Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). | Republika/Prayogi

Nasional

Pembahasan RUU Kesehatan Dinilai tidak Transparan

Kemenkes melarang ASN dan non-ASN, khususnya dokter, mengikuti aksi damai tersebut.

JAKARTA -- Sejumlah organisasi profesi (OP) yang terdiri atas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melakukan aksi damai di depan gedung DPR untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Senin (28/11).

Juru Bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh Indonesia, Mahesa Paranadipa, menyatakan, penyusunan RUU Kesehatan dilakukan dengan tidak transparan.

“Kami melihat ada upaya-upaya untuk memasukkan liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan hari ini, kalau semua dibebaskan tanpa kontrol sama sekali, tanpa memperhatikan mutu pelayanan kesehatan, maka ancamannya adalah seluruh rakyat,” kata Mahesa di depan gerbang Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Mahesa mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi perihal draf naskah RUU Kesehatan yang bocor. Dalam draf itu terdapat beberapa kondisi yang tidak disepakati oleh mereka, yakni penghapusan UU Profesi.

photo
Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) dan mendesak pimpinan DPR agar RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas. - (Republika/Prayogi)

Padahal, UU Profesi menurut mereka memiliki posisi penting dalam tata laksana dan hak kewajiban masing-masing OP di Indonesia. OP kesehatan telah sepakat bahwa kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat.

UU Profesi meliputi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. “Jadi, ada beberapa substansi-substansi lain, misalnya penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, serta penerbitan rekomendasi,” kata dia.

Selain itu, mereka juga memprotes perubahan pada masa berlaku surat tanda registrasi (STR) dalam RUU Kesehatan. Mereka menolak aturan STR dalam RUU Kesehatan berlaku untuk selamanya. Sementara, berdasarkan aturan terkini, yakni Permenkes Nomor 83 Tahun 2019, STR berlaku selama lima tahun sejak pendaftaran oleh tenaga kesehatan.

“Dan, di seluruh negara tidak ada itu izin STR seumur hidup. Adanya terus dievaluasi, tujuannya adalah untuk keselamatan pasien dan rakyat,” ujar Mahesa.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi, yang juga menolak adanya RUU tersebut. Ia menekankan, selama ini IDI adalah sebuah organisasi profesi yang sudah memberikan kontribusi untuk rakyat Indonesia.

“Kami akan selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Ini adalah upaya agar didengar bahwa kami menolak RUU Kesehatan dan kita keluarkan dari program legislasi nasional (prolegnas)," kata Adib.

Dilarang

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melarang pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN, khususnya dokter, pada unit pelaksana teknis untuk mengikuti aksi damai tersebut.

Hal itu tertuang melalui SE Nomor UM.01.05/I.2/1743/2022 perihal larangan meninggalkan pelayanan yang diteken Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya pada 27 November 2022.

photo
Sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan melakukan aksi damai di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022). Dalam aksinya mereka menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) dan mendesak pimpinan DPR agar RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas. - (Republika/Prayogi)

“Bagi pimpinan unit pelaksana teknis dan dokter yang meninggalkan pelayanan untuk mengikuti aksi damai, akan dikenakan aturan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku pada satuan kerja masing-masing,” demikian bunyi poin keempat SE tersebut.

Kemenkes meminta kepada setiap pimpinan satuan kerja unit pelaksana teknis wajib menegakkan disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada masing-masing fasilitas kesehatan.

“Setiap dokter wajib mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan,” tulis SE Kemenkes tersebut.

Ki Bagoes Hadikoesoemo, Penggagas Tegaknya Syariat Islam

Ia telah merumuskan pokok-pokok pikiran KH Ahmad Dahlan hingga menjadi Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

SELENGKAPNYA

Ulama Perempuan Harus Dijadikan Mitra Strategis Negara

Ulama perempuan merupakan mitra strategis negara dalam perumusan kebijakan.

SELENGKAPNYA

Bagaimana Pandangan Syariah Menonton Piala Dunia?

Saat kopi disebut sebagai minuman sejuta umat, menonton sepak bola itu tontonan sejuta umat.

SELENGKAPNYA