Wisatawan duduk-duduk di pantai pasir putih Pulau Daga, Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebut Kepulauan Widi tidak diperjualbelikan. | Republika/Didi Purwadi

Nasional

‘Tindak Tegas Perusahaan Pengelola Kepulauan Widi’

Mendagri mengeklaim lelang Kepulauan Widi untuk menarik investasi asing.

JAKARTA-- Pengamat politik dan militer Universitas Padjadjaran Bandung Muradi meminta pemerintah menindak tegas terhadap perusahaan atau pihak yang sengaja melakukan penyelewengan izin pakai Kepualauan Widi. Kepulauan yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, ini belakangan muncul di situs lelang luar negeri.

Dalam situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat pada 8-14 Desember 2022, Kepulauan Widi dijual. Menurut Muradi, kejadian seperti ini sudah sering terjadi. "Karena itu kita minta pemerintah tegas kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII), selaku pihak yang mendapat izin kelola Pulau Widi itu," kata Muradi, Selasa (6/12).

Muradi mengatakan, terkait izin kelola atau sewa aset negara, seringkali pemahaman itu bisa berubah, hingga pihak tertentu merasa seperti hak milik. "Hal yang sama juga bisa terjadi ke izin pengelolaan pulau, bila tidak diawasi ketat, dibiarkan bertahun tahun tanpa ada pengawasan akhirnya pihak yang mendapat izin kelola atau sewa merasa seperti ini miliknya. Karena tidak diawasi, mereka merasa bebas menjual dan melelangnya ke pihak lain," tegasnya.

photo
Pemandangan dari udara gugusan Kepulauan Widi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang akan dilelang di New York, AS. - (Dok Pemkab Halmahera Selatan)

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan, Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi peraturan perundang-undangan. "Regulasi kita tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara," kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/12). 

Wahyu mengatakan, Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki orang asing dan tidak boleh pula diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi itu hampir seluruhnya merupakan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi. 

 
Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki orang asing dan tidak boleh pula diperjualbelikan.
 
 

Menurut Wahyu, PT LII hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), tidak ada hak untuk memperjualbelikan. "Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," ujarnya. 

PT LII juga disebut belum punya izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi PT LII saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut, baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Izin PKKPRL wajib dimiliki perusahaan yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA). "Berdasarkan data di kami, saat ini PT LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo.

photo
Pemandangan dari udara gugusan Kepulauan Widi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang akan dilelang di New York, AS. - (Dok Pemkab Halmahera Selatan)

Tarik investasi

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, gugusan pulau tak berpenghuni itu dilelang bukan untuk dijual, melainkan untuk menarik investasi asing. "Tujuannya bukan lelang buat dijual. Tujuannya untuk menarik investor asing. Nah itu boleh-boleh saja," kata Tito.

Tito mengatakan, PT LII awalnya mendapatkan izin pengelolaan Kepulauan Widi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2015. Izin pengelolaan diberikan selama tujuh tahun.

Dalam nota kesepahaman (MoU) dengan pemda, perusahaan yang berbasis di Bali itu akan mengembangkan Kepulauan Widi menjadi tempat ekowisata seperti wisata diving dan snorkeling. Namun, hingga 2022 atau jelang izinnya habis PT LII tak kunjung mengembangkan kepulauan tersebut untuk ekowisata. 

Menurut Tito, investor asing boleh menanamkan modal untuk pengembangan Kepulauan Widi, tapi tidak boleh memiliki gugusan pulau tersebut. "Soal kepemilikan, tentu asing tidak boleh dan tidak mungkin, karena undang-undang tidak memperbolehkan asing untuk memiliki," ujarnya.

Cegah Lonjakan Inflasi Pangan

Hampir seluruh komoditas bahan pokok utama mulai mengalami kenaikan harga.

SELENGKAPNYA

Erick Perkuat CSR BUMN untuk Biayai Usaha Mikro

Erick mengatakan, rasio utang terhadap modal BUMN juga terus mengalami penurunan.

SELENGKAPNYA