JAKARTA – Tinggal menghitung hari, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan akan menuntaskan tugasnya di DKI Jakarta dan dilanjutkan oleh penjabat (pj) gubernur. Sejumlah pakar pun menyoroti sosok yang bakal menjadi pj gubernur DKI. 

Pengamat politik, Ray Rangkuti, menilai, fokus penempatan calon pj saat ini bukan pada penambahan calon dari Kemendagri, tetapi pada sudut yang lebih praktis. “Saya akan lihat sudut praktis saja. Kalau presiden lebih menginginkan pj yang dekat dengannya secara struktural dan emosional, mungkin akan memilih Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono,” kata Ray dalam diskusi di Para Syndicate, Senin (3/9).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan), Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri), dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal (kanan) berfoto bersama dalam acara Farewell Event Gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Ahad (2/10/2022). Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar acara dengan tajuk "Leadership, Reformasi, dan Pengabdian" untuk perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang lengser dari jabatannya pada 16 Oktober 2022. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

SHARE    

 

Namun, jika Jokowi ingin menata dan menjaga kesinambungan pengelolaan Jakarta, Ray menyebut, pilihannya akan menunjuk ke Sekda DKI Jakarta Marullah Matali. Menurut dia, semua pilihan itu tinggal kepada keinginan Jokowi dalam melihat Jakarta pada masa mendatang.“Tapi, kalau ingin mengobati masalah pemilu 2017 lalu, agar tidak makin terpolarisasi, ya pilihannya Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar,” ujarnya. 

Ray menjelaskan, meskipun keputusan akhir ada di Jokowi, pilihan dan masukan dari asistennya tetap perlu ditilik lebih jauh. “Karena yang tiga saat ini sudah memenuhi kriteria. Dan saya kira itu sudah mewakili sebagian besar dari harapan masyarakat untuk orang yang akan memimpin DKI dua tahun mendatang,” katanya.

 

Karena yang tiga saat ini sudah memenuhi kriteria. Dan saya kira itu sudah mewakili sebagian besar dari harapan masyarakat 

 

RAY RANGKUTI Pengamat Politik

 

SHARE    

Hal serupa juga diucapkan oleh peneliti Formappi, Lucius Karus. Namun, Lucius lebih menekankan kepada penugasan penjabat yang secara tidak langsung menjadi tanggung jawab pj gubernur DKI yang akan datang.“Ada beberapa hal yang mau tidak mau jadi tanggung jawab pj gubernur DKI. Selain soal UU Ciptaker, juga ada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah,” kata Lucius.

Akuntabilitas dan transparansi

Dia mengatakan, pekerjaan utama yang nantinya perlu dibenahi pj adalah transparansi dan akuntabilitas perencanaan serta penganggaran Pemprov DKI. Hal itu, kata dia, berdasarkan pada setiap rapat paripurna yang membahas RAPBD dan memicu perdebatan DKI dengan beberapa fraksi, terutama dari PSI.

“Prinsip akuntabilitas dan transparansi itu menjadi tantangan Pj dalam proses perencanaan dan penganggaran di DKI dalam dua tahun mendatang,” kata dia.

Selain pekerjaan tersebut, pemulihan rapor merah eksekutif DKI yang dikeluarkan LBH Jakarta dinilainya juga harus menjadi perhatian reformasi birokrasi. Pj, dalam hal ini, menurut dia, perlu melakukan pendekatan dengan berbagai lini, baik di dalam lingkup Pemprov DKI maupun eksternal.

“Lalu soal lapangan kerja, kenaikan UMP dalam lima tahun terakhir yang dinilai negatif oleh dunia usaha. Hingga masalah klasik seperti macet, banjir dan lainnya,” ujar dia.

Tak hanya itu, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, pj gubernur DKI nantinya juga harus menindaklanjuti tugas dari gubernur untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Apalagi, rentang waktu yang diperlukan untuk menyiapkannya sama dengan masa jabatan pj gubernur DKI dua tahun.“Soal tantangan apa yang akan dihadapi pj, tentu saja berdasarkan evaluasi kinerja pemerintahan Anies-Riza,” katanya.

Di acara yang sama, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menjelaskan, tugas dari pj gubernur setelah 16 Oktober nanti terbatas pada fungsi yang ada. Pj, kata dia, ditugaskan bukan untuk memajukan DKI Jakarta, tetapi mengonsolidasikan Jakarta saat masa transisi. 

“Kalau untuk memajukan Jakarta, itu tugas gubernur. Tugas pj adalah mengonsolidasikan Jakarta dan menyiapkan format baru daerah kekhususan Jakarta,” kata dia. 

 

Tugas pj adalah mengonsolidasikan Jakarta dan menyiapkan format baru daerah kekhususan Jakarta

 

ARI NURCAHYO Direktur Eksektif PARA Syndicate

 

SHARE