Oleh Lipsus HUT ke-77 Kemerdekaan RI

OLEH LINTAR SATRIA

Seiring berjalannya waktu, tantangan Indonesia di presidensi G-20 semakin meluas. Semula yang tampaknya berfokus pada pemulihan krisis kesehatan global pandemi Covid-19, kini Indonesia juga harus menjaga keseimbangan geopolitik internasional. Menjadi penengah, pendorong persatuan, dan bahkan menjadi titik tumpu.

G-20 yang dibentuk pada 1990-an awalnya berfokus membahas isu makroekonomi, tapi kemudian mengalami perluasan. G-20 di Cina pada 2016 lalu membahas isu perubahan iklim. Barack Obama, presiden Amerika Serikat (AS) saat itu, dan Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan akan mengadopsi Perjanjian Iklim Paris.

Sementara itu, G-20 pada 2018 di Argentina membahas pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Tahun ini, Indonesia mengusung semangat pulih bersama.

Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia, tema itu dipilih karena "menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi Covid-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia". Presidensi Indonesia berfokus pada tiga sektor prioritas: arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.

Perwakilan delegasi menulis pesan saat menghadiri jamuan malam KTT Y20 Indonesia 2022 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/7/2022). KTT Y20 yang merupakan rangkaian dari presidensi G20 tersebut membahas empat isu prioritas yakni ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan, dan layak huni, serta mengenai keberagaman dan inklusifitas. - (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

SHARE    

Hingga akhirnya Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Konflik yang berlangsung hampir enam bulan itu memicu krisis pangan dan bahan bakar. Sanksi-sanksi Barat untuk menekan Rusia mengakibatkan inflasi yang membebani semua perekonomian di dunia.

Tidak hanya mengakibatkan dampak yang menghancurkan perekonomian dunia, perang itu juga menimbulkan kekhawatiran perang nuklir baru. Pada awal Agustus ini, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, Zaporizhzhia, ditembak. Rusia dan Ukraina saling tuduh.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan “beruntung” karena insiden radiasi tidak terjadi dalam serangkaian tembakan yang dilakukan Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina  Volodymyr Zelenskyy menyebut Rusia bertanggung jawab atas "aksi teror" itu.

Perang di Ukraina belum usai, kawasan Asia-Pasifik juga mulai memanas. Kunjungan Ketua House of Representative AS Nancy Pelosi ke Taiwan membuat Cina geram. Sebagai respons, Negeri Tirai Bambu itu menggelar latihan militer di sekeliling pulau yang dikelola dengan demokratis itu.

Pada 6 Agustus, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Cina mengambil langkah tak bertanggung jawab karena menahan saluran komunikasi dengan Washington. Ia mengatakan, latihan militer di sekitar Taiwan juga menunjukkan perubahan sikap Beijing yang semula memprioritaskan resolusi damai menjadi penggunaan kekuatan.

Pada pekan Pelosi berkunjung, situs Kementerian Pertahanan Taiwan diretas. Taiwan melacak serangan itu berasal dari Rusia dan Cina.

Kementerian juga mengatakan, sejumlah kapal dan pesawat tempur Cina menggelar misi di Selat Taiwan. Beberapa di antaranya melewati garis batas tak resmi kedua belah pihak. Militer Taiwan menuduh Cina melakukan simulasi serangan ke pulau tersebut. 

Posisi geografis menambah beban Indonesia untuk menjadi penyeimbang antara kekuatan Barat dan Cina di kawasan. Persaingan strategis AS-Cina di Indo-Pasifik saat ini mungkin yang paling sengit sejak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dibentuk pada 1967.

Sejak 2009, Cina terus agresif menetapkan klaimnya di Laut Cina Selatan. Beijing mengeklaim hampir 80 persen luas perairan itu dari peta resmi. Klaim Cina tumpang tindih dan disengketakan empat negara ASEAN, yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Keputusan Cina tidak mengakui tribunal 2016 memperpanjang persoalan itu hingga saat ini.

Perang di Rusia di Ukraina, ketegangan AS-Cina dalam isu Taiwan, dan menguatnya pengaruh Cina di Indo-Pasifik menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Di sini kemampuan diplomasi Indonesia diuji.

Pertemuan Menteri Luar Negeri G-20 di Bali pada awal Juli lalu tidak menghasilkan joint communiqué atau komunike bersama. Suasana pertemuan juga sempat memanas antara kubu Barat yang dipimpin AS di satu sisi dan Rusia-Cina mengenai perang di Ukraina.

Butuh kepiawaian Indonesia

Namun, pertemuan menteri-menteri negara anggota G-20 yang digelar pada paruh pertama tahun ini memberi kisi-kisi apa yang mungkin terjadi dalam pertemuan puncak pada bulan November. Menurut dosen dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, Indonesia memiliki tugas yang berat dalam pertemuan puncak G-20 mendatang. 

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) usai menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Kamis (30/6/2022). Presiden menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin agar kedua pihak mencapai perdamaian. - (ANTARA FOTO/BPMI-Laily Rachev/rwa.)

SHARE    

Ia mengatakan, rancangan kegiatan pertemuan puncak itu harus sangat sistematis. "Sehingga ada muatan khusus berbicara politik keamanan internasional, tapi dalam suasana yang tidak saling menghujat. Jadi, dalam suasana yang tidak saling menghujat itu, kepiawaian Presiden RI itu sangat penting, jadi Presiden harus siap mengelola isu besar ini," katanya.

"Pada saat yang sama, pemimpin-pemimpin itu tidak saling dipermalukan, misalnya (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak dipermalukan, (Presiden Cina Xi) Jinping tidak dipermalukan, (Presiden Amerika Serikat Joe) Biden tidak dipermalukan. Jadi, suasana harus suasana guyub. Tidak mudah," tambahnya.

Tidak mudah, kata Teuku, membangun suasana kebersamaan di tengah suasana ketakutan. Namun, menurut dia, momentum G-20 tepat untuk membahas persoalan-persoalan yang sedang terjadi di panggung internasional. Sebab, semua pemimpin negara-negara besar bertemu dalam forum tersebut.

"Saat berbicara isu Ukraina (di pertemuan para menteri luar negeri) saja  tidak harmonis di dalam, sekarang ditambah isu Taiwan. Saya membayangkan akan sulit membuat joint communique nanti, bahasanya sehalus mungkin. Ini (membutuhkan) kepiawaian Indonesia lagi," katanya.

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pertemuan di Kiev pada 29 juni 2022. - (Agus Suparto, Indonesian Presidential Palace )

SHARE    

Teuku mengatakan, di G-20 ini Indonesia harus menjadi ketua yang netral dan adil. Ia mengatakan, Indonesia mesti belajar dari pertemuan G-7 yang komunikenya sangat mempermalukan Rusia. Indonesia harus mencegah hal itu terulang di G-20 walau anggota G-7 ingin komunike G-20 menjiwai komunike mereka.

Ia mengatakan, kunjungan-kunjungan dan tur luar negeri Presiden Joko Widodo ke Ukraina-Rusia, kemudian ke Korea Selatan, Jepang, dan Cina tahun ini hendaknya menjadi modal baginya untuk pertemuan puncak G-20. Langkah diplomatik yang paling sulit dilakukan pemimpin lain berhasil Jokowi lakukan. n ed: yeyen rostiyani

Posisi Dilematis 

Posisi Indonesia di G-20 sedikit dilematis. Alasannya, Indonesia bukan anggota kaukus berpengaruh di forum tersebut. Indonesia bukan anggota negara-negara pendapatan menengah seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan (BRICs), juga bukan anggota kelompok negara kaya, G-7.

Sejumlah peserta mengikuti acara meeting pertama Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia di Hotel Aruna , Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Selasa (29/3/2022). - (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

SHARE    

Letaknya di Indo-Pasifik, kawasan yang sedang memanas, juga mempersulit posisi Indonesia. Menurut pakar hubungan internasional Kei Hakata dan Brendon J Cannon dalam artikelnya, “The Indo-Pacific as an emerging geography of strategies” di buku Indo-Pacific Strategies: Navigating Geopolitics at the Dawn of a New Age, tantangan geostrategis Indo-Pasifik terus berkembang.

Bagi mereka, kawasan ini memiliki arti penting di arena internasional. Sebab, negara-negara di dalamnya—khususnya kekuatan menengah—berusaha melindungi diri dari tantangan-tantangan tersebut.

Menurut Hakata dan Cannon, saat ini terjadi perubahan distribusi kekuasaan di Indo-Pasifik. Barat menggunakan kawasan itu untuk mengurangi resiko menyusutnya pengaruh mereka dan menghadapi pengaruh Cina yang semakin menguat.

"Ketika unipolaritas AS surut, wacana Indo-Pasifik membentuk seruan dari mereka yang berniat mempertahankan sisa-sisa tatanan internasional yang ada, atau apa yang tersisa dari supremasi Amerika," tulis Hakata dan Cannon. Mengutip pidato mantan wakil menteri luar negeri Stephen Biegun pada 2020 lalu, Hakata dan Cannon mengatakan, Indo-Pasifik, baik sebagai konsep maupun kebijakan, memiliki potensi mengisi kembali Pax Americana yang semakin berkurang menjadi apa yang dapat disebut Pax Indo-Pacifica.

Sengitnya persaingan AS dan Cina di Indo-Pasifik mungkin akan menyulitkan Indonesia di pertemuan puncak G-20. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kehadiran Presiden AS Joe Biden dalam pertemuan di Bali pada November mendatang.

Namun, menurut dosen dan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, bila Biden tidak hadir maka pemimpin-pemimpin negara lain, seperti Cina dan Rusia, dapat hadir. Kekuatan Barat dan sekutunya akan diwakili oleh pemimpin Jerman, Korea Selatan, dan Jepang yang diperkirakan datang.

Menurut Teuku, Biden akan hadir bila Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin hadir dalam pertemuan tersebut. "Karena bila tidak datang, secara tidak langsung G-20 disetir kekuatan-kekuatan sosialis, dan mungkin ia tidak mau," katanya.

Perang Ukraina juga menambah beban Indonesia sebagai tuan rumah forum G-20. Alasannya, perang itu tidak hitam putih antara Barat dan Rusia-Cina. Tapi, banyak pihak-pihak ketiga yang berusaha bermain aman, seperti India, Brasil, dan beberapa negara pendapat menengah dan rendah lainnya. 

Pada 1 Juli lalu Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara dengan Putin untuk membahas perdagangan tanpa mendapatkan sanksi Barat. Sebelum pemilihan presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva menyalahkan Ukraina sebanyak menyalahkan Rusia dalam perang itu. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga mengkritik sanksi-sanksi Barat yang dipimpin AS terhadap Rusia.

India, Brasil, dan Afrika Selatan merupakan mitra dan sahabat Gerakan Non-Blok yang dipimpin Indonesia. Posisi yang dilematis itu pun mengharuskan Indonesia untuk piawai memainkan perannya sebagai tuan rumah yang netral dan adil. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat