Seseorang berjalan melewati logo WTO Ministerial MC12 sebelum pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ke-12 di markas besar Organisasi Perdagangan Dunia di Jenewa, Swiss, Ahad, 12 Juni 2022. | Martial Trezzini/Keystone via AP

Kabar Utama

Indonesia tak Gentar Larang Ekspor Nikel

10 Sep 2022, 04:59 WIB

Pemerintah bertekad memanfaatkan semaksimal mungkin komoditas nikel untuk meningkatkan hilirisasi.

JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan tak gentar untuk mempertahankan larangan ekspor bijih nikel meski Uni Eropa dan sejumlah negara lainnya menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah bertekad memanfaatkan semaksimal mungkin komoditas nikel untuk meningkatkan hilirisasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah belum menyerah dari proses peradilan di WTO. Segala upaya masih akan dilakukan agar Indonesia tetap mendapatkan nilai tambah dan tak melulu sumber daya mentahnya dikeruk oleh asing.

"Kita harus berupaya sampai maksimal. Ini semua masih berproses. Kalian rela nggak bijih nikel diekspor?" kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jumat (9/9).

Pekerja bersiap membersihkan lahan dengan alat berat usai seremoni pembangunan pengolahan nikel (smelter) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Senin (25/7/2022). Perusahaan nasional PT Jhonlin Group melalui anak perusahaan PT Anugrah Barokah Cakrawala membangun smelter nikel berkapasitas 40 ribu ton per tahun di atas lahan seluas 329 hektare dalam upaya mendukung program hilirisasi industri yang menjadi prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta mendukung Kalsel sebagai pintu gerbang IKN Nusantara. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.)

Arifin menilai, gencarnya gencatan terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia disinyalir karena desakan dari pihak yang membutuhkan bahan tersebut. Padahal, menurut Arifin, Indonesia punya kapasitas yang besar untuk melakukan pengolahan di dalam negeri sehingga hal tersebut membuat para pengincar bijih nikel merasa terancam.

"Nah, ini kan ada yg punya kepentingan, mereka yang enggak punya bahan. Niat kita kan bahan ini kita olah. Produk olahan itu yang kita berikan. Tapi, mereka mau minta mentahnya," ujar Arifin.

Menurut Arifin, Indonesia punya kapasitas yang baik secara investasi ataupun teknologi dalam pabrik pemurnian. Hal tersebut yang membuat pemerintah merasa perlu mengambil keputusan tegas untuk tetap mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Pemerintah sempat mempertimbangkan opsi menaikkan pajak ekspor bijih nikel. Namun, kebijakan ini tak diambil sebab hal itu tak akan berjalan baik dan tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. "Itu salah satu langkah yang pernah dibahas. Tapi, impaknya akan bakal bolak-balik. Tetapi, memang harus kita lawan. Kita bisa kok," kata dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan, Indonesia tak gentar jika kalah dari gugatan UE dan negara-negara lainnya kepada WTO soal penghentian ekspor produk bijih nikel mentah. Ketegasan dan ketidakgentaran Indonesia ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2002 di Jakarta, Rabu (7/9).

"Enggak perlu takut, kita ini setop ekspor nikel, kemudian dibawa ke WTO, enggak apa-apa. Dan, kelihatannya juga kalah kita di WTO, enggak apa-apa," ujar Presiden Jokowi saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2002 di Jakarta, Rabu (7/9).

Presiden menegaskan, penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.

"Barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Enggak apa-apa. Kenapa kita harus takut dibawa ke WTO kalah. Kalah enggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun enggak apa-apa. Industrinya sudah jadi dulu, ini memperbaiki tata kelola. Dan, nilai tambah itu ada di dalam negeri," kata Presiden.

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021). Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. - (ANTARA FOTO/Jojon/hp.)

Indonesia menghadapi tuntutan dispute settlement di WTO. Ini merupakan gugatan keberatan atas kebijakan bahan mentah Indonesia oleh Uni Eropa. Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Namun, tidak hanya Uni Eropa yang berkeberatan dengan kebijakan Indonesia tersebut. Mengutip situs resmi WTO, disebutkan pihak ketiga yang ikut dalam dispute tersebut adalah Brasil, Kanada, Cina, Jepang, Korea, India, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Di hadapan para ekonom, Presiden Jokowi mencontohkan nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi industri tembaga lewat akuisisi PT Freeport Indonesia sejak 2018. Akuisisi ditempuh setelah Freeport tak kunjung menyepakati permintaan pemerintah membangun fasilitas smelter yang menurut Jokowi akan selesai dibangun di Gresik pada 2024.

Seorang TKA berjalan di area tungku pembakaran nikel di salah satu perusahaan smelter di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga Mei 2022 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia sebanyak 96,57 ribu pekerja. - (ANTARA FOTO/Jojon/aww.)

"Berapa sih kita dapat dari sana? 62 persen hanya untuk Freeport dari dividen, royalti, pajak, semuanya. Tapi, kalau ditambah mitra-mitranya, bisa di angka 70 persen kita dapat dari pendapatan yang dimiliki Freeport," kata Jokowi.

Proses gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia terkait larangan ekspor produk bijih nikel masuk dalam nomor gugatan DS592 di WTO. Terakhir kali perwakilan Pemerintah Indonesia menghadiri sidang secara virtual di depan panel WTO yang dipimpin Leora Bloomberg di Jenewa, Swiss, pada 18 November 2021.

Kala itu, delegasi Indonesia menyampaikan alasan kebijakan larangan ekspor produk bijih nikel mentah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO serta sejalan dengan alasan dibentuknya organisasi itu pada 1995.

Uni Eropa berpendapat Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional, termasuk di antaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar Pasal XI:1 dari Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) 1994.

Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). Smelter nikel yaitu PT VDNI dan PT OSS yang berada di kawasan tersebut mengadopsi teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) untuk memproses nikel dan AOD furnace ke produk akhir yaitu stainless steel. - ( ANTARA FOTO/Jojon)

Langkah antisipasi

Kementerian Perdagangan menyatakan, sengketa larangan ekspor bijih nikel Indonesia di WTO masih terus berlanjut. Pemerintah siap mengajukan banding jika nantinya menghadapi kekalahan. Direktur Jenderal Perundingan Perjanjian Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai antisipasi dalam menghadapi keputusan WTO.

"Proses litigasi di WTO masih berjalan dan masih ada berbagai skenario lanjutan, termasuk banding," kata Djatmiko melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (9/9).

Soal kemungkinan Indonesia mengalami kekalahan, Djatmiko enggan mengomentari. Ia menyebut, kemenangan bagi Indonesia dalam sengketa pun masih terbuka. "Saya tidak bisa komentar, masih berproses, menang juga masih mungkin," ujar dia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global demi mempertahankan kebijakan larangan ekspor nikel. Langkah utama, menurut Bhima, pemerintah harus dapat mendorong peningkatan porsi investor domestik, terutama BUMN, dalam menyerap hasil produksi bijih nikel.

Pengunjung mengamati hasil tambang (smelter) nikel PT COR Industri Indonesia pada acara Sulteng Expo di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/4). Pada tahun ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan target investasi di Sulawesi Tengah mencapai Rp 20,3 triliun. Target itu lebih rendah dibanding target investasi pada tahun 2017 sebesar Rp21 triliun dengan total realisasi investasi mencapai 107 persen atau Rp 22,5 triliun. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww/18. - (ANTARA FOTO)

Penyerapan secara besar-besaran oleh pasar dalam negeri akan berdampak pada menipisnya ketersediaan cadangan bijih nikel. "Meski Indonesia kalah di WTO, ketersediaan bijih nikel terbatas dan memacu pelaku usaha di Eropa melakukan relokasi hilirisasi ke Indonesia, misalnya lewat kerja sama dengan BUMN," kata dia.

Bhima mengatakan, BUMN harus dikerahkan untuk mengoptimalisasi penyerapan bijih nikel. Kerja sama dengan pihak swasta untuk membentuk perusahaan patungan atau joint ventures juga dapat dapat dilakukan.

Ia menambahkan, pemerintah pun harus mampu meyakinkan para investor di sektor hilirisasi nikel untuk merealisasikan bisnisnya, terutama pada ekosistem industri baterai dan mobil listrik. Berbagai insentif dapat diberikan untuk menambah ketertarikan para pemodal dan menghindari pembatalan realisasi investasi.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan, menurut Bhima, adalah dengan meningkatkan bea keluar bijih nikel secara signifikan. "Misalnya, sebesar 40 persen sehingga meski diperbolehkan ekspor, tapi harga yang diterima calon pembeli sangat mahal," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat