JAKARTA – Rencana penganggaran jalur sepeda sebesar Rp 7,5 miliar pada Rancangan APBD 2023 DKI mendapat penolakan dari Fraksi PKS DPRD DKI. Anggaran yang berkurang dari usulan anggaran sebesar Rp 38 miliar pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan itu pun diusulkan kembali ditambah.

“Nanti di Banggar, kita jalur sepeda dukung lagi ada penambahan,” kata Ketua Fraksi PKS Ahmad Yani, ketika dihubungi, Senin (21/11).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 7,5 miliar pada Rancangan APBD 2023 untuk evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda, setelah melalui pembahasan dengan Komisi B DPRD DKI. Dari anggaran tersebut di antaranya sebanyak Rp 2 miliar digunakan untuk evaluasi komprehensif. Kemudian Rp 500 juta untuk sosialisasi dan sisanya untuk perbaikan.

Warga bersepeda saat libur akhir pekan di jalur sepeda Sudirman-Thamrin, Jakarta, Ahad (13/3/2022). Pemprov DKI Jakarta kembali membuka jalur sepeda untuk berolahraga di hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Menurut Yani, jika anggaran jalur sepeda hanya difokuskan pada sosialisasi tidak bermanfaat banyak. Yani menilai, kesadaran warga dalam bersepeda bisa dibarengi dengan dukungan dan penambahan jalur sepeda secara beriringan.

“Memang tidak semua masyarakat langsung bersepeda semua, bertahap kan. Makanya jalur sepedanya dulu juga disiapkan,” kata dia.

 

Memang tidak semua masyarakat langsung bersepeda semua, bertahap kan. Makanya jalur sepedanya dulu juga disiapkan.

AHMAD YANI Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta

 

SHARE    

Hal berbeda diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menilai pembahasan anggaran DKI harus realistis. Meskipun, dia mengakui, jalur sepeda memang hal yang penting bagi pembangunan kota.

“Bahwa jalur sepeda menjadi penting itu iya, namun alokasi Rp 7,5 miliar itu tanpa penambahan jalur saya kira sudah pas,” kata Gembong.

Rencana anggaran itu dinilai sudah tepat karena masih banyak jalur sepeda yang belum maksimal. “Prinsipnya anggaran harus digunakan untuk manfaat sebesar mungkin,” ujarnya.

Tak dihentikan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, peniadaan penambahan jalur sepeda bukan pembekuan program yang sudah ada, tetapi lebih pada evaluasi program. “Kemarin saya juga udah terima teman-teman semua untuk dievaluasi program dan titik mana sih yang berkualitas,” kata Heru.

Heru pun menampik anggapan bahwa pemprov berencana menghapus program yang dibangun pada masa pemerintahan Anies di DKI itu. Heru mengaku akan mengevaluasi dan melihat berbagai kemungkinan dan manfaat ke depannya.

“Apalagi, untuk pesepeda yang pagi, siang, sore itu digunakan. Dan kemarin kan kita sudah membangun cukup jauh sepanjang 256 km,” kata dia.

 

Alasan PDIP yang menyebut pembangunan jalur sepeda menghamburkan anggaran daerah tidak sepenuhnya bisa diterima.

FAHMI SAIMIMA Ketua Umum Bike to Work Indonesia

 

SHARE    

Ketua Umum Bike to Work (B2W) Indonesia, Fahmi Saimima, menyesalkan pemotongan anggaran untuk jalur sepeda itu. Menurut dia, hal itu merupakan penurunan bagi kemajuan transportasi dan jalanan di Jakarta selama ini.

“Alasan PDIP yang menyebut pembangunan jalur sepeda menghamburkan anggaran daerah tidak sepenuhnya bisa diterima,” kata Fahmi.

Total pembangunan 150 kilometer jalur sepeda hingga kini, dia sebut masih jauh dari target gubernur sebelumnya yang mencoba pencanangan 500 kilometer jalur sepeda hingga 2026.

Terlebih, sejak masa pandemi ini, ada banyak perubahan pemahaman masyarakat terkait penggunaan sepeda. “Maka, kalau Pemprov DKI mau kotanya lestari, pilihan logisnya sudah diletakkan oleh gubernur lalu,” ujar dia.