Oni Sahroni | Daan Yahya | Republika

Konsultasi Syariah

Kripto, Alat Bayar atau Komoditas?

Kripto merupakan alat bayar atau komoditas bergantung pada putusan otoritas fatwa dan regulator.

DIASUH OLEH USTAZ DR ONI SAHRONI; Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Assalamualaikum wr wb.

Ustaz, apakah kripto itu alat bayar atau komoditas (sil’ah)? Menurut syariah, apa konsekuensinya jika kripto itu menjadi alat bayar atau komoditas? Mohon penjelasan, Ustaz. -- Ibrahim, Jakarta

Waalaikumussalam wr wb.

Kesimpulannya, kripto merupakan alat bayar atau komoditas bergantung pada putusan otoritas fatwa dan regulator. Itu karena transaksinya bersifat online dan masif. Ada banyak pertimbangan dan kajian yang harus dirujuk agar ada perlindungan konsumen karena masuk ranah kebutuhan publik.

Dari sisi fikih, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, jika kripto diperlakukan sebagai alat bayar maka dari sisi fikih ada dua pandangan. (1) Kripto dapat dikategorikan sebagai alat bayar saat dijadikan alat tukar dalam pertukaran barang dan jasa serta diterbitkan oleh otoritas.

Menurut pandangan tersebut, kripto tidak dikategorikan sebagai alat bayar karena tidak diterbitkan oleh otoritas. Sebagaimana pengertian uang, “Sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri atas logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas” (Qal’ah Ji, al-Mu’amalat al-Maliyah, Dar al-Nafais, hlm 23).

(2) Menurut sebagian yang lain, kripto dijadikan alat bayar oleh para pelaku ekosistem kripto, seperti alat bayar untuk NFT dan lainnya, itu sudah cukup menjadikannya sebagai alat bayar sebagaimana pandangan fikih salaf pada umumnya.

Menurut pandangan pertama, kripto tidak dikategorikan sebagai alat bayar karena tidak diterbitkan otoritas. Dari sisi fikih, tidak berlaku ketentuan alat bayar seperti sharf. Sedangkan, jika merujuk pada pandangan yang kedua maka berlaku sharf.

Saat melakukan transaksi sesama kripto maka harus tunai dengan nominal yang sama. Akan tetapi, saat ada penukaran kripto dengan rupiah, saat itu boleh ada margin, tetapi harus dilakukan tunai agar terhindar dari riba nasi’ah. Itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Shamit dan Umar al-Faruq.

Kedua, apakah kripto dikategorikan sebagai komoditas sehingga layak menjadi tempat investasi seperti halnya investasi di efek syariah? Begitu pula untuk menjawab pertanyaan itu perlu kajian dan putusan dari otoritas fatwa dan regulator terkait. 

Jika putusannya kripto adalah aset maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Adakah underlying asset-nya? Jika investasi di kripto, apa usaha yang dikelola? Core aktivitasnya apa, jenis usahanya apa, dan di mana? Seperti halnya informasi tersebut harus clear saat berinvestasi di efek-efek syariah.

Saat dikategorikan sebagai sil’ah, kripto yang diperdagangkan itu boleh menjadi tempat investasi layaknya efek syariah selama memenuhi kriteria efek syariah yang diperdagangkan di bursa efek syariah. Namun, jika tidak memenuhi kriteria sil’ah, berarti tidak bisa menjadi tempat investasi.

Ketiga, kejelasan status kripto merupakan alat bayar atau komoditas itu menjadi penting dari aspek fikih. Sebab, jika diperlakukan sebagai alat bayar maka berlaku ketentuan sharf sebagaimana dalam hadis ‘Ubadah dan Umar al-Faruq.

Namun, jika dikategorikan sebagai sil’ah atau komoditas maka tidak berlaku ketentuan sharf sehingga dimungkinkan pertukarannya tunai atau tidak tunai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan, jika dikategorikan sebagai komoditas maka bisa menjadi tempat investasi jika memenuhi kriteria efek syariah di bursa efek syariah.

Kesimpulan itu merujuk pada “al-hukmu ‘ala sya’in far’un ‘an tashawwurih” (suatu masalah bisa diketahui hukumnya saat gambaran ihwal masalah tersebut telah diketahui dengan benar).

Keempat, setahu saya, hingga hari ini belum ada putusan dari DSN MUI sebagai otoritas yang menegaskan kepatuhan suatu produk (seperti kripto) terhadap syariah atau tidak. Selama belum ada fatwa, berarti belum ada kejelasan hukum. Selama belum ada kejelasan hukum, maka masyarakat tidak memilih kripto sebagai tempat investasi.

Sebab, pada saat yang sama, pilihan atau fitur tempat investasi lain yang halal sebagai alternatifnya itu tersedia banyak/beragam dan mudah dilakukan. Seperti investasi di deposito bank syariah, investasi di sukuk negara atau ritel, investasi di reksadana syariah atau bahkan investasi di usaha-usaha sektor riil yang halal dengan risiko yang termitigasi.

Wallahu a’lam.

Asuransi Syariah 2023

Disarankan 42 UUS asuransi syariah memulai membangun fondasi persiapan spin off atau konversi tahun depan.

SELENGKAPNYA

Jujur Pengantar Kebaikan

Jujur adalah pengantar menuju kebaikan.

SELENGKAPNYA

Indonesia Banding Putusan WTO 

Indonesia ingin menjadi negara maju dengan melakukan hilirisasi.

SELENGKAPNYA