Peternak mengumpulkan telur burung puyuh yang dibudidayakan di peternakan Desa Suak Raya, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (30/7/2022). | ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas

Opini

Swasembada Pangan dan Protein

Swasembada protein hewani bukan hal mustahil karena Indonesia kaya pangan sumber protein hewani.

PRIMA GANDHI, Dosen Manajemen Agribisnis, Sekolah Vokasi, IPB University

 

Pada 24 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Perpres ini berisi upaya penguasaan dan pengelolaan CPP.

Pangan pokok yang ditetapkan sebagai CPP adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Penerbitan perpres menegaskan, pemerintah meyakini kekuatan negara ditentukan keamanan cadangan serta produksi pangannya. Selain itu, diharapkan muncul kesadaran bupati, wali kota, gubernur, serta menteri terkait menciptakan swasembada pangan.

 
Pemerintah meyakini kekuatan negara ditentukan keamanan cadangan serta produksi pangannya.
 
 

Presiden memperhatikan upaya mewujudkan swasembada pangan. Terakhir, imbauan Presiden (4/10) kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan produktivitas hasil tani lumbung pangan atau food estate.

Peningkatan produktivitas ini, untuk mempertahankan swasembada pangan pokok termasuk beras.

Pemerintah menargetkan food estate di Kalimantan Tengah 60 ribu hektare (ha), di Sumatra Utara 22 ribu ha, di Nusa Tengara Timur 21.559 ha, dan Papua satu juta ha. Pemerintah optimistis jika ini terealisasi, swasembada pangan beberapa tahun ke depan terjaga.

Eskalasi produksi hampir dua kali lipat pada food estate menjadi optimisme pemerintah. Di Kalimantan, lahan existing yang berproduksi di bawah tiga ton sekarang mampu berproduksi empat sampai lima ton.

Padahal kita ketahui, di Kalimantan mayoritas lahan gambut. Tidak semua lahan di kawasan food estate berhasil meningkatkan produksi. Ada beberapa lahan di Papua gagal mencapai target produksi. Kuat dugaan ini karena lemahnya dukungan infrastruktur ekologis.

Namun jika dihitung jumlah lahan yang gagal relatif sedikit. Hemat penulis selain swasembada pangan pokok, pemerintah harus mewujudkan swasembada protein hewani.

 
Selain swasembada pangan pokok, pemerintah harus mewujudkan swasembada protein hewani.
 
 

Sebab, selain karbohidrat, protein merupakan zat pembangun sel tubuh yang penting bagi tumbuh kembang manusia. Jika ke depan negara ini ingin memiliki generasi berkualitas dan berdaya saing, swasembada protein jalannya.

Dari berbagai literatur akademik, kita mengenal dua jenis protein yaitu nabati dan hewani. Protein nabati dari tumbuhan seperti kacang-kacangan, sedangkan protein hewani dari hewan berupa daging, telur, susu, dan ikan.

Swasembada protein hewani bukan hal mustahil karena Indonesia kaya pangan sumber protein hewani. Ada satu komoditas sumber protein hewani yang potensial dikembangkan karena memiliki keekonomian namun belum optimal dibudidayakan, yaitu burung puyuh.

Potensi agribisnis burung puyuh sangat menjanjikan karena sejumlah alasan. Pertama, produksi telur puyuh dalam negeri belum mencukupi permintaan pasar yang terus meningkat setiap tahunnya. Populasi puyuh di Indonesia baru 15 juta atau 5,3 persen jika dibandingkan total populasi penduduk Indonesia, 270 juta jiwa.

 
Swasembada protein hewani bukan hal mustahil karena Indonesia kaya pangan sumber protein hewani.
 
 

Kedua, agribisnis burung puyuh sifatnya quick yielding di mana day old quail (DOQ) dari awal menetas sampai umur 45 hari dapat berproduksi telur hingga 18 bulan lamanya.

Ketiga, harga pasar telur puyuh selalu di atas biaya break even point (BEP) dan transaksi jual belinya tunai. BEP per butir kisaran Rp 225 sedangkan harga pasar Rp 350 sampai Rp 1.000.

Keempat, tidak diperlukan modal besar dan lahan luas untuk beternak burung puyuh. Bila beternak 1.000 ekor ayam membutuhkan luas lahan 100 m2, untuk 1.000 ekor puyuh hanya membutuhkan luas lahan 12 m2 .

Kelima, monopoli tidak terjadi pada agribisnis burung puyuh. Belum ada konglomerasi atau oligarki pada agribisnis burung puyuh sehingga dapat dikatakan argribisnis burung puyuh contoh praksis agribisnis rakyat.

Keenam, dibandingkan unggas lain, burung puyuh tak mengidap terlalu banyak penyakit. Ketujuh, tidak memerlukan waktu dan tenaga kerja banyak. Satu orang bisa merawat 5.000 burung puyuh dalam waktu empat jam per hari.

 
Selain sapi, pada 2018 Australia menetapkan burung puyuh sumber protein termurah dan terbaik.
 
 

Kedelapan, tidak bergantung DOQ/anakan impor. Kesembilan, kotorannya bernilai ekonomi. Selain telur dan daging, kotoran burung puyuh dapat dijadikan pupuk kompos untuk tanaman, khususnya padi.

Riset Slamet (2019) Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia menunjukkan, setiap 1.000 burung puyuh menghasilkan 8 kg kotoran bahan pupuk organik.

Selain sapi, pada 2018 Australia menetapkan burung puyuh sumber protein termurah dan terbaik. Padahal selama ini Australia salah satu pemain ekspor daging sapi di dunia.

Integrasi food estate dengan agribisnis burung puyuh dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan swasembada pangan dan protein bersamaan. Jika integrasi ini dipraktikkan pemerintah, tugas BUMN untuk menguasai dan mengelola CPP akan semakin ringan.

Tak Ada Bendera Putih bagi Bung Tomo

Beberapa tahun sebelum wafat, pada 11 April 1978, ia sempat ditangkap dan dipenjara.

SELENGKAPNYA

Kasus Harian Covid-19 Melonjak

Biwara memperkirakan kasus Covid-19 akan mencapai puncak dalam 40 hari ke depan.

SELENGKAPNYA

Jokowi: Pilpres 2024 Jatah Prabowo

Jokowi mempersilakan pernyataannya diartikan sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo

SELENGKAPNYA