IMAN SUGEMA | Daan Yahya | Republika

Analisis

Berbagi Beban

Skema subsidi harus bisa dipertahankan dalam situasi apa pun tanpa harus melalui perdebatan publik.

OLEH IMAN SUGEMA

Sebagai ekonom tentunya kita cukup bosan membahas pernak-pernik politik yang menyertai keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena itu, kita memerlukan solusi yang permanen agar diskursus subsidi BBM tidak selalu menghantui setiap rezim yang berkuasa.

Hanya saja patut diingat bahwa saya tidak sedang membicarakan pencabutan subsidi. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kita sebagai bangsa perlu membangun sebuah konsensus baru tentang subsidi BBM agar lebih berkeadilan dan berkesinambungan. Skema subsidi yang merupakan warisan Orde Baru sudah tidak bisa dipertahankan lagi.  Bukan karena usang, tetapi tidak berkesinambungan.

Untuk bisa berkesinambungan, sebuah skema subsidi harus bisa dipertahankan dalam situasi apa pun tanpa harus melalui perdebatan publik. Tanpa harus ada yang merasa tercederai dari sisi keadilan. Secara garis besar, ada empat situasi berbeda yang menyebabkan kesinambungan dan keadilan tidak selalu sejalan. Kita mulai dari yang paling ekstrem dulu.

Situasi pertama adalah ketika perekonomian sedang memburuk dan harga minyak dunia melonjak tinggi. Beban subsidi semakin tinggi, sementara pendapatan negara sedang cekak.

 

 
Untuk bisa berkesinambungan, sebuah skema subsidi harus bisa dipertahankan dalam situasi apa pun tanpa harus melalui perdebatan publik. 
 
 

 

Kemiskinan dan pengangguran juga menjadi masalah besar sehingga secara psikologis masyarakat tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa harga BBM perlu dinaikkan.  Bahkan, beban subsidi bertambah berat karena sebagian besar masyarakat beralih ke BBM bersubsidi. Maklum, disparitas harga antara yang bersubsidi dengan tanpa subsidi bertambah lebar.

Dalam situasi seperti ini, tekanan untuk menaikkan harga merupakan keputusan yang sulit. Masyarakat sedang dalam situasi yang membutuhkan subsidi, sementara keuangan pemerintah tidak mampu menopang beban yang terlalu berlebihan. Ekonomi yang tertekan juga membutuhkan stimulus berupa rendahnya harga energi.

Situasi yang kedua adalah yang paling mudah, yaitu ketika perekonomian sedang menanjak dan harga minyak dunia sedang rendah. Kita pernah mengalami situasi yang seperti ini, yakni antara 2015 sampai 2018.

Tentunya di masa pemerintahan sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti ini, tapi saya ambil contoh yang lebih segar agar mudah diingat bahwa kita pernah kehilangan momentum untuk melakukan perubahan skema subsidi ke arah yang lebih berkesinambungan. Misalkan dengan skema Calvo pricing yang pernah saya ulas pada kolom ini tiga minggu yang lalu.

 
Praktis perubahan skema akan dianggap sebagai sebuah langkah yang adil. Dari sisi fiskal, langkah ini juga menjamin terjadinya kesinambungan ketika terjadi perubahan situasi dari baik menjadi buruk.
 
 

Melalui skema Calvo, harga BBM bersubsidi ditetapkan berdasarkan harga yang lalu dan ekspektasi ke depan. Dalam situasi yang favourable, skema ini akan menghasilkan harga bersubsidi yang lebih rendah dari sebelumnya.

Praktis perubahan skema akan dianggap sebagai sebuah langkah yang adil. Dari sisi fiskal, langkah ini juga menjamin terjadinya kesinambungan ketika terjadi perubahan situasi dari baik menjadi buruk.

Situasi yang ketiga adalah saat perekonomian berada di bawah tekanan dan harga minyak dunia juga sedang tertekan. Situasi ini mirip-mirip dengan ketika pandemi Covid-19 yang lalu. Dalam situasi seperti ini pendapatan pemerintah sedang merosot dan sebaliknya kebutuhan untuk belanja sosial meningkat tajam.

Di saat yang sama, beban subsidi BBM praktis lebih longgar. Jadi, perpindahan skema subsidi masih mungkin dilakukan tanpa harus meningkatkan harga BBM bersubsidi. 

Tampaknya fokus perhatian pemerintah waktu itu lebih berat ke penanganan Covid-19 beserta implikasi sosial ekonomi yang menyertainya. Hampir tidak ada waktu untuk memikirkan perubahan skema subsidi.

 
Di saat yang sama, beban subsidi BBM praktis lebih longgar. Jadi, perpindahan skema subsidi masih mungkin dilakukan tanpa harus meningkatkan harga BBM bersubsidi.
 
 

Situasi yang keempat adalah ketika perekonomian sedang membaik dan bersamaan dengan itu harga minyak dunia sedang meningkat. Dalam skema yang sekarang berlaku, penyesuaian harga biasanya terjadi dalam skala yang besar dan menimbulkan efek inflasi yang berantai. Efek berantai ini terjadi karena tidak terbentuk ekspektasi bahwa harga BBM bersubsidi dalam jangka dekat akan diturunkan lagi. 

Dalam skema Calvo, ekspektasi tentang akan turunnya harga masih bisa terbuka lebar selama penyesuaian harga dilakukan secara konsisten dalam interval dua mingguan atau paling lambat sebulan sekali. Selain itu, kejutan kenaikan harga bisa kita hindari dengan cara melakukan smooting. Implikasinya, surprise inflation bisa kita hindari.

Pasti timbul pertanyaan dari Anda, apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk beralih ke skema Calvo? Tanpa harus mengulangi pendapat saya di kolom ini tiga minggu yang lalu, sudah saatnya untuk mengubah skema subsidi BBM ke arah yang lebih adil dan berkesinambungan. Calvo pricing membuka peluang terjadinya penurunan harga BBM yang lebih rendah. Pasti masyarakat mau tuh

Bahasa Radikal Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Sukarno dituduh sedang menghasut rakyat dengan kata-kata yang radikal.

SELENGKAPNYA

Tragedi Berdarah di Kanjuruhan

Tiga ribu dari total 40 ribu penonton turun ke lapangan

SELENGKAPNYA