Jamaah haji kloter pertama tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (16/7/2022) dini hari. Sebanyak 389 jamaah haji embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-1) tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 01.21 WIB dan langsung menuj | Republika/Thoudy Badai

Khazanah

IPHI Dukung Revisi UU Haji

Haji pada masa mendatang akan diselenggarakan secara lebih profesional

JAKARTA – Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji dan Umrah) dinilai perlu disesuaikan dengan konteks perhajian pada masa yang akan datang. Karena itu, diperlukan langkah revisi undang-undang.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mendukung jika DPR bersama pemerintah akan merevisi UU tersebut. “Terlebih jika ternyata memang ada pasal-pasal yang dianggap tidak lagi bisa mengakomodasi perkembangan yang berhubungan langsung dengan persoalan haji,” kata Ketua IPHI Ismed Hasan Putro saat dihubungi Republika, Senin (7/11).

 

 

 

Jika tidak dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang ada dikhawatirkan akan timbul masalah.

 

ISMED HASAN PUTRO Ketua IPHI
 

 

Apalagi, kata dia, pandemi Covid-19 sangat berimplikasi signifikan terhadap persoalan haji. Salah satu contohnya, besaran biaya haji yang pada musim haji 2022 mengalami lonjakan cukup besar. “Sehingga jika tidak dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang ada dikhawatirkan akan timbul masalah,” ujarnya.

Menurut dia, jika keadaan ini terus dibiarkan dalam waktu yang panjang, bukan tidak mungkin akan mengganggu kondisi dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Jika (biaya haji) tidak disesuiakan akan kian menggerus dana yang dikelola BPKH, sebagai implikasi dari besarnya subsidi yang harus diberikan," kata dia.

Menurut Ismed, pasal dalam UU Haji dan Umrah yang penting untuk direvisi adalah terkait peningkatan pelayanan kesehatan terhadap para calon jamaah haji (calhaj) yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Sebaiknya frekuensi check up bagi setiap calhaj dilakukan paling tidak tiga kali dalam satu tahun."Dan ditingkatkan menjadi enam kali dalam satu tahun pada tahun keberangkatannya," kata dia.

Pasal lain yang menurutnya juga penting untuk direvisi adalah terkait peningkatan kualitas para pendamping dan pembimbing jamaah yang berstandar profesi yang diakui secara nasional.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan, Komisi VIII DPR bersama pemerintah akan segera merumuskan pasal-pasal dalam UU Haji dan Umrahyang dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi perhajian di era baru. Terkait revisi ini, Komisi VIII DPR juga berencana menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menurut dia, Komisi VIII DPR telah mengusulkan rencana revisi tersebut kepada Badan Legislasi (Baleg). Tidak semua pasal akan direvisi. “Hanya beberapa yang berkaitan dengan biaya dan penyelenggaraan ibadah haji yang sangat relevan dan perlu mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi,” kata dia melalui laman resmi Kementerian Agama.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Iskan Qolba Lubis (@iskanql)

 

Dalam pandangan anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, revisi ini perlu dilakukan pada tingkat undang-undang karena penyelenggaraan haji berkaitan dengan banyak kementerian/lembaga. “Seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Imigrasi, dan lainnya,” ujar dia kepada Republika.

Haji pada masa mendatang, lanjut Iskan, akan diselenggarakan secara lebih profesional. Artinya, semua aspek dalam haji akan ada standardisasi. Misalnya, dalam hal pelayanan, pembimbing haji, dan sebagainya. Menurut dia, ini memang baik tetapi efeknya biaya haji akan makin mahal.

 

 

 

Secepatnya akan dibahas. Karena bulan 12 itu Saudi sudah melakukan semacam pembelian fasilitas-fasilitas.

 

ISKAN QOLBA LUBIS Anggota Komisi VIII DPR
 

 

Iskan juga menyebut, rencana revisi UU Haji dan Umrah adalah usulan Komisi VIII DPR dan hampir seluruh fraksi telah menyetujuinya karena ini demi kepentingan jamaah haji. "Secepatnya akan dibahas. Karena bulan 12 itu Saudi sudah melakukan semacam pembelian fasilitas-fasilitas," katanya.

Sementara itu, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan pemerintah, Senin (7/11), Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memaparkan sejumlah masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Salah satunya, ditemukan banyak jamaah yang belum memahami manasik haji.“Walaupun mereka sudah mengikuti manasik di KUA Kecamatan dan Kankemenag kabupaten/kota," ujar Menag.

Terkait hal itu, Menag pun memaparkan sejumlah solusi yang kiranya bisa menjawab permasalahan tersebut. Di antaranya, melakukan evaluasi pola bimbingan ibadah haji, baik di tingkat KUA Kecamatan maupun Kankemenag kabupaten/kota.

Menurut Menag, dibutuhkan kurikulum manasik haji yang aplikatif dan mudah dipahami oleh jamaah yang berasal dari berbagai kalangan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas para petugas pembimbing ibadah dan kuantitas bimbingan ibadah saat jamaah berada di Arab Saudi.

BPS: Pemulihan Ekonomi Makin Kuat

Belanja masyarakat menengah atas menjadi pendorong pertumbuhan.

SELENGKAPNYA

Indonesia Serukan Kolaborasi Hadapi Krisis Iklim Bumi

Kolaborasi dinilai sebagai hal yang mutlak diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim.

SELENGKAPNYA

Prokes Delegasi G-20 Diterapkan Berlapis

Pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan berlapis untuk memastikan kesehatan para delegasi.

SELENGKAPNYA