Kader Partai Demokrat pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022). | Republika/Thoudy Badai

Tajuk

20 Sep 2022, 03:45 WIB

Merespons Peringatan SBY Soal Pemilu 2024

Potensi kecurangan di setiap pemilu tentu ada. Dan selalu memang digaungkan oleh berbagai pihak jelang tahun pemilu.

Pernyataan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghangatkan suhu politik nasional. SBY, yang berbicara dalam posisi sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), mengeklaim mendapat informasi soal jalannya Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.

Hal ini ia sampaikan saat berpidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Kamis (15/9). Rapat itu berjalan tertutup bagi pers. Namun, cuplikan pidato SBY itu 'nyelonong' keluar ruang rapat, dalam bentuk rekaman video yang diunggah di media sosial Tiktok pada Sabtu pekan lalu.

Ada beberapa kutipan yang harus dicermati dalam cuplikan pidato SBY itu. Pertama adalah pernyataan SBY bahwa 'Saya harus turun gunung'. Apakah ini berarti SBY bakal aktif melakukan lobi kepada parpol lain ataupun lobi di belakang layar untuk membantu putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat? Apakah kita akan melihat SBY melakukan safari politik, atau justru berbagai petinggi parpol akan kembali sowan ke Cikeas, kediaman SBY?

Kedua, SBY menegaskan ia mendengar dan tahu, ada tand-tanda Pemilu 2024 bisa berjalan tidak adil. Ini pernyataan penting. Ini peringatan yang keras. Karena itu, sudah seharusnya peringatan ini tidak sekadar pidato. SBY dan Partai Demokrat layak mendatangi KPU-Bawaslu untuk membeberkan informasi yang mereka dengar dan mereka ketahui.

Itu agar publik, parpol lainnya, penyelenggara pemilu, tidak menduga-duga muncul skenario liar. Jelaskan sejernih mungkin apa itu informasi yang SBY dan PD terima soal dugaan pemilu 2024 bisa berjalan tidak jurdil (jujur dan adil).

 
Ada beberapa kutipan yang harus dicermati dalam cuplikan pidato SBY itu. Pertama adalah pernyataan SBY bahwa 'Saya harus turun gunung'.
 
 

Ini juga membutuhkan respons serius dari penyelenggara pemerintah dan pemilu. Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu sebaiknya merespons pernyataan SBY tersebut. Selain itu, ada baiknya pula KPU dan Bawaslu bertemu dengan SBY atau Partai Demokrat untuk meluruskan dugaan Pemilu 2024 bisa tidak jurdil.

Tapi tentu saja kita harus ingat, ini gerakan politik dari Partai Demokrat untuk mendulang simpati kader dan publik. Sah-sah saja. Menjadi lebih menarik karena keluar dari mulut SBY. Kita tahu, SBY adalah sosok yang amat terukur dan amat berhati-hati dalam berkomentar. Pernyataannya saat menjadi presiden, jelas dan tegas. Dari pemantauan pers, SBY amat jarang merilis sebuah peringatan 'sekeras' ini terkait pemilu.

Ketiga, SBY mengatakan, akan diatur dalam Pemilihan Presiden 2024 hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres. Partai Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Di sini ada beberapa hal yang bisa dicermati. Siapa yang disebut oleh SBY 'mereka' itu? Apakah ini perorangan? Atau kelompok? Atau partai politik pemerintah? Publik menunggu penjelasan itu.

 
Tapi tentu saja kita harus ingat, ini gerakan politik dari Partai Demokrat untuk mendulang simpati kader dan publik. Sah-sah saja. Menjadi lebih menarik karena keluar dari mulut SBY.
 
 

Kemudian, Partai Demokrat tidak bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Ini berkaitan dengan ambang batas pemilihan presiden (presidential treshold/PT) yang selalu tarik ulur setiap pilpres. Ada yang ingin dihapus dengan alasan demokrasi agar seluruh pihak bisa mendapat porsi sama mengajukan, ada yang ingin diperbesar dengan alasan keterwakilan politik.

Tapi ini pun secara konstitusional sudah ada jurinya di Mahkamah Konstitusi. Dan sampai saat ini, belum ada yang bisa mengubah argumen hakim-hakim MK soal perlunya PT di pilpres.

Partai Demokrat bagaimana? Ya seharusnya mengikuti koridor konstitusi itu. Silakan berjuang lewat jalur politik di DPR dan pemilu legislatif. Menggalang koalisi yang cukup untuk bisa mengantarkan capres dari PD ikut kontes.

Persoalannya, seberapa moncer lobi-lobi politik partai berlambang Mercy ini bisa diterima partai lain? Kalau tidak ada partai yang tertarik, bagaimana? Demikian juga soal PT. Partai Demokrat pastinya tahu jalan ke MK untuk mendaftarkan gugatan, bila mau dan perlu, menurunkan PT.

Publik tentu mengapresiasi peringatan dari presiden ke-6 RI SBY. Kita kini menjadi agak waspada. Potensi kecurangan di setiap pemilu tentu ada. Dan selalu memang digaungkan oleh berbagai pihak jelang tahun pemilu. Bagi KPU-Bawaslu, peringatan dari SBY ini patut ditanggapi. Jangan hanya didiamkan. ';

Masjid Jadi Titik Penyebaran Nilai Wasathiyah

Kelompok fanatik, teroris, dan ekstremis tak terbatas pada masyarakat Muslim dan dunia Islam

SELENGKAPNYA

HOS Tjokroaminoto, Orator dan Penggerak Perubahan

HOS Tjokroaminoto mengarahkan SI berhaluan nasionalisme yang merangkul seluruh suku bangsa di Tanah Air.

SELENGKAPNYA

Selamat Jalan Tokoh Istiqamah

Ia telah meninggalkan banyak legasi yang tak gampang digantikan.

SELENGKAPNYA
×