan yang teman-teman berikan ini akan kami jadikan catatan yang kita akan bahas dengan rapat kerja dengan mitra yang berkaitan, khususnya dengan mendagri dan penyelenggara pemilu,” kata Ahmad Doli.

Komisi II DPR juga menyatakan akan mendukung gerakan Koalisi Kawal Pemilu Bersih ini selama tidak menyebabkan penundaan Pemilu 2024. “Kami di Koalisi Kawal Pemilu Bersih tidak berpikiran untuk berusaha mengacak-acak atau menunda pemilu. Kami ingin memastikan pemilu bisa berlangsung tepat waktu, tapi dengan kualitas yang baik. Dan masalah ini harus dibenahi sekarang selagi kita masih punya waktu,” jawab Hadar. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah tudingan bahwa ia yang mengintervensi KPU. “Kabarnya Hadar Gumay bilang di DPR bahwa ada intervensi mendagri/menko polhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu, mestinya dicek dulu,” kata Mahfud, Kamis (12/1).

Mahfud membenarkan bahwa ia menghubungi KPU ketika ramai tudingan soal KPU meloloskan dan tidak meloloskan partai politik tertentu. Namun, ia saat itu hanya berpesan agar KPU bersikap profesional.

“Betul saya kontak ke KPU, tapi untuk meluruskan KPU. Tanggal 10 November 2022 saya menelepon Sekjen KPU, Pak Bernard, sama sekali bukan untuk minta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu,” kata dia.

Mahfud melanjutkan, saat itu ia meminta KPU berlaku profesional. Itu karena sudah ramai beredar isu yang menyebut KPU mendapatkan pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.

“Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar,” katanya.

Sejumlah petugas melakukan simulasi rekapitulasi secara elektronik pilkada serentak 2020 untuk mencegah potensi kecurangan. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra )

SHARE    

Mahfud menambahkan, setelah ribut-ribut tentang ketidakprofesionalan KPU muncul ke publik, dia juga bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran TV Pemilu. Kepada Hasyim, Mahfud menyampaikan hal serupa.

“Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelepon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU,” ujarnya.

Karena itu, Mahfud menegaskan, komunikasinya dengan KPU sebatas mengingatkan agar KPU profesional, bukan untuk mengintervensi keputusan KPU. Dia pun meminta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengonfirmasi kebenaran suatu informasi kepada yang bersangkutan.

“Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat, lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut membantah tuduhan adanya intervensi pemerintah untuk meloloskan partai politik tertentu dalam Pemilu 2024. Moeldoko menegaskan, pemerintah tidak berkepentingan untuk meloloskan partai politik. “Enggak ada itu, enggak ada kepentingan dari istana,” kata Moeldoko.

Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak asal menuding pemerintah ikut terlibat dalam proses tahapan pemilu. Dia meminta pihak-pihak yang menuding untuk melakukan konfirmasi ulang. “Ini siapa (yang dituding)? Kalau Menko Polhukam, tanya ke Menko Polhukam. Yang jelas, di istana enggak ada itu (intervensi),” kata dia.

 

Kecurangan ini bisa merusak tatanan demokrasi dan konsep negara hukum kita, juga merusak desain kepartaian dan efektivitas pemerintahan kita.

HADAR NAFIS GUMAY, Koalisi Kawal Pemilu Bersih

 

SHARE    

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin turut membantah tudingan bahwa pemerintah melakukan intervensi dalam tahapan Pemilu 2024. “Enggak ada itu intervensi istana. Itu kewenangan KPU, itu penuh soal pemilu sudah ada lembaganya,” ujar Kiai Ma'ruf.