Penentuan daerah pemilihan Pemilu. | Daan Yahya/Republika

Teraju

Menggugat Daerah Pemilihan

Perludem mendapati banyak permasalahan dalam penyusunan dapil DPR dan DPRD.

OLEH HARUN HUSEIN

Daerah pemilihan (dapil) anggota DPR dan DPRD kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang kembali melayangkan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Hal ini karena Perludem mendapati teramat banyak permasalahan dan inkonsistensi dalam alokasi kursi dan penyusunan dapil DPR dan DPRD. Permasalahan ini mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai konstitusi.

Perludem bahkan meminta kepada Mahkamah untuk mencabut kewenangan pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR) dalam melakukan alokasi kursi dan menyusun dapil DPR dan DPRD. Selanjutnya, mengembalikan kewenangan tersebut kepada lembaga indepeden, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena, sejak pembuat undang-undang merebut kewenangan pendapilan dari penyelenggara pemilu, mereka justru melanggar sendiri prinsip-prinsip alokasi kursi dan pendapilan dalam UU Pemilu yang mereka buat.

Harus sesuai prinsip

Perludem meminta dua pasal dalam UU Pemilu yang mengatur tentang dapil --yaitu Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1)-- dibatalkan, jika tidak dimaknai sesuai ketentuan prinsipil dalam Pasal 185 UU Pemilu.

photo
Perkembangan Jumlah Dapil - (Pusat Data Republika)

“Menyatakan [Pasal 187 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1)] bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185',” demikian antara lain tertulis dalam pokok permohonan Perludem yang dilayangkan 28 Juli lalu, yang diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022, pada pekan pertama Agustus 2022.

Pasal 187 ayat (1) mengatur tentang dapil DPR. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: “Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.”

Pasal 189 ayat (1) mengatur tentang dapil DPRD provinsi. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: “Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.”

Adapun Pasal 185 yang merupakan guidance dalam pendapilan, karena berisi prinsip-prinsip pendapilan –yang justru banyak dilanggar pembuat undang-undang dalam penyusunan dapil--, selengkapnya berbunyi: “Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memper hatikan prinsip: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan.”

photo
Dapil Kalimantan Selatan - (istimewa)

Lampiran dapil

Selain meminta Mahkamah Konstitusi mengawal konsistensi pasal yang mengatur dapil dengan prinsip-prinsip pendapilan, Perludem juga meminta Mahkamah mencabut kewenangan pembuat undang-undang melakukan alokasi kursi (seat allocation) dan penyusunan dapil (districting).

Sebab, faktanya, banyak terjadi kesalahan alokasi kursi (malapportionment) dan kekeliruan pembuatan dapil (gerrymandering) --baik karena kecerobohan maupun indikasi adanya kepentingan politik.

Kendati urusan alokasi kursi dan penyusunan dapil sangat teknis, pembuat undang-undang langsung mengeksekusinya saat membuat UU Pemilu. Hasilnya adalah alokasi kursi dan dapil DPR ditempatkan sebagai Lampiran III UU Pemilu, sedangkan dapil DPRD provinsi menjadi Lampiran IV UU Pemilu. Kemudian, kedua lampiran tersebut dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari UU Pemilu.

Hanya dapil DPRD kabupaten/kota yang pengalokasian kursi dan penyusunan dapilnya diserahkan kepada KPU. Kebijakan tak seragam tersebut, diduga diambil karena volume pekerjaan dapil DPRD kabupaten/kota sangat besar, dan tidak berkaitan langsung dengan kursi anggota DPR yang membuat UU Pemilu.

Pemohon Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 187 ayat (5) UU Pemilu yang mengatur Lampiran III dan Pasal 189 ayat (5) yang mengatur Lampiran IV. “Sepanjang tidak dimaknai… diatur dalam peraturan KPU,” demikian tertulis dalam permohonan Perludem, yang diwakili tiga kuasa hukumnya, Fadli Ramadhanil, Heroik Muttaqin Pratama, dan Kahfi Adlan Hafidz.

Malapportionment dan gerrymandering

Dalam permohonan tersebut, Perludem menguraikan panjang lebar tentang apa saja permasalahan yang terdapat dalam dapil DPR dan DPRD provinsi. Permohonan tersebut dilengkapi dengan berbagai gambar dan hasil penghitungan, yang membuktikan di mana saja malapportionment dan gerrymandering terjadi, bagaimana kekeliruan-kekeliruan tersebut bisa terjadi, dan bagaimana solusinya.  

Perludem menegaskan, “Pertentangan antara prinsip penyusunan daerah pemilihan dengan bentuk dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi yang diatur dalam UU Pemilu, sangat tampak pada lima prinsip utama yakni: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas; integritas wilayah dan berada dalam cakupan wilayah yang sama,”

Pengabaian prinsip proporsionalitas, menurut Perludem, tampak jelas dalam pengalokasian 575 kursi DPR. Penghitungan ulang berdasarkan penduduk hasil sensus tahun 2020, Perludem mendapati hanya 17 povinsi yang jumlah penduduk dan jumlah kursinya berimbang.

Adapun 17 provinsi lainnya, bermasalah. “Sebanyak 17 provinsi lainnya mengalami kekurangan kursi (under-represented) dan kelebihan kursi (over represented),”

Provinsi-provinsi yang kelebihan kursi, menurut temuan Perludem, berjumlah dua belas. Yaitu, Aceh, Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua. Adapun yang kekurangan kursi, berjumlah lima provinsi, yaitu: Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Selain bermasalah dalam pengalokasian kursi di level provinsi, di level dapil persoalan lebih runyam. Salah satu persoalan yang paling menyolok adalah masih banyak dapil yang melompat, yang bertentangan dengan prinsip “integralitas wilayah” yang diatur dalam Pasal 185 huruf d UU Pemilu.

Hal itu antara lain terlihat di Dapil Jabar III yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur, padahal Kota Bogor dikelilingi sempurna oleh Kabupaten Bogor. Hal serupa tampak di Dapil Kalsel II yang menggabungkan Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tanah Laut. Padahal, Kota Banjarmasin dikelilingi oleh beberapa kabupaten di Dapil Kalsel I, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (lihat Peta Dapil Kalsel dan Dapil Jawa Barat).

photo
Daerah Pemilihan Jawa Barat - (istimewa)

Apa itu integralitas wilayah? Hal itu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 185 huruf d: ”Yang dimaksud dengan ‘memperhatikan prinsip integralitas wilayah' adalah mem perhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.”

Dapil melompat serupa terjadi pula di tingkat DPRD. Antara lain di Dapil DKI Jakarta 9 dan DKI Jakarta 10. “DKI Jakarta 9 menggabungkan tiga wilayah administrasi, yakni Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, dan Kecamatan Tambora yang tidak berbatasan langsung. Begitu juga dengan DKI Jakarta 10, Kecamatan Grogol Petamburan terpisah sendiri dan tidak berbatasan dengan empat kecamatan lainnya yakni Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Kebon Jeruk, dan Kecamatan Kembangan.”

Agar alokasi kursi dan pendapilan DPR dan DPRD sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, yang diatur dalam Pasal 185 UU Pemilu, Perludem menilai perlu dilakukan realokasi kursi dan pendapilan ulang (redistricting). Dan, tentu saja, pekerjaan tersebut perlu dilakukan oleh lembaga independen nonpartisan, dalam hal ini KPU.

Apalagi, menurut Perludem, ada pembentukan tiga provinsi baru yang perlu mendapatkan alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2024, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tiga provinsi baru ini adalah hasil pemekaran Provinsi Papua.

Perppu Pemilu Ditargetkan Selesai Sebelum Oktober

DPR menunggu draf perppu pemilu yang diterbitkan pemerintah untuk dibahas bersama.

SELENGKAPNYA

DPR Sepakat Perppu Pemilu

Perppu untuk mengakomodasi DOB di Papua.

SELENGKAPNYA

Total 40 Parpol Daftar Pemilu 2024

Ada tiga parpol yang memiliki Sipol tapi akhirnya tidak mendaftar.

SELENGKAPNYA