Suasana Istana Negara Malaysia saat pertemuan pemimpin oposisi dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (22/11/2022). | AP Photo/FL Wong

Internasional

Malaysia Masih Buntu

Malaysia menanti keputusan raja untuk menentukan pemimpin Malaysia.

KUALA LUMPUR -- Ketidakpastian politik di Malaysia kian dalam, Selasa (22/11). Sebuah blok politik menolak mendukung koalisi pimpinan Anwar Ibrahim maupun koalisi pimpinan Muhyiddin Yassin.

Perhatian kini tertuju pada Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang akan memutuskan nasib pemerintahan negara jiran ini. Raja dilaporkan telah memanggil Anwar dan Muhyiddin untuk mengurai kebuntuan.

Raja biasanya berperan secara seremonial di Malaysia. Namun, ia dapat menunjuk siapa pun yang diyakini akan memimpin suara mayoritas. Pada Selasa, ia berjanji untuk segera memilih perdana menteri berikutnya. Namun, dia tidak menentukan waktu untuk keputusannya karena krisis politik dari pemilu yang tidak stabil terus berlanjut hingga batas akhir pada hari ini.

"Biarkan saya membuat keputusan segera," kata Raja Malaysia kepada wartawan di luar istana nasional.

photo
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim berbicara kepada wak media di luar Istana Negara setelah bertemu Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (22/11/2022). - (AP Photo/FL Wong)

Raja meminta warga Malaysia untuk menerima setiap keputusan tentang pembentukan pemerintahan. Dia telah memberikan kesempatan kepada partai politik hingga pukul 14.00 waktu setempat pada Selasa untuk mengumpulkan aliansi yang dibutuhkan untuk mayoritas, tapi tak juga membuahkan hasil.

"Tidak ada keputusan apa pun sampai saat ini," kata Anwar kepada para wartawan di depan istana. Menurut Anwar, dalam pertemuan itu sang raja menginginkan pemerintahan yang stabil dan inklusif.

"Mulai sekarang, tidak ada lagi kemungkinan untuk membentuk pemerintahan minoritas," ujar Anwar lalu menambahkan, semua pihak menanti keputusan akhir sang raja.

Pakatan Harapan pimpinan Anwar meraih 83 kursi dalam pemilihan umum (pemilu) Ahad (20/11) lalu. Meski meraih suara terbanyak, ia gagal meraih suara mayoritas sederhana, yaitu 112 dari 222 kursi total di parlemen.

photo
Seorang pedagang menunjukkan jari yang telah dicoblos dakwat di tokonya Pasar Siti Khadijah usai pemungutan suara di Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, Sabtu (19/11/2022). Warga Malaysia melaksanakan Pilihan Raya Umum ke-15 (Pemilu) untuk menentukan pemerintahan selanjutnya hingga lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/ Rafiuddin Abdul Rahman/rwa. - (ANTARA FOTO)

Lawan terkuatnya adalah koalisi Perikatan Nasional pimpinan mantan perdana menteri Muhyiddin. Kubu ini mendapat 73 kursi. Blok dari Sabah dan Serawak yang sebelumnya menyatakan mendukung Muhyiddin, kini malah menyerahkan keputusan ke tangan raja.

Koalisi Anwar dan aliansi Muhyiddin sebelumnya mengeklaim memiliki dukungan mayoritas, meskipun mereka tidak mengidentifikasi pendukungnya. Kini, kedua kubu harus memenangkan dukungan dari aliansi Barisan Nasional yang dipimpin partai yang sempat lama berkuasa, United Malays National Organization (UMNO). Koalisi Barisan Nasional yang didirikan pada 1973 ini mendapat 30 kursi.

Namun, UMNO menolak untuk mendukung kubu manapun untuk membentuk pemerintahan. Mereka memilih untuk tetap menjadi oposisi. Pengumuman ini merupakan langkah yang akan mencegah Anwar dan Muhyiddin mencapai suara mayoritas di parlemen.

photo
Bendera-bendera partai masih terpasang di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad (20/11). - (Ahmad Yusni/AP)

Pemilu tersebut memperpanjang ketidakstabilan politik di negara Asia Tenggara itu, yang telah memiliki tiga perdana menteri sejak 2020. Kondisi itu berisiko menunda keputusan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Ketidakpastian melanda pasar saham Kuala Lumpur yang jatuh untuk hari kedua pada Selasa. Kemenangan pemilu yang signifikan oleh partai Islam menambah ketakutan investor, terutama atas kebijakan perjudian dan konsumsi alkohol.

Konten provokatif

Kepolisian Malaysia telah memperingatkan warga di sana agar tidak mengunggah konten provokatif bermuatan ras dan agama di media sosial (medsos). Peringatan itu muncul saat dua aliansi politik utama di Negeri Jiran tengah berlomba untuk mengamankan mayoritas kursi di parlemen dan membentuk pemerintahan.

"Tindakan tegas akan diambil terhadap pengguna (medsos) yang berupaya menghasut situasi yang dapat mengancam keselamatan dan ketertiban publik," kata Inspektur Jenderal Polisi Malaysia Acryl Sani Abdullah Sani dalam sebuah pernyataan Senin (21/11) malam.

Narasi berbasis ras tengah mendominasi obrolan politik di medsos Malaysia selama dan pasca berakhirnya pemilu parlemen pada akhir pekan lalu. Di platform TikTok, misalnya, sejumlah pengguna aplikasi tersebut melaporkan tentang banyaknya unggahan tentang pemilu yang menyebabkan kerusuhan ras mematikan di Kuala Lumpur pada 13 Mei 1969.

Sekitar 200 orang tewas dalam bentrokan. Peristiwa berdarah itu terjadi setelah partai-partai oposisi yang didukung komunitas etnis Tionghoa melakukan terobosan dalam pemilu tiga hari sebelumnya.

 

Pj Gubernur DKI Evaluasi Jalur Sepeda, PKS Minta Ditambah

Pemotongan anggaran jalur sepeda bentuk penurunan bagi kemajuan transportasi dan jalanan di Jakarta

SELENGKAPNYA

Meneladan Kesederhanaan dan Keteguhan KH AR Fachruddin

Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah, mengayomi banyak pihak, bijaksana, dan zuhud.

SELENGKAPNYA

Jejak Tsunami Purba di Serambi Makkah

Temuan ahli geoteknologi dan arkeolog di Aceh menunjukkan, Aceh pernah mengalami tsunami jauh sebelum peristiwa tsunami 2004.

SELENGKAPNYA