Sejumlah warga Kampung Susun Bayam berada di tenda yang didirikan di depan Gerbang Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/11/2022). Tenda tersebut didirikan sebagai bentuk protes warga untuk menuntut kejelasan kapan bisa menghuni Kamp | Republika/Putra M. Akbar

Jakarta

Warga Kampung Bayam Protes ke Balai Kota DKI

Pj Gubernur Jakarta minta PT Jakpro memediasi warga untuk masalah Kampung Susun Bayam.

JAKARTA — Warga eks Kampung Bayam yang dijanjikan menempati Kampung Susun Bayam (KSB) setelah terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) berunjuk rasa dan mendirikan tenda di kantor PJ Gubernur Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/12).

Mereka meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa membantu memberikan kepastian dan kunci agar dapat menghuni KSB. “Prioritas utama itu ya bagaimana sesegera mungkin masuk ke dalam rusun di JIS,” kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam, Asep Suwenda (54 tahun), Kamis.

 
Daftar nama dan daftar hunian sudah ada, gedung sudah bisa dimasuki, kenapa kami tidak bisa masuk?
ASEP SUWENDA Warga Kampung Bayam
 

Dalam kesempatan itu, puluhan warga calon penghuni mendirikan tenda di pelataran trotoar Balai Kota DKI sebagai bentuk protes. Puluhan warga tersebut kompak mengenakan seragam berwarna biru dan duduk tanpa alas di trotoar, beratapkan tenda berwarna biru dan oranye. Mereka kemudian mengutarakan keinginannya untuk segera menghuni rumah susun yang diresmikan pada 12 Oktober 2022.

"KSB huniannya masih kosong, sudah bisa dihuni dan kami sudah terverifikasi. Daftar nama dan daftar hunian sudah ada, gedung sudah bisa dimasuki, kenapa kami tidak bisa masuk?" ujarnya.

photo
Sejumlah warga Kampung Susun Bayam berada di tenda yang didirikan di depan Gerbang Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/11/2022). Tenda tersebut didirikan sebagai bentuk protes warga untuk menuntut kejelasan kapan bisa menghuni Kampung Susun Bayam yang seharusnya diperuntukkan bagi 135 warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Republika/Putra M. Akbar. - (Republika/Putra M. Akbar)

Dia menjelaskan, sekitar 70 warga yang datang merasa keberatan dengan harga sewa bulanan awal yang ditawarkan PT Jakarta Propertindo sekitar Rp 1,5 juta. Meskipun diturunkan beberapa pekan setelahnya menjadi Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu untuk lantai tiga dan dua, pihaknya juga merasa masih terbebani. “Karena di lantai dua itu diprioritaskan untuk lansia. Kok lansia masih terbebani dengan harga tinggi?” ujarnya.

Meskipun demikian, dia menyebut hingga kini belum ada kesepakatan tertulis dengan pengelola KSB. Asep juga meminta adanya pengelolaan KSB layaknya Rusun Kampung Akuarium yang dikelola oleh koperasi. Dia menuntut ada penurunan harga sewa lagi agar lebih terjangkau bagi warga.

Asep menuturkan, aksi mendirikan tenda di depan Balai Kota Jakarta akan terus dilakukan hingga ada kejelasan terkait hunian KSB. "Terus kami punya koperasi juga harus diberdayakan. Kami kan ada Koperasi Persaudaraan warga Kampung Bayam, sudah berbadan hukum dan legalitasnya jelas," ucapnya. 

Mediasi warga

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta BUMD DKI PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk memediasi warga Kampung Bayam karena hingga saat ini mereka belum menempati rumah susun sebagai ganti atas penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

"Wali kota kan sudah menetapkan surat keputusan orang-orang yang ditampung di sana, tinggal Jakpro berdiskusi bagaimana dengan keinginan masyarakat itu," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Ia pun meminta Jakpro untuk melaporkan perkembangan tersebut kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Heru juga meminta agar warga terdampak itu membicarakan besaran tarif sewa dengan Jakpro. "Itu harus dibicarakan dengan Jakpro nilainya," kata Heru.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan ada simpang siur menyoal pembiayaan Kampung Susun Bayam. Namun, dengan adanya kebijakan dari Pj Gubernur menyoal biaya rata-rata sekitar Rp 750 ribu diharapkan bisa diterima warga.

Nilai itu bisa diterima mengingat warga yang mencari nafkah di sekitar lokasi gedung tidak tinggal terlalu jauh. “Saya juga dengan pak Pj Gubernur (Heru Budi) akan melihat ke sana,” kata Prasetyo, Kamis.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan pihaknya sedang membahas rencana pengalihan pengelolaan rumah susun bersama BUMD DKI, Jakpro, Badan Pembina BUMD DKI, dan para asisten Gubernur DKI.

Pemprov DKI, kata dia, juga mempertimbangkan untuk menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan untuk menentukan besaran sewa Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

Berdasarkan data Pergub Nomor 55 Tahun 2018, tarif untuk rumah susun sewa dengan bangunan blok maksimal lima lantai, untuk kategori terprogram tarifnya paling tinggi Rp 372 ribu per bulan untuk tipe 30. Sedangkan untuk tipe 36 tarif sewa paling tinggi Rp 394 ribu per bulan untuk kategori terprogram.

Jalur Tambang Parung Panjang-Rumpin Segera Dibangun

Jalur tambang sudah dilaksanakan empat tahun lalu

SELENGKAPNYA

Tingkatkan Investasi, Piaggio Resmikan Pabrik

Piaggio Group berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman mobilitas premium ala Italia yang unik di Asia.

SELENGKAPNYA

Christian Pulisic, Jadi Pahlawan AS, Tapi Terancam Tersisih

Kemenangan 1-0 atas Iran kemudian jadi penentu nasib AS di babak 16 besar.

SELENGKAPNYA