Perwakilan masyarakat Papua Barat Daya saat menyaksikan rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). | Republika/Prayogi

Nasional

Indonesia Resmi Miliki 38 Provinsi

KPU daerah dan Bawaslu daerah perlu segera dibentuk di Provinsi Papua Barat Daya.

JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan Provinsi Papua Barat Daya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/12). Dengan peresmian ini, Indonesia resmi memiliki 38 provinsi. Peresmian dilakukan Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden Joko Widodo.

"Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022," kata Tito, pada peresmian Provinsi Papua Barat Daya, Jumat.

Provinsi Papua Barat Daya mencakup enam wilayah. Yakni, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. Ibu kota provinsi berkedudukan di Kota Sorong. Tito juga melantik Muhammad Musa'ad selaku penjabat (Pj) gubernur Provinsi Papua Barat Daya.

Pelantikan Musa'ad ini mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. "Mengangkat Muhammad Musa'ad sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya terhitung sejak tanggal pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun," demikian bunyi poin satu dalam keputusan presiden tersebut.

Musa'ad adalah pria kelahiran Fak-Fak pada 22 Juli 1965. Dia merupakan birokrat yang berkarier di Pemerintahan Provinsi Papua. Terakhir, Doktor ilmu pemerintah dari Universitas Padjajaran itu menjabat sebagai Asisten Pembangunan dan Kesejahteran Rakyat Provinsi Papua.

Tito berpesan pada Musa’ad untuk bekerja dengan lurus dan tulus untuk mempercepat pembangunan di daerah otonomi baru (DOB) tersebut. Salah satu caranya dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan.

"Tolong jaga betul stabilitas politik dan keamanan yang ada di sana. Rangkul semua pihak, terutama Forkopimda, semua tokoh, baik tokoh formal maupun informal, rekan bupati/wali kota, DPRD, termasuk berhubungan baik dengan provinsi induk Papua Barat," kata Tito.

Perppu pemilu

Mendagri menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) daerah perlu segera dibentuk di Provinsi Papua Barat Daya. Dia pun meminta kerja sama KPU dan Bawaslu untuk mendirikan lembaga penyelenggara pemilu di provinsi baru tersebut.

KPU sendiri akan melaksanakan Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon anggota DPD di semua provinsi pada 16 Desember 2022.

Namun, saat ini KPU masih terkendala regulasi untuk melaksanakan tahapan tersebut di Papua Barat Daya dan tiga provinsi baru lainnya di Papua. Pasalnya, empat daerah otonomi baru (DOB) itu belum termaktub dalam UU Pemilu.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu sebelum tanggal 14 Desember 2022. KPU membutuhkan Perppu tersebut sebagai dasar mendirikan KPU di DOB Papua.

"Perlu perhatian bersama betapa pentingnya Perppu sebagai perubahan beberapa ketentuan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 terutama di DOB Provinsi," kata Hasyim, Jumat (9/12). 

Menikmati Roti Legendaris Buatan Delicieus Bakery

Ratna masih mempertahankan resep tradisional dengan membuat roti padat tanpa pelembut dan pengawet.

SELENGKAPNYA

Teknologi Charging Spot Terintegrasi Tempat Sampah

SELENGKAPNYA

Bank Panin Dubai Syariah Cetak Lonjakan Laba

Perusahaan berupaya melakukan inovasi layanan digital pada tahun depan.

SELENGKAPNYA