TANGERANG -- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang mencatatkan, angka stunting di Kabupaten Tangerang pada 2022 sebanyak 9.600 kasus. Dinas pun menargetkan balita tumbuh kerdil turun 10 persen menjadi sekitar 8.000-an kasus pada 2023. 

Kepala DPPKB Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan, sebenarnya kasus stunting pada tahun ini menurun drastis dibandingkan pada 2021. "Jumlah kasus pada tahun 2021 mencapai 16 ribuan," kata Hendra di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/12).

Dia mengatakan, jumlah laporan stunting di Kabupaten Tangerang harus ditekan setiap tahunnya. Bahkan, Hendra menyampaikan, pemerintah kota (pemkot) menargetkan bisa sampai zero stunting dalam beberapa tahun mendatang. "Pada tahun 2023 kita berharap angka stunting bisa turun 10 persen, dan setiap tahunnya angka stunting diupayakan untuk terus menurun," ujarnya. 

Hendra menjelaskan, capaian pemkab sebenarnya telah melebihi target yang dicanangkan pemerintah pusat berupa instruksi agar setiap daerah menekan angka stunting minimal 14 persen dari jumlah balita yang lahir. Berdasarkan data aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau ePPGBM, kasus stunting di Kabupaten Tangerang pada 2022 turun menjadi 3,7 persen dari angka 7,6 persen pada 2021.

 

Kalau kita sudah di bawah 14 persen. Tapi kita tetap fokus untuk menurunkannya lagi sampai angka stunting benar-benar hilang.

HENDRA TARMIZI Kepala DPPKB Kabupaten Tangerang

 

SHARE    

"Kalau kita sudah di bawah 14 persen. Tapi kita tetap fokus untuk menurunkannya lagi sampai angka stunting benar-benar hilang," terang Hendra.

Salah satu upaya pemkab untuk menekan stunting, katanya, adalah membangun jamban sehat di permukiman, khususnya padat penduduk dan membenahi rumah warga yang kumuh. Selain itu, menurut Hendra, seluruh pemerintah desa juga diwajibkan menggulirkan mengalokasikan dana desa untuk penanganan kasus stunting. 

Sekda Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemkab semata. Dia menilai, ada peran pemerintah pusat dan masyarakat untuk merealisasikan Kabupaten Tangerang bebas kasus stunting.

Salah satu intervensi yang bisa dilakukan pemkab adalah membagikan makanan bergizi kepada balita, penataan sanitasi lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan calon pengantin.

Langkah antisipasi dilakukan agar laporan bayi stunting bisa ditekan sejak dini. "Kita mulai membina calon pengantin tentang reproduksi dan pentingnya gizi, supaya nantinya mereka bisa melahirkan generasi yang sehat dan mengerti akan pentingnya gizi untuk anak," ujar Maesyal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Desiriana Dinardianti menyatakan, jajarannya rutin melakukan intervensi untuk dapat mencapai angka stunting nol persen. Program yang dijalankan adalah mengevaluasi secara berkala melalui surveilans gizi ibu hamil dan balita. "Pemantauan keadaan gizi balita juga terus dilakukan melalui ePPGBM, di mana pertumbuhan keadaan gizi balita di posyandu tercatat setiap bulannya," ujarnya.

Desiriana menerangkan, surveilans gizi melalui ePPGBM dapat menjadi acuan dalam perencanaan program dan kebijakan perbaikan gizi mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Upaya intervensi spesifik juga menyasar ibu hamil dengan memberikan tablet penambah darah guna mencegah anemia yang diketahui menjadi salah satu penyebab stunting.

"Kami terus melakukan pemantauan dan melakukan upaya dengan intervensi spesifik yaitu intervensi untuk 1.000 hari pertama kehidupan dengan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang atau tinggi badan balita oleh petugas kesehatan di puskesmas atau posyandu," kata dia.