Jurnalis mengambil gambar Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam (kiri) dan Bedahara Umum MUI Misbahul Ulum (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait Fatwa MUI terhadap wabah PMK di Gedung MUI Pusayt, Jakarta, Selasa (31/5/2 | Republika/Thoudy Badai

Khazanah

MUI: Penentuan Halal Dilakukan Ahli Agama

Rakornas Komisi Fatwa juga menjadi ajang konsolidasi untuk penguatan internal Komisi Fatwa MUI.

JAKARTA – Ketentuan halal merupakan urusan keagamaan. Karena itu, penentuan kehalalan produk dilakukan oleh ahli agama dengan pendekatan keagamaan. 

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan hal itu saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Fatwa se-Indonesia di Jakarta, Senin (5/12)."Negara hadir untuk mengadministrasikan urusan keagamaan ini agar ada tertib hukum dan jaminan keberlakuan halal ini dalam ruang publik,” kata Kiai Niam.

Lebih lanjut, Kiai Niam yang juga pengasuh Pondok Pesantren al-Nahdlah, Depok, Jawa Barat, ini menyampaikan, Rakornas Komisi Fatwa juga menjadi ajang konsolidasi untuk penguatan internal Komisi Fatwa MUI. Sebab, Komisi Fatwa MUI selalu menjadi palang pintu terakhir dalam sertifikasi halal di Indonesia.

 
Negara hadir untuk mengadministrasikan urusan keagamaan ini agar ada tertib hukum dan jaminan keberlakuan halal ini dalam ruang publik.
KH ASRORUN NIAM Ketua MUI Bidang Fatwa
 

Menurut dia, konsolidasi ini sangat diperlukan Komisi Fatwa MUI untuk melakukan evaluasi dan menjaga kualitas serta persiapan menghadapi tantangan ke depan. Dalam forum ini juga dilakukan penyerahan ketetapan halal atas produk pangan dari pelaku usaha yang pembiayaannya difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).

Menurut Kiai Niam, urusan halal harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak dalam rangka penjaminan halal bagi umat Islam. "Dan BI telah secara nyata memberikan dukungan biaya bagi UMKM yang mengajukan sertifikasi halal,” kata dia, dikutip dari laman MUI Digital, Selasa (6/12).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BPJPH Kementerian Agama RI (@halal.indonesia)

Mengusung tema "Fatwa Halal Sebagai Jaminan dan Tanggung Jawab Keagamaan", Rakornas Komisi Fatwa MUI berlangsung pada 5-7 Desember 2022. Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda menyampaikan, ada tiga agenda utama yang dibahas dalam Rakornas Komisi Fatwa MUI kali ini.

Pertama, membahas tentang evaluasi dan penguatan kapasitas Komisi Fatwa secara kelembagaan dan personal anggota Komisi Fatwa. "Kedua, merespons adanya regulasi tata kelola sertifikasi halal yang baru," kata Kiai Huda kepada Republika, Selasa (6/12).

Ia menjelaskan, dulu sebelum pelaksanaan jaminan produk halal (JPH) semuanya ditangani satu pintu di MUI. Mulai dari pendaftaran, proses audit sampai penetapan sertifikat halal. Namun, setelah diundangkannya jaminan produk halal, ada beberapa pihak yang terkait langsung.

Di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator dan administrator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pihak yang melakukan audit, dan Komisi Fatwa MUI yang menetapkan kehalalan produk. "Maka ini harus dibangun ekosistem halal dengan baik, semua harus dibicarakan dengan musyawarah," ujar Kiai Huda.

 
Harus dibangun ekosistem halal dengan baik, semua harus dibicarakan dengan musyawarah.
KH MIFTAHUL HUDA Sekretaris Komisi Fatwa MUI 
 

Adapun agenda yang ketiga, Rakornas Komisi Fatwa membahas tentang fungsi baru dan tugas baru bagi Komisi Fatwa. Yaitu, Komisi Fatwa menjadi pihak pemberi atau yang menerbitkan atau yang memberikan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk lembaga amil zakat (LAZ).

Ia menegaskan, agar pengelolaan zakat sesuai dengan syariat maka perlu ada dewan yang mengawasi, yaitu mengawasi tata laksana dan pengelolaan zakat agar sesuai dengan kaidah serta syariat Islam. Tentunya dengan berdasarkan fatwa yang telah diterbitkan oleh MUI. 

Evolusi Data Pribadi di Era Web3

Data di era digital kini telah menjadi aset ekonomi bernilai tinggi.

SELENGKAPNYA

SIPRI: Penjualan Senjata Global Naik 2021

Pada 2021 CSSC Cina menjadi pembuat kapal militer terbesar di dunia.

SELENGKAPNYA

Memperkuat Kontribusi BPRS dalam Ekosistem Syariah

Saat ini, belum banyak BPRS yang masuk ke ranah pembiayaan properti.

SELENGKAPNYA