JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebutkan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mencapai 5,3 persen pada 2023 merupakan tantangan besar. Sebab, pada saat yang sama, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) turun menjadi 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Dengan defisit diturunkan ke bawah 3 persen dari PDB, ada potensi pemangkasan anggaran tahun depan. Bagaimana bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja? Itu jadi tantangan besar untuk target yang tinggi,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (16/8).

Faisal memperkirakan, pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan di kisaran 5 persen secara tahunan seperti sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2022 memang mampu menyentuh level 5,4 persen year-on-year (yoy). Akan tetapi, dia menilai, hal itu banyak disebabkan oleh dorongan faktor eksternal, terutama kenaikan harga komoditas.

Suasana transaksi jual beli di Pasar Tomang Barat, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,3 persen. - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Lonjakan harga komoditas yang mendorong kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan melandai pada 2023. Akibatnya, sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Penurunan harga komoditas juga diprediksi akan mempersulit pemerintah mencapai target defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB.

“Kalau kebijakan tahun depan sangat ketat akan dapat memukul atau menghambat pemulihan sektor-sektor yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19,” ungkap Faisal.

Ke depannya, inflasi juga perlu dijaga karena akan dipengaruhi kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian. “Ketidakpastian masih besar tahun depan, apalagi dengan dinamika politik Ukraina-Rusia dan Cina-Taiwan. Ini yang susah diprediksi tahun depan,” katanya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2023 menunjukkan kekhawatiran atas kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Menurut Tauhid, proyeksi pertumbuhan ekonomi itu diambil dari batas bawah asumsi dasar makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam dokumen itu, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. "Artinya, pemerintah tidak optimistis dan bahkan cenderung bahwa tahun depan terjadi awan gelap sehingga pertumbuhan ekonomi berada pada 5,3 persen. Kalau optimistis, seharusnya 5,9 persen," kata Tauhid.

 

Tampaknya akan terjadi pengurangan subsidi BBM yang cukup signifikan dengan keterbatasan anggaran karena konsolidasi fiskal.

 

 

SHARE    

Pemerintah mengajukan RAPBN 2023 dengan postur belanja negara sebesar Rp 3.041,7 triliun. Angka itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun. Pada 2023, APBN ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi peredam kejut dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

APBN juga didorong untuk meningkatkan produktivitas bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengenai perlindungan sosial, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.

"Saya kira tahun depan akan terjadi stagnasi ekonomi dan ini harus diwaspadai, terutama oleh masyarakat bawah, karena tampaknya akan terjadi pengurangan subsidi BBM yang cukup signifikan dengan keterbatasan anggaran karena konsolidasi fiskal pada tahun mendatang," ujar Tauhid.

Di tengah tantangan global yang meningkat, pemerintah tetap memasang target relatif tinggi dalam pendapatan negara tahun depan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2023 sebesar Rp 2.443,6 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, target penerimaan perpajakan tahun depan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. “Penerimaan perpajakan mencapai Rp 2.016,9 triliun. Ini pertama kali di dalam sejarah Indonesia penerimaan perpajakan menembus angka Rp 2.000 triliun,” ujar Sri.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat