JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah Haji 2023 sudah menghitung bulan. Berkaca pada suksesnya ibadah Haji 2022 yang menjadi ibadah haji pertama setelah dua tahun penutupan pascapandemi, tantangan pada ibadah haji tahun ini tidak kalah besar.

Jika tahun lalu segenap stakeholder haji dihadapkan pada masalah kesehatan, tahun ini banyak orang menunggu berapa sebenarnya ongkos haji yang patut dibayarkan oleh jamaah. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) lebih rasional. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, penetapan Bipih menyesuaikan kenaikan-kenaikan komponen dalam Bipih. Dengan demikian, dana talangan (subsidi) yang ditanggung dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak terlalu besar. 

“Penetapan ongkosnya (ongkos haji) supaya lebih rasional,” ujar Wapres setelah menjelaskan kembali normalnya jumlah kuota jamaah haji Indonesia yang dikutip dari YouTube Wapres, Senin (9/1/2023).

Wapres meminta agar dana talangan haji tidak terlalu besar sehingga bisa menggerus habis dana pokoknya. Jika terjadi, hal tersebut akan menyulitkan jamaah yang mendapatkan nomor porsi belakangan.

Karena itu, Wapres meminta Kementerian Agama memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 lebih matang, termasuk soal biaya haji. "Karena itu, harus dirasionalisasi sesuai dengan, supaya tetap berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut pelaksanaan misi haji tahun 2023 harus lebih sukses dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengapresiasi capaian Menteri Yaqut Cholil Qoumas beserta jajarannya, yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan mendapatkan kepercayaan Raja Arab Saudi memperoleh kuota normal 221.000 orang.

 

Harus dirasionalisasi sesuai dengan, supaya tetap berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga.

KH MA'RUF AMIN Wakil Presiden RI

 

SHARE    

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, sebelumnya meminta agar besaran Bipih saat ini untuk dikaji ulang. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kembali konsep kemampuan (istitha'ah), baik secara kesehatan fisik maupun kesanggupan finansial, yang menjadi syarat haji.

Legislator itu menjelaskan, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 1443 H/2022 M mencapai Rp 86,5 juta per jamaah haji reguler. Sementara itu, rata-rata biaya yang dibayarkan langsung oleh setiap jamaah adalah sebesar Rp 39,6 juta. Ongkos tersebut sudah meliputi urusan penerbangan, sebagian akomodasi selama di Makkah dan Madinah, visa, serta biaya hidup (living cost).

Perimbangan Dana Haji - (Republika)

SHARE    

"Artinya, lebih dari 50 persen biaya perjalanan haji masyarakat, 'disubsidi' dari nilai manfaat optimalisasi keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH (Badan Pengelola Keuang an Haji)," ujar Ace Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima Republika belum lama ini. 

Untuk menggenapi BPIH setiap jamaah, BPKH mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 46,9 juta per orang. Bila dihitung secara keseluruhan, lembaga pengelola dana haji itu telah menggelontorkan sebesar lebih dari Rp 4,7 triliun. Adapun alokasi dana tersebut digunakan untuk membayar berbagai komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun Arab Saudi.

Berbeda dengan Ace, anggota Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menjelaskan, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) harus menjadi perhatian pemerintah. Mustolih justru mengingatkan agar tidak ada kenaikan biaya.

Hal ini menyusul kondisi masyarakat saat ini yang dinilai masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, seharusnya biaya haji bisa turun, mengingat ada beberapa komponen biaya kesehatan yang semestinya sudah tidak ada.

 

Alhamdulillah misi Haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan menteri haji Saudi.

YAQUT CHOLIL QOUMAS Menteri Agama

 

SHARE    

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebelumnya telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah Haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah, Arab Saudi, Senin (9/1). 

"Alhamdulillah misi Haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan menteri haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jamaah," kata Menag Yaqut di Jeddah, Ahad (8/1/2023).

Indonesia mendapatkan sebanyak 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, Indonesia mendapatkan 4.200 kuota. Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Grafis Biaya Perjalanan Ibadah Haji - (Republika)

SHARE