JAKARTA -- Kementerian Pertanian mencatat jumlah petani milenial di Indonesia saat ini mencapai 221 ribu orang. Para petani tersebut didampingi secara intensif oleh pemerintah pusat agar konsisten dalam menjalani usaha yang ditekuni dan menjadi regenerasi petani di Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, dari total jumlah petani tersebut, terdapat 38.799 petani milenial yang sudah mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dengan total nilai lebih dari Rp 2,2 triliun.

"Ini berarti mereka sudah serius menjalani usahanya karena kredit itu harus dikembalikan sehingga usahanya harus berkembang," kata Dedi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/12).

Dedi menjelaskan, Kementan menargetkan pemberdayaan 2,5 juta petani milenial hingga 2024 mendatang. Menurut dia, target tersebut sudah tercapai karena Kementan telah membina sekitar 9,9 juta petani milenial di Indonesia.

Akan tetapi, petani milenial yang dapat konsisten menjalankan usahanya baru sebanyak 221 ribu. Para petani muda tersebut terus mendapatkan pendampingan secara intensif dan didorong untuk memanfaatkan fasilitas KUR agar skala bisnis bisa terus berkembang.

"Kita harus memiliki petani milenial yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Salah satu kriterianya yang sudah mendapatkan KUR. Itu tandanya dia sudah menjadi wirausaha," kata Dedi. 

Dedi pun mengingatkan petani milenial saat ini agar tidak hanya terfokus pada penanaman dan budi daya pertanian. Menurut dia, tanpa perhitungan akses pasar yang tepat, hasil panen berpotensi tidak terserap dan menimbulkan kerugian yang berujung pada turunnya minat usaha pertanian. 

"Jangan hanya tanam, tanam, tanam. Begitu jual, nanti bingung. Pola pikir petani harus diubah," kata Dedi.

 

 

Regulasi untuk investasi pada sektor pertanian perlu memberikan kemudahan pada calon investor. Masuknya investasi juga perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk modernisasi pertanian.

 

 

SHARE    

Untuk mendukung pengembangan ke depan, anggaran ketahanan pangan pemerintah disebut perlu difokuskan pada kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan. "Regulasi untuk investasi pada sektor pertanian perlu memberikan kemudahan pada calon investor. Masuknya investasi juga perlu diarahkan pada upaya-upaya untuk modernisasi pertanian," ucap peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Azizah Fauzi.

Ia menyampaikan, idealnya, Indonesia sudah mulai mengadopsi praktik bercocok tanam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Misalnya praktik mekanisasi pertanian, pertanian yang berbasis data yang kuat, pertanian organik, sistem pengendalian hama terpadu, dan pengembangan input pertanian yang lebih berkelanjutan. Penggunaan praktik budi daya yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia.