JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) menyebut terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog. Kelemahan itu kemudian berujung pada menipisnya stok beras saat ini hingga mengarah pada opsi impor.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuturkan, cadangan beras Bulog per November hanya sebesar 569 ribu ton. Sementara itu, untuk stabilisasi harga pada November-Desember, Bulog perlu melepas stok sekitar 150 ribu-200 ribu ton per bulan untuk mengintervensi pasar demi meredam lonjakan inflasi.

"Apabila sampai waktunya belum juga bisa terpenuhi (kebutuhan CBP), terpaksa last option harus kita cukupi dari luar,” kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Pemerintah menargetkan cadangan beras di Bulog bisa mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun ini. Arief mengatakan, pemerintah hingga saat ini tetap mengutamakan hasil produksi dalam negeri untuk meningkatkan cadangan beras.

Menurut Arief, pemenuhan cadangan beras Bulog dapat dioptimalkan pada musim panen raya semester I, yakni pada Maret dan April. Dengan demikian, pada semester II, intervensi pasar dapat dilakukan pada akhir tahun dengan kisaran volume 150 ribu ton per bulan dan 200 ribu ton per bulan pada Januari-Februari 2023. Dalam intervensi tersebut, pemerintah pun dapat melepas beras dengan harga terjangkau di masyarakat sebesar Rp 9.000 per kg.

Dia menilai salah satu penyebab sistem pengelolaan cadangan beras Bulog pada semester I kurang optimal adalah kurangnya outlet penyaluran beras Bulog. "Sehingga dikhawatirkan apabila Bulog memiliki terlalu banyak stok, tapi kurang dalam hilirisasinya, maka akan sulit dalam menjaga kualitas stoknya," ujar dia.

 

 

Walaupun berdasarkan data terjadi surplus, tapi tidak (mampu) mengelola surplus beras itu. Berarti tata kelola cadangan pangan nasional tidak cukup bagus.

 

 

SHARE    

NFA menilai seluruh kementerian dan lembaga terkait perlu menyiapkan sistem untuk mengatur lalu lintas stok beras Bulog. Beberapa strategi yang disiapkan yakni kembali mengintegrasikan program-program pemerintah seperti bantuan sosial dan beras sejahtera (rastra) menggunakan beras Bulog.

Arief mengingatkan, peran cadangan beras Bulog sangat penting. Beras merupakan salah satu instrumen bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena menyumbang inflasi dalam tiga bulan terakhir sekitar 3-4 persen.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada November mencapai 2,2 juta ton dan Desember sebesar 1 juta ton. Karena itu, totalnya sekitar 3 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi beras sekitar 5 juta ton dalam dua bulan terakhir 2022 maka terdapat defisit sekitar 2 juta ton. Meski begitu, Arief menyebut, masih terdapat stok dari panen sebelumnya yang akan mencukupi kebutuhan beras pada periode Natal dan tahun baru.

“Kita menjamin stok beras cukup. Masyarakat jangan khawatir dan tidak perlu panik dengan berbelanja berlebihan,” ujarnya.

 

 

Penghargaan (swasembada) yang kita terima itu kan untuk tahun-tahun kemarin. Tapi, memang malu lah kita kalau kemarin dibilang hebat, tahu-tahu sekarang impor.

 

 

SHARE    

Pakar pertanian dari IPB University, Hermanto Siregar, mengatakan, produksi beras pada akhir tahun menipis karena panen raya hanya terdapat di sekitar Maret-April dan Agustus. Curah hujan tinggi yang terus berlangsung juga cukup berpengaruh pada kemampuan produksi petani.

Hermanto menilai importasi dengan tujuan menambah cadangan beras pemerintah di Bulog dapat dimaklumi. Akan tetapi, ketika beras impor masuk, Bulog harus dapat mengatur ritme penyaluran agar tak mengganggu pasar beras dalam negeri.

"Impor itu tidak masalah. Penghargaan (swasembada) yang kita terima itu kan untuk tahun-tahun kemarin. Tapi, memang malu lah kita kalau kemarin dibilang hebat, tahu-tahu sekarang impor," ujarnya.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, kisruh impor beras akhir tahun ini memberi citra buruk bagi pemerintah. Dia menyampaikan, isu impor berkembang justru di tengah proyeksi data surplus produksi.

"Ini menjadi satu preseden buruk. Walaupun berdasarkan data terjadi surplus, tapi tidak (mampu) mengelola surplus beras itu. Berarti tata kelola cadangan pangan nasional tidak cukup bagus," katanya. 

Said mengatakan, pemerintah selama ini selalu bertumpu pada cadangan beras di Bulog. Padahal, semestinya ada cadangan pangan daerah yang dapat dimanfaatkan sehingga opsi impor ketika cadangan Bulog menipis menjadi pilihan terakhir dalam situasi paling mendesak.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat