Pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) menerima ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo usai Upacara Pelantikan Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). Anies dan Sandi dilantik menjadi Gubernur | Republika/ Wihdan

Jakarta

Jokowi Diminta Segera Pilih Pj Gubernur DKI

Sosok pj gubernur DKI terpilih tidak boleh membuat kegaduhan

JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani optimistis Presiden Joko Widodo bakal menunjuk salah satu dari tiga nama yang diajukan dewan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi penjabat (pj) gubernur DKI periode 2022-2024.

Ketiganya adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Zita yakin, Jokowi tidak akan memilih pj gubernur pengganti Anies Rasyid Baswedan di luar ketiga nama itu. "Jadi, ketiga nama tersebut muncul karena track record-nya," kata politikus PAN tersebut di Jakarta, Kamis (29/9).

 

 

Jadi, ketiga nama tersebut muncul karena track record-nya

 

ZITA ANJANI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
 



Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengimbau presiden segera menunjuk pj gubernur DKI dalam waktu dekat. Hal itu lantaran Gubernur Anies bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria bakal purnatugas pada 16 Oktober 2022. Meskipun undang-undang tidak mengatur jadwal penunjukan pj gubernur, ia merasa makin cepat diumumkan maka hal itu lebih baik.

"Beberapa pj gubernur yang telah dilantik, dilakukan pengumuman selang beberapa hari sebelum pelantikan. Mengamati hal ini, untuk kondisi Jakarta saat ini, dirasa perlu pengumuman nama disebutkan lebih awal," kata Gilbert.



Pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menjelaskan, kriteria figur ideal untuk menjadi pj gubernur DKI haruslah memiliki integritas, tak tersangkut hukum, netral atau tidak terafiliasi partai politik, serta bebas dari perbuatan tercela. Djohan juga menyinggung, sebaiknya pj gubernur memiliki jam terbang tinggi di birokrasi, baik tingkat pusat maupun daerah dengan bukti riwayat jabatan.

Selain itu, sosok tersebut juga perlu memiliki kemampuan lengkap di bidang manajemen, menguasai perkara teknis sektoral, paham situasi kultural Jakarta, dan mempunyai kepekaan politik (sense of politics), serta dekat dengan tokoh masyarakat, pers dan pejabat pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri. Mantan dirjen otda Kemendagri itu juga mengkritik langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tidak terbuka.

Hal itu lantaran Mendagri memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga kandidat di luar DPRD DKI. Usulan calon pj gubernur bisa sama atau berbeda dengan tiga nama aspirasi dari dewan. "DPRD DKI sudah usulkan tiga nama, masak Kemendagri tidak dibuka ke publik?" kata Djohan.

Jaga netralitas

Eks pelaksana tugas (plt) gubernur DKI, Soni Soemarsono menilai, pj gubernur DKI yang layak dipilih adalah pejabat eselon I atau tingkat madya yang bisa melaksanakan kebijakan dan agenda prioritas Presiden Jokowi untuk pembangunan di Ibu Kota. Kemudian, orangnya juga mesti mempunyai kemampuan spesifik membangun komunitas interaktif dengan DPRD dan Forkopimda DKI serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Betawi.

"Tidak boleh ada kegaduhan dan harus menjaga netralitas birokrasi. Eksternal komunikasi dengan semua partai politik bahkan dengan DPRD, Forkompinda itu adalah kemampuan yang tidak mudah," ujar Soni.

Tak hanya itu, Soni berharap pj gubernur DKI terpilih wajib memiliki kompetensi administratif, teknis, pengelolaan, serta mengenal karakteristik wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat di Jakarta. "Diperlukan manajemen interaktif, bagaimana menggunakan 10 jari dan dua tangan merangkul semua perbedaan dalam persamaan," kata Soni.

photo
Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (1/12). Penyemprotan tersebut dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Fatria terkonfirmasi positif Covid-19 - (Republika/Thoudy Badai)

Dia pun yakin, Presiden Jokowi bakal memilih orang yang bisa mengamankan kebijakannya. Karena itu, pj gubernur DKI penerus Anies merupakan sosok yang bisa dipercaya Jokowi. "Bayangkan kalau dukungan pj gubernur DKI terhadap presiden setengah-setengah, ya enggak mungkin. Itu vertikal ke atas jadinya," kata Soni. 

Empat Sekolah di DKI Berkonsep Green Building Diresmikan

Pemprov DKI menyediakan anggaran Rp 126 miliar untuk pembangunan sekolah net zero

SELENGKAPNYA

Gebrakan Honda Jelang IMOS 2022

New Vario 125 menyusul persis satu pekan setelah peluncuran New CBR 250RR.

SELENGKAPNYA

DKI Mulai Pengadaan Kendaraan Listrik 2023

Marullah belum menyebut besaran anggaran untuk modifikasi dan pengadaan baru kendaraan listrik

SELENGKAPNYA