JAKARTA – Peta koalisi partai politik (parpol) menuju pemilihan presiden (pilpres) masih sangat dinamis. Poros koalisi yang sejauh ini ada bukan tidak mungkin akan bubar dan berubah menjadi kelompok baru dengan anggota parpol yang berbeda. Terakhir, Nasdem dan PKB terlihat saling menggoda untuk membuka peluang bekerja sama atau berkoalisi dalam kontestasi tahun depan.

Dinamika menuju Pilpres 2024 pasti akan terus terjadi sebelum ada calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres). Meski PKB telah menandatangani kesepakatan koalisi bersama Partai Gerindra, belum ada jaminan bahwa Prabowo Subianto selaku ketua umum Gerindra dan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum PKB akan berpasangan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Pasangan Prabowo-Muhaimin yang diprediksi akan diusung koalisi Gerindra-PKB bisa saja bubar di tengah jalan.

Saling ‘menggoda’ yang dilakukan Nasdem dan PKB sangat rasional dan wajar dilakukan dalam konteks kalkulasi politik menjelang Pilpres 2024. Kursi Nasdem dan PKB di parlemen sudah cukup untuk mengusung satu pasang calon. PKB memiliki 58 kursi, sedangkan Nasdem 59 kursi. Jika mereka berkoalisi, jumlah kursi keduanya telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden, yakni minimal 115 kursi.

Nasdem yang memastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres tentu mendapat angin segar dengan isu kemungkinan PKB akan bergabung. Nasdem tentu akan sedikit lebih tenang karena ambang batas pencalonan yang sudah tercapai hanya dengan berkoalisi bersama PKB.

Hal itu yang tidak didapatkan Nasdem saat menjajaki kerja sama dengan Partai Demokrat. Suara Nasdem dan Demokrat saja tak mencukupi presidential threshold, sehingga upaya untuk menyeret PKS masuk koalisi terus dilakukan dan belum ada kata ‘sepakat’ hingga hari ini.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) saat deklarasi koalisi antara Partai Gerindra dan PKB dalam Rapimnas Gerindra di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8). Partai Gerindra dan PKB secara resmi menyatakan berkoalisi untuk Pemilu 2024. - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut PKB bukan partai asing bagi Nasdem. Jika benar PKB ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan, Partai Nasdem tentu menyambut baik hal tersebut.

“Nasdem dan PKB itu saudara lama. Artinya, dalam dua pilpres menjadi kawan koalisi, tidak asing, dan komunikasi dengan PKB juga bagus. Tentu ini suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menggembirakan ketika frekuensinya bisa ketemu dengan figur Mas Anies,” ujar Willy di Jakarta, Senin (2/1).

Willy menyebut, komunikasi antarparpol pun terus dilakukan. Ia pun mengakui semua kemungkinan masih terbuka, termasuk peluang koalisi Nasdem-PKB. “Tentu akan membuat gerakan gelombang perubahannya semakin besar (jika PKB bergabung), resonansinya akan semakin lebih kuat. Ya semoga tahun baru ini ada hal-hal yang semakin spektakuler,” ujar Willy.

Jika PKB ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan, tentu akan ada pembicaraan kembali terkait Pilpres 2024. Namun, harapannya, Anies tetap menjadi calon presiden dari koalisi tersebut.

“Tinggal pematangan hal-hal yang lain, termasuk siapa yang akan mendampingi Mas Anies misalnya. Ya tentu PKB ada Cak Imin, Demokrat ada Mas AHY, PKS ada Aher, tentu nanti kita akan duduk bersama-sama, siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Tentu harus dicari win-win solution-nya,” ujar Willy.

Willy pun sesumbar bahwa Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal capres merupakan magnet politik besar bagi parpol untuk berkoalisi bersama Nasdem.

“Pepatah mengatakan oleh orang-orang tua kita, cenderung mata ke yang cantik, condong selera ke yang lezat, cenderung posisi akan menang. Tentu teman-teman PKB melihat tanda-tanda alam itu. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang tak terelakkan kalau kita lihat tren kenaikan Mas Anies itu sangat signifikan,” klaim Willy.

“Itu yang kemudian menjadi sebuah tanda-tanda alam, bagaimana perubahan itu semakin membesar. Kalau saya melihat dalam proses politik ada negosiasi dan dialog, wheel of sacrifice-nya itu masing-masing partai,” katanya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan, peluang partainya bergabung dengan Partai Nasdem hanyalah pandangan dari seorang kader. Diketahui, wacana tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Jazilul sebelumnya menyebut bahwa koalisi Nasdem-PKB bukan sesuatu yang tidak mungkin.

“Itu kan pandangan-pandangan pribadi kader pengurus, karena secara organisasi sampai hari ini ketua umum (Muhaimin Iskandar) belum pernah memerintahkan apa pun. Belum pernah ada (komunikasi dengan Partai Nasdem) dan tidak pernah ada rapat yang terkait dengan koalisi,” ujar Huda.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyapa para kader PKB dalam acara PKB Road To Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Ahad (30/10). Acara itu dihadiri oleh para kader PKB dari seluruh wilayah di Indonesia. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

PKB sendiri sudah meneken kerja sama yang diresmikan lewat Piagam Deklarasi dengan Partai Gerindra pada Agustus 2022. Hingga saat ini, kata Huda, kedua partai masih solid dan berkomitmen melanjutkan kerja sama politik tersebut hingga Pilpres 2024. “Secara kelembagaan kita tetap komit terkait dengan piagam kerja sama yang sudah ditandatangani ini,” ujar ketua Komisi X DPR itu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa partainya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan Partai Nasdem dan PKS pada Pilpres 2024.

“Saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin meyakinkan bahwa poros atau koalisi perubahan tetap terus dilakukan dengan Nasdem dan PKS sehingga bisa menambah semangat bagi masyarakat yang ingin merasakan perubahan,” katanya di Kupang, NTT, Rabu (7/12).

Namun, AHY enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada Pemilu 2024 apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres. Menurut dia, saat ini masih terus dibicarakan secara intensif terkait koalisi dengan Nasdem dan PKS. Namun, yang dia tekankan bahwa koalisi perubahan itu tidak hanya hadir untuk mengikuti Pemilu 2024, tetapi ingin memenangkan Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9). - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

SHARE    

Sentilan Anies

Pada Senin (2/1) kemarin, Anies memberikan sentilan untuk penguasa. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku baru saja menonton film dokumenter berjudul The Edge of Democracy. Film tersebut dibuat oleh Petra Costa, yang bercerita tentang erosi demokrasi dan perjalanan politik Lula da Silva sebagai presiden Brasil.

Dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram yang sudah terverifikasi, Anies menceritakan isi film yang menjelaskan kejatuhan Lula dan erosi demokrasi di Brasil membuka jalan bagi Jair Bolsonaro. Menurut dia, menonton dokumenter tersebut mengingatkannya pada buku 'How Democracies Die' bahwa ada tiga tahap untuk melemahkan demokrasi secara perlahan dan tak disadari.

“Pertama, kuasai wasitnya. Ganti para pemegang kekuasaan di lembaga negara netral dengan pendukung status quo,” tulis Anies dalam akun Instagram pribadinya, Senin (2/1).

Kedua, kata Anies, adalah singkirkan pemain lawan. Menyingkirkan lawan politik bisa dengan cara kriminalisasi, suap, atau skandal. Terakhir adalah ganti aturan mainnya dengan ubah peraturan negara untuk melegalkan penambahan dan pelanggengan kekuasaan.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kiri) bersama bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan (kedua kanan) dan Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate (kanan) saat Perayaan HUT ke-11 Nasdem di JCC, Jakarta, Jumat (11/11). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

“Pelemahan demokrasi secara perlahan seperti itu dapat sebabkan shifting baseline syndrome, yaitu perubahan secara bertahap dan perlahan hingga publik menjadi terbiasa dengan kondisi barunya yang sebenarnya buruk,” ujar Anies.

Anies menyatakan, kondisi itu penuh dengan praktik tidak normal dan tidak boleh dinormalkan dalam demokrasi. Namun, karena perburukannya berlangsung perlahan, tanpa disadari dianggap kewajaran baru.

“Dari dokumenter ini dunia belajar bahwa demokrasi tidak boleh taken for granted, tapi harus terus dirawat. Penyimpangan walau hanya kecil tapi kontinu terhadap etika dan praktik demokrasi akan menjadi lebar bila dibiarkan. Pesan pentingnya, bila terlambat maka akan menjadi terlalu berat untuk dikembalikan pada relnya,” ujar dia.

Dia melanjutkan, Lula da Silva sendiri telah dilantik menjadi presiden setelah mengalahkan Jair Bolsonaro dalam Pemilu Brasil pada tahun lalu. Lula disebut berjanji menghadirkan kembali program sosial dan menghentikan deforestasi. “Komitmen yang tentu harus dibuktikan dan harus dikawal oleh rakyatnya. Salut untuk Petra Costa yang mengangkat tema penting ini,” ujar Anies.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat