Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Waspadai Manipulasi Pendataan Honorer

Semua pihak harus memikirkan persoalan kemanusiaan terkait tenaga honorer.

JAKARTA – Pendataan ulang tenaga honorer di daerah dinilai sebuah pilihan bijak. Langkah tersebut bisa mengidentifikasi secara lebih akurat untuk dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan penentuan nasib honorer. Kendati demikian, pemerintah pusat diingatkan untuk mewaspadai potensi manipulasi dalam proses pendataan ulang.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 (K2) Sulawesi Tenggara, Andi Melyani Kahar, mengatakan, dengan pendataan ulang, pemerintah pusat dapat mengetahui pemerintah daerah (pemda) mana saja yang serius menangani honorer dan mana yang bermain-main dengan data. Pemerintah harus teliti dan tegas memberikan sanksi jika ditemukan ada manipulasi.

“Kalau serius, daerah bakal berikan data honorer yang riil bekerja dan masih aktif. Kalau daerah nakal, mereka akan memanipulasi data. Banyak siluman bodong yang dimasukkan entah itu dari saudaranya, dari kerabatnya, atau titipan pejabat,” kata dia kepada Republika, Kamis (22/9).

Melyani mengatakan, semestinya data tenaga honorer dari 2014 sampai 2022 jumlahnya berkurang, bukan justru bertambah seperti saat ini. Sebab, dalam kurun waktu tersebut telah ada rekrutmen ASN pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni pada 2018, 2019, dan 2021.

“Ini data membludak karena tidak ada filter data terbaru di BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dasar yang dipakai kan data per 2014 pasca-SPTJM (surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak) gubernur atau bupati,” ujar Melyani.

Tenaga honorer K2 teknis administratif itu mengaku setuju dengan skenario ketiga pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer, yakni diangkat menjadi ASN dengan skala prioritas. Tapi, dia mengusulkan pengangkatan dilakukan terhadap seluruh tenaga honorer K2 dan yang benar-benar bekerja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diketahui sedang menyusun tiga skenario terkait nasib honorer dan akan memilih salah satunya. Skenario pertama, seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN. Namun, opsi ini dinilai akan membebani negara terkait pembayarannya.

Pilihan kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya pada November 2023 seperti rencana awal. Namun, dampak negatifnya, daerah akan kekurangan tenaga teknis dalam menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lain, opsi ini akan menimbulkan gejolak di akar rumput. Yang ketiga yakni pengangkatan honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Artinya, penyelesaian honorer dilakukan bertahap.

photo
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. - (Republika/Putra M. Akbar)

“Setuju diselesaikan secara prioritas tapi jangan hanya guru dan kesehatan. Tenaga administrasi juga prioritas di sini. Selesaikan dulu K2-nya yang benar-benar bekerja,” ujar Melyani.

Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono, menyatakan akan berusaha maksimal memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan di Sambas. Tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, kata dia, sulit bagi Pemkab Sambas untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Selama ini Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer. Kalau dihapus begitu saja tanpa solusi lain maka ini pasti akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Untuk itulah saya sudah menyampaikan secara langsung aspirasi tenaga honorer kepada Menpan-RB,” kata dia.

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan memfasilitasi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan membahas nasib para tenaga honorer. Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah dan kementerian terkait digelar untuk mencari solusi dari persoalan tenaga honorer setelah terbitnya kebijakan dari pemerintah.

“Jadi, poin pentingnya yang dibahas adalah terkait persoalan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di pemerintahan daerah masing-masing,” ujarnya.

Adnan yang juga Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, itu mengatakan, ada beberapa poin yang telah dibahas sejak awal antara Apkasi dan Kemenpan-RB. Pertama, persoalan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemda sehingga perlu disusun rentang gaji tenaga honorer sesuai dengan kemampuan daerah.

Kedua, lanjut dia, bagi tenaga honorer yang tidak mampu mengikuti computer assisted test (CAT) dengan passing grade dan tidak memenuhi syarat menjadi PNS atau PPPK karena kualifikasi pendidikannya yang tidak terpenuhi, sebaiknya dapat diberikan kesempatan sesuai dengan minatnya. Misalnya, membekali pelatihan kewirausahaan atau Kartu Prakerja.

photo
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Unjuk rasa tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presidan (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes diangkat menjadi aparatur sipil negara. - (Republika/Putra M. Akbar)

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, Komisi II sedang berupaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Honorer. Menurutnya, semua pihak harus memikirkan persoalan kemanusiaan dalam kasus tenaga honorer yang ada saat ini. Meski demikian, hal itu tidak boleh menegasikan profesionalitas di dalam birokrasi. 

“Karena kalau kita usut masa lalu dari honorer, tidak semua juga honorer ini hadir dengan merit sistem yang berbasis kebutuhan, tidak. Tapi berbasis misalnya kedekatan, nepotisme, dan seterusnya,” ujar dia.

Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Hugua, mendesak agar masalah honorer segera diselesaikan di era pemerintahan saat ini. Kalau pun tidak bisa, Hugua berharap pemerintahan saat ini bisa membuat peta jalan tentang honorer yang kemudian bisa dijalankan oleh kabinet selanjutnya.

Jargon dan Slogan di Masa Pra-Gestapu

Karakter bahasa yang dipakai pada waktu itu benar-benar bercorak agresif.

SELENGKAPNYA

Hamka dan Dakwah Kebudayaan 

Hamka juga mengajukan sebuah prinsip penting untuk menganalisis kebudayaan itu sendiri.

SELENGKAPNYA

Dakwah Peradaban

Setiap kali Islam datang ke suatu tempat yang terjadi adalah penerapan ajaran Islam sebagai tamaddun atau peradaban.

SELENGKAPNYA