JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan gaji tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur menjadi Rp 9,4 juta per bulan pada 2023. Selain tenaga penunjang, juga diatur honor untuk tenaga analis kebijakan nonaparatur sipil negara (ASN) dengan satuan gaji sebesar Rp 19,65 juta per bulan untuk membantu melakukan analisis kebijakan strategis.

Semua itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1155 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Honorarium Tenaga Non-Pegawai ASN Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur. Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga non-ASN tersebut dibebankan ke APBD DKI.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta, 28 November 2022," begitu isi salinan kepgub yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dikutip di Jakarta, Sabtu (10/12). 

Jika dibandingkan pada era Gubernur Anies Rasyid Baswedan, honor yang diterima pegawai non-ASN pada era Heru naik 200 persen lebih. Jika honor tenaga penunjang dan analis digabung, gaji yang diterima anak buah Heru tiga kali lipat dibandingkan pendahulunya.

Kebijakan Heru itu merupakan revisi atas Kepgub DKI Nomor 1214 Tahun 2019 yang ditandatangani Gubernur Anies Rasyid Baswedan di Jakarta pada 31 Juli 2019. Dalam kepgub tersebut, tenaga non-ASN yang dimaksud adalah tim penyusun sambutan pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur dan wakil gubernur.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sambutan saat peluncuran Rumah Digital Untuk Disabilitas di Jakarta, Jumat (4/11/2022). Rumah Digital merupakan platform wadah penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk berkarya dan mendapatkan akses informasi seperti forum digital, agenda acara, pelatihan kerja dan UMKM, hingga lowongan pekerjaan. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

"Menetapkan satuan biaya honorarium tenaga ahli nonpegawai ASN tim penyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp 8,2 juta per bulan," begitu isi keputusan yang dibuat Anies.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah DKI, Mawardi mengklarifikasi jika kepgub terbaru itu menetapkan satuan biaya honorarium tenaga non-ASN untuk menunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang dapat direkrut untuk membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan gubernur/wakil gubernur.

 

Kenaikan honorarium tenaga penyusun sambutan/pidato menjadi sebesar Rp 9,4 juta.

MAWARDI Plt Kepala Biro KDH DKI Jakarta

 

SHARE    

Dia mengaku, terjadi kenaikan gaji bulanan daripada yang diatur kepgub sebelumnya. Namun, angkanya tidak fantastis mencapai Rp 29 juta per bulan. "Kenaikan honorarium tenaga penyusun sambutan/pidato menjadi sebesar Rp 9,4 juta dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 8,2 juta pada tahun 2019," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah (KDH) Provinsi DKI, Mawardi, Ahad (11/12).

Dia menjelaskan, naiknya besaran gaji tenaga non-ASN karena jumlah pegawai mengalami pengurangan pada 2023. Hal itu sebagai dampak kekosongan posisi wakil gubernur DKI. Pada 2022, ketika masih ada gubernur dan wakil gubernur, jumlah tenaga penunjang kegiatan itu mencapai empat orang.

Sedangkan pada 2023, menurut Mawardi, mengingat hanya ada Pj Gubernur Heru maka jumlah tenaga penunjang dikurangi menjadi dua orang. Dia menjelaskan, tugas tenaga penunjang itu berkaitan dengan kegiatan teknis, di antaranya penyusunan naskah sambutan atau pidato, kegiatan keprotokolan, dan tugas-tugas lainnya.

Mawardi melanjutkan, selain tenaga penunjang, dalam Kepgub Nomor 1155 Tahun 2022 juga mengatur honor untuk tenaga analis kebijakan non-ASN dengan satuan gaji sebesar Rp 19,65 juta per bulan. Tugas tenaga penunjang adalah membantu melakukan analisis kebijakan strategis Pj Gubernur Heru.

Mawardi menyampaikan, kepgub terbaru menetapkan satuan biaya honorarium tenaga non-ASN untuk menunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur, dengan tujuan untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang dapat direkrut untuk membantu pelaksanaan tugas dan kegiatan gubernur/wakil gubernur.

"Kepgub ini sifatnya sebagai acuan standar satuan biaya personel, apabila ada kebutuhan untuk menganggarkan tenaga non-ASN penunjang kegiatan gubernur/wagub mengikuti acuan standar biaya dalam kepgub ini," kata Mawardi.

Hanya saja, dalam kepgub tersebut tidak dijelaskan kebutuhan jumlah tenaga penunjang atau tenaga analis. Mawardi menyebutkan, kepgub yang diteken Pj Gubernur Heru juga mencabut Kepgub Nomor 1214 Tahun 2019.

Nama dihilangkan

Nama Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan yang tertulis di dinding Lapangan Ingub Klender, Jakarta Timur, ditutup dengan cat dan berubah menjadi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI.

Selain di dinding, nama Anies di poster juga dicopot dan diganti dengan Dispora DKI dan Pemerintah Provinsi DKI. Foto bertuliskan "before" dan "after" tersebut viral di lini masa Twitter.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak membantah jika Pj Gubernur Heru ingin menghapus jejak warisan pembangunan yang ditorehkan Anies. Dia malah menyalahkan Anies yang banyak menghapus proyek yang dibangun Gubernur DKI periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Justru era Anies ada upaya sistematis menghilangkan jejak Ahok," kata dia, akhir pekan kemarin.