JAKARTA – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II yang berlangsung selama tiga hari di Semarang dan Jepara, Jawa Tengah, telah usai. Ketua Panitia Pengarah KUPI II Masruchah mengatakan, seluruh hadirin menyepakati delapan butir rekomendasi untuk diserahkan kepada para pemangku kepentingan.

Harapannya, dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti dan diterapkan sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan publik. “Tugas kita semua, bagian dari jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, adalah memastikan pengetahuan yang didapat di sini dibagi ke ruang-ruang di mana kita ada,” ujar Masruchah saat menutup rangkaian kegiatan KUPI II di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Jepara, Jateng, Sabtu (26/11).

 

Memastikan pengetahuan yang didapat di sini dibagi ke ruang-ruang di mana kita ada.

MASRUCHAH Ketua Panitia Pengarah KUPI II

 

SHARE    

Rekomendasi pertama menyatakan, rekognisi eksistensi ulama perempuan telah diterima luas di tengah masyarakat. Karena itu, kata dia, negara dan masyarakat sipil perlu menjadikan ulama perempuan mitra kerja strategis, baik dalam perumusan kebijakan maupun pengelolaan isu-isu kebangsaan.

Dalam rekomendasi kedua, KUPI II mendesak negara agar lebih berpihak pada keselamatan dan perlindungan jiwa perempuan. Masruchah mengatakan, pihaknya juga mendorong percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan peraturan turunan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rekomendasi berikutnya mengenai sampah sebagai sebuah permasalahan ekologis yang penting. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan sampah mesti melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan struktur negara hingga ke desa-desa.

Selanjutnya, KUPI II ikut mengingatkan dampak ekstremisme pada rusaknya kemaslahatan perempuan. Karena itu, lanjut Masruchah, pihaknya merekomendasikan agar negara memperkuat moderasi beragama di tengah masyarakat.

Rekomendasi kelima mengecam pemaksaan perkawinan serta pernikahan anak. Kongres ini meminta negara untuk memastikan penerapan regulasi-regulasi yang efektif mencegah kedua praktik demikian.

Dalam rekomendasi butir keenam, KUPI II merespons sunat perempuan karena praktik demikian terbukti menimbulkan mudarat yang berkepanjangan. Negara dan masyarakat perlu mengadopsi pandangan keagamaan yang mengharamkan pemotongan dan pelukaan kelamin perempuan yang dilakukan tanpa dasar medis.

Kongres juga menyerukan solidaritas Muslim, khususnya di berbagai negeri yang mengalami opresi, semisal Myanmar dan Cina. Terakhir, KUPI II mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dan global.

Anggota DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mengatakan, pihaknya akan meneruskan seluruh rekomendasi itu kepada para anggota parlemen lainnya. Dengan demikian, hasil KUPI II dapat ditindaklanjuti negara.

“Rekomendasi ini memang mengenai topik-topik yang menggelisahkan kita semua, khususnya bagi masyarakat perempuan,” ujar GKR Hemas, Sabtu (26/11).

 

Rekomendasi ini memang mengenai topik-topik yang menggelisahkan kita semua, khususnya bagi masyarakat perempuan.

GKR HEMAS Anggota DPD RI

 

SHARE    

Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Abu Rokhmad menuturkan, gerakan ulama perempuan saat ini telah menjadi mitra strategis pemerintah. Kementerian Agama (Kemenag) pun berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan jaringan KUPI. “Komunikasi terus kita jalin sehingga kita bisa berkolaborasi,” kata dia, kemarin.

KUPI II diselenggarakan pada 23-26 November 2022 dengan mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan”. Dalam dua hari pertama penyelenggaraan acara itu bertempat di UIN Walisongo, Semarang. Formatnya berupa konferensi internasional yang diikuti puluhan peserta dari 31 negara. Penutupan kongres ini dilakukan di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri, Jepara.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Siti Ma’rifah mengapresiasi kesuksesan forum tersebut. “Selamat kepada KUPI yang telah menyelenggarakan kongres kedua. Semoga rekomendasi yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar dia, Ahad (27/11).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat