JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak (STS).

"KPK melakukan tangkap tangan dugaan korupsi terkait dengan dana hibah ke kelompok masyarakat," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12).

Operasi senyap itu dilakukan di Surabaya pada Rabu (14/12) pukul 20.24 WIB. Dalam pengangkapan itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai. "KPK masih bekerja dan hasilnya tentu akan disampaikan saat konferensi pers," jelas dia.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan salah satu yang ditangkap adalah Sahat Tua. Yang lainnya adalah staf ahli di DPRD Jawa Timur dan pihak swasta.

Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Penangkapan ini terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim. Namun, dia belum bisa merinci soal identitas pihak yang ditangkap maupun jumlah suap yang dimaksud. “Perkembangannya segera disampaikan,” ujar Ali, kemarin.

Sepanjang Kamis, tim penyelidik KPK masih menggeledah ruang kerja Sahat di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya. Mereka tampak memeriksa ruang server CCTV dan ruang Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD Jatim, yang berada di lantai dua.

Ruang kerja Sahat pun dipasangi stiker bertuliskan 'Dalam Pengawasan KPK' yang artinya hanya petugas KPK yang bisa masuk. Sementara, Sahat dan sejumlah orang yang turut ditangkap masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Jatim lainnya, Anwar Sadad mengaku belum mengetahui informasi penangkapan itu. "Saya belum tahu," ujarnya.

 

Pimpinan pusat Golkar juga menyerahkan proses hukum Sahat kepada KPK.

 

 

SHARE    

Ketua DPD Golkar Jatim, M Sarmuji mengatakan, pihaknya bakal menghormati proses hukum yang dijalani Sahat. Sarmuji mengaku prihatin atas penangkapan salah satu politikus senior partainya itu.

"Kami tentu ikut prihatin atas apa yang menimpa salah satu kader. Kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK," ujarnya, kemarin.

Sarmuji juga mengatakan, pihaknya siap memberi bantuan hukum untuk Sahat. "Bila diminta dan dibutuhkan kami akan berikan pendampingan karena kita punya badan hukum dan HAM yang melayani masyarakat," kata Sarmuji.

Pimpinan pusat Golkar juga menyerahkan proses hukum Sahat kepada KPK. Sekjen Golkar, Lodewijk F Paulus mengaku mendapat informasi kasus yang menimpa Sahat terjadi pada 2020.

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus memimpin rapat paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

"Yang jelas, kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum," kata Lodewijk, kemarin. Lodewijk berharap, kejadian itu menjadi cambuk dan peringatan bagi kader-kader Golkar lain untuk menghindari korupsi.

Sahat Tua Simanjuntak menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar sejak 2019. Pria berdarah Batak ini aktif di Golkar sejak 1990 dan kini adalah Sekretaris DPD Golkar Jatim.

Pada Oktober 2022 lalu, Sahat dikukuhkan sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jatim periode 2022-2027. Sahat diketahui memiliki harta kekayaan sebesar Rp 10.700.966.004 atau Rp 10,7 miliar. Jumlah itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan untuk periode 2020.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat