Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2022). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untu | Republika/Prayogi

Jakarta

Pj Gubernur DKI Siap Ikuti Aturan PTTUN Terkait Banding UMP

Pemprov DKI akan menerima arahan dari Mendagri terkait UMP DKI Jakarta.

JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi kalahnya banding Pemprov DKI soal upah minimum provinsi (UMP) 2022 era Gubernur Anies di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta saat ini akan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan PTTUN.

“Ya nggak apa-apa, kita ikutin saja aturan PTTUN,” kata Heru kepada awak media di Jakarta, Kamis (17/11). Meskipun demikian, pada Jumat (18/11), Pemprov DKI akan menerima arahan dari Mendagri Tito Karnavian menyoal UMP DKI Jakarta.

Terkait arahan yang akan diberikan, Heru menduga agar ada perbaikan yang lebih dari sebelumnya bagi buruh. “Mungkin bisa yang lebih baik untuk buruh Jakarta dan se-Indonesia. Sudah ada solusinya,” kata dia.

photo
Buruh perempuan yang tergabung dalam Afiliasi Industrial Global Union menggelar aksi damai memperingati Hari Kerja Layak Se-dunia (World Day of Decent Work) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/10). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/15 - (ANTARA FOTO)

Ditanya perincian solusi, Heru tak menjawabnya. Dia meminta, agar semua pihak bisa menunggu keputusan Pemprov DKI setelah menemui Mendagri Tito Karnavian. Sebelumnya, banding oleh Pemprov DKI era kepemimpinan Anies soal UMP 2022 ditolak PTTUN, Selasa (15/11). Dalam amar yang ada, pengadilan menguatkan putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta pada Juli lalu.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2020,” bunyi putusan itu.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, pihaknya menyayangkan banding Anies terkait Kepgub 1517 Tahun 2021 yang menaikkan UMP DKI pada 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225 ribu dari UMP sebelumnya, ditolak PTTUN.

Menurut dia, upaya Anies dalam menaikan dan banding atas keputusan yang sempat ditolak PTUN sebelumnya, itu demi kepentingan buruh agar lebih sejahtera. “Tapi kita tunggu gimana Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengambil kebijakan,” kata Yani ketika dihubungi, Kamis (17/11).

 
Kita tunggu gimana Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengambil kebijakan.
ACHMAD YANI Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta
 

 

Dia mengatakan, Heru dimungkinkan taat terhadap hukum dan putusan yang ada. Namun, dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa ikut mengakomodir kebutuhan dan tuntutan para buruh agar terwujud. “Kita ke depan berharap para buruh bisa menyampaikan kembali tuntutannya,” kata dia.

Secara umum, kata dia, PKS ingin menyuarakan bahwa pihaknya mendukung kesejahteraan para buruh. Oleh sebab itu, keputusan Anies dalam mengupayakan kenaikan upah para buruh dia nilai perlu diteruskan.“Tapi kalau digugat para pengusaha berarti Pemprov DKI pastinya mengikuti hasil pengadilan. Walaupun, apa yang diinginkan pak Anies sudah bagus,” kata dia.

Sebelumnya, banding oleh Pemprov DKI era kepemimpinan Anies soal UMP 2022 ditolak PTTUN Selasa (15/11) lalu. Dalam amar yang ada, pengadilan menguatkan putusan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta pada Juli lalu.“Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT tanggal 12 Juli 2020,” bunyi putusan itu, dikutip Rabu (16/11).

UMP DKI Jakarta pada 2022 berdasarkan keputusan Kemenaker, pada awalnya naik hanya 0,8 persen atau ada penambahan Rp 37 ribu dari UMP sebelumnya. Namun, setelah melalui kajian lanjutan, pada Desember 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membuat kebijakan yang menuai pro dan kontra terkait UMP 2022. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Serikat Pekerja Nasional (@serikatpekerjanasional)

Anies, merevisi Kepgub DKI Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP 2022 menjadi Kepgub 1517 Tahun 2021 sekaligus menaikkan UMP DKI pada 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp 225 ribu dari UMP sebelumnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nurzaman mengaku puas dengan keputusan pengadilan menyoal banding yang dilakukan DKI era Anies. Menurut dia, hal tersebut sudah sesuai dengan harapan para pengusaha di Jakarta.

 
Kami menyikapi ini dengan positif saja. Kita bersikap opstimistis, jangan pesimistis.
NURZAMAN Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta
 

 

Dia mengatakan, pengaruh hasil banding itu bagi pengusaha, sangat banyak. Namun, dirinya mengakui ada pengaruh negatif dari pihak lain, selain pengaruh positif yang dilihat dari sisi pengusaha.“Tapi tentu kami menyikapi ini dengan positif saja. Kita bersikap opstimistis, jangan pesimistis,” ujar dia.

Dalam sidang dengan dewan pengupahan, unsur buruh dari beberapa serikat di DKI menuntut kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 13 persen. Salah satu perwakilan buruh Jakarta, Muhammad Toha, mengatakan, sidang tripartit (pengusaha, buruh, pemerintah) pertama untuk UMP 2023 itu merupakan tempat pihaknya menuntut kenaikan 13 persen.

Alasannya, tuntutan kenaikan upah itu karena inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan BBM. “Ada tiga hal tadi itu,” kata Toha. 

Banding Soal UMP DKI Jakarta Era Anies Ditolak PTTUN

PTTUN membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

SELENGKAPNYA

Hidupkan Jiwa Jakarta Lewat Bangunan Tua

Pada abad ke-17 sebelum VOC mendatangi Sunda Kelapa, Jakarta hanya kampung kecil.

SELENGKAPNYA

Polisi Periksa Laporan Keluarga Korban Kanjuruhan

Ada tiga anggota keluarga dari empat korban tragedi Kanjuruhan yang mengajukan laporan.

SELENGKAPNYA