Bukan sekali dua kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya menggunakan produk dalam negeri. Bukan hanya kementerian dan badan usaha milik negara, melainkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) pun diharuskan meningkatkan penggunaan produk buatan Indonesia.

Bangga menggunakan produk impor sepertinya sudah mendarah daging di negeri tercinta ini. Merasa produk lokal lebih rendah mutunya dibandingkan produk luar negeri seakan menjadi pendapat yang lumrah. Padahal, semua anggapan itu tidak benar. Penilaian tersebut justru lahir karena mental kita yang ratusan tahun dijajah oleh negara asing melahirkan mental masyarakat kita tidak percaya dengan kemampuan sendiri.

Pada saat bersamaan instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah banyak menggunakan produk asing bukan semata-mata karena kualitas. Tapi, tidak sedikit dari oknum di pemerintahan yang memetik keuntungan untuk kantong sendiri bila produk yang dibelanjakan adalah produk impor.

Adanya fee bila menggunakan produk impor telah menutup mata para pengambil keputusan untuk mendatangkan produk produksi luar negeri. Mereka lebih mementingkan untuk mendapatkan //cuan// demi dirinya sendiri dan kelompoknya sehingga memilih produk impor walaupun barang tersebut dengan merek lain diproduksi di dalam negeri. 

 

Bangga menggunakan produk impor sepertinya sudah mendarah daging di negeri tercinta ini.

 

 

SHARE    

Keluhan terhadap kesukaan instansi pemerintah di pusat dan di daerah, serta BUMN mendatangkan produk luar negeri telah lama diungkap pelaku usaha. Tidak hanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyorot hal tersebut, tetapi juga para pelaku usaha besar yang mempertanyakannya.

Para pelaku usaha menyampaikan bahwa mayoritas produk yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah ada di dalam negeri. Kalaupun produk tersebut memang merek luar negeri seperti bohlam lampu, atau produk penyejuk ruangan, tapi harusnya pemerintah memprioritaskan merek produk yang diproduksi di dalam negeri.

Karena merek asing yang diproduksi di dalam negeri tetap saja menciptakan nilai tambah bagi lokal. Tidak saja karena menyerap negara kerja lokal baik dari sisi karyawan pabrik, melainkan juga jaringan pemasaran, serta yang lebih penting lagi membuat daya tarik bagi investor asing untuk meningkatkan investasinya.

Di tengah upaya untuk terus meningkatkan penggunaan produk kandungan lokal, Republika Media Group menggelar ajang Anugrah Cinta Indonesia dengan tema 'Bangga Karya Bangsa' di Jakarta, tadi malam. Kegiatan ini sebagai upaya Republika Group mendukung pemerintah menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

 

Para pelaku usaha menyampaikan bahwa mayoritas produk yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah ada di dalam negeri.

 

 

SHARE    

Apalagi kita juga tahu, pemerintah menargetkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)  menjadi 50 persen pada 2024. Bahkan Presiden Jokowi pada April 2022  mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.  Melalui Inpres yang ditandatangani akhir Maret, Kepala Negara menginstruksikan menteri, kepala lembaga negara, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala daerah untuk mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Mengingatkan kembali dan mendorong seluruh instansi pemerintah, yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengutamakan produk dalam negeri, yang momennya pun sangat tepat saat ini. Ancaman resesi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina telah mengancam potensi pendapatan kita dari ekspor. 

Dalam kondisi seperti itu, kita harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri. Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia, potensi ekonomi dalam negeri pun sangat menjanjikan. Syaratnya supaya ekonomi di dalam negeri bergerak, kita mengonsumsi produk lokal dan menghindari sebisa mungkin produk impor. 

Namun, sekali lagi, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dibutuhkan dukungan semua pihak. Tidak hanya instruksi Presiden untuk instansi pemerintah di bawahnya, tetapi juga masyarakat dituntut kesadarannya. Bahkan untuk hal kecil pun, dengan masyarakat membeli produk lokal telah ikut memberi andil menggerakkan ekonomi dalam negeri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat