Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Rapat tersebut membahas RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023, usulan BUMN penerima PMN Tahun Anggaran 2023 serta | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Ekonomi

Kemenkeu: Dividen BUMN ke Negara Rp 362 Triliun

Kemenkeu: BUMN sektor perbankan sumbang dividen terbesar ke PNBP.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 362 triliun pada Juli 2022. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN telah mencapai Rp 37,91 triliun sampai Juli 2022.

"Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 juga meningkat, setoran deviden yang kita terima sudah tumbuh 24 persen dibandingkan 2021," kata Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkeu Kurnia Chairi, di Jakarta, Jumat (12/8).

Pada periode yang sama 2021, PNBP dari dividen tercatat senilai Rp 30,50 triliun atau turun 32 persen dari penerimaan pada 2020 yang senilai Rp 44,6 triliun. Kurnia menyebutkan, PNBP dari dividen perusahaan pelat merah turun cukup dalam. 

Pada 2020, Kurnia mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak Maret mengakibatkan penerimaan deviden dari BUMN turun 12 persen dari tahun sebelumnya yang senilai Rp 50,63 triliun. Penentuan besar dividen BUMN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas, kebutuhan rencana pengembangan BUMN, dan penugasan pemerintah.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by #UangKita (kemenkeuri)

"Kami masih mengumpulkan, menginventarisasi, dan memvalidasi berbagai dokumen rapat umum pemegang saham (RUPS) yang sudah disampaikan kepada kami untuk bisa menentukan kapan penyetoran dividen jatuh tempo. Nanti akan kami tagihkan," kata Kurnia.

Kemenkeu juga akan terus bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan perusahaan pelat merah tidak lupa menyetorkan dividen. Kurnia mengatakan, terkadang ada BUMN yang lupa melaporkan sehingga Kemenkeu tidak mendapatkan informasi sudah ada RUPS yang membagikan dividen. 

Kurnia menyebutkan, BUMN sektor perbankan menyumbang dividen terbesar pada PNBP. Ia menjelaskan, secara umum sejak 2018 sampai 2021, bahkan 2022 bisa dikelompokkan, terutama BUMN dari sektor perbankan, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, masuk dalam 10 BUMN penyumbang dividen terbesar.

Selain sektor perbankan, BUMN sektor energi, seperti Pertamina dan PLN juga terus masuk ke dalam 10 penyumbang dividen terbesar kepada PNBP sejak 2018. “Sektor lain yang kita cermati dan prospeknya sangat menjanjikan adalah telekomunikasi. Pada 2021 Telkom menjadi penyumbang utama dividen untuk PNBP. Pada 2022 Telkom juga masih tetap besar nilai dividennya walaupun dalam urutan lebih rendah,” kata Kurnia.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Akun resmi Kementerian BUMN RI (kementerianbumn)

Sementara, dividen sektor transportasi juga mulai kembali pulih setelah sempat terdampak Covid-19, misalnya, Pelindo yang hanya menyumbang dividen senilai Rp 0,56 triliun pada 2021 dan meningkat menjadi Rp 1,23 triliun pada 2022.

“Ini mencerminkan aktivitas ekonomi, pergerakan orang dan barang yang dikelola Pelindo meningkat sehingga penerimaan dividen darinya juga meningkat. Namun, tentu kembali kepada kebijakan bagaimana distribusi dividen saat RUPS juga,” kata Kurnia.

Pada 2022 tercatat BRI menjadi penyumbang dividen terbesar bagi PNBP, yakni senilai Rp 14,05 triliun, disusul Bank Mandiri Rp 8,75 triliun, Telkom Rp 7,74 triliun, BNI Rp 1,64 triliun, dan Pelindo Rp 1,32 triliun.

 
Pada 2022 tercatat BRI menjadi penyumbang dividen terbesar bagi PNBP senilai Rp 14,05 triliun, disusul Bank Mandiri Rp 8,75 triliun, Telkom Rp 7,74 triliun, BNI Rp 1,64 triliun, dan Pelindo Rp 1,32 triliun.
 
 

 

Selanjutnya Inalum atau MIND ID juga menjadi salah satu dari sepuluh penyumbang dividen terbesar bagi PNBP senilai Rp 0,90 triliun, PLN Rp 0,75 triliun, Pertamina Rp 0,73 triliun, Semen Indonesia Rp 0,52 triliun, SMI Rp 0,46 triliun, dan BUMN lain Rp 1,06 triliun.

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu (TP RPEKND) Dodok Dwi Handoko mengatakan, pertumbuhan penerimaan dividen mengalami fluktuasi di tengah pandemi Covid-19. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi yang makin membaik, pada 2022 penerimaan dividen BUMN diproyeksikan akan tumbuh positif.

“Berbagai manfaat dari investasi pemerintah kepada BUMN telah memberikan kontribusi bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Dodok.

Dodok menyebutkan, kontribusi terhadap APBN, BUMN juga berperan sebagai fungsi kuasi-fiskal sehingga diharapkan efektif dalam mendukung program-program pemerintah. Hal tersebut tampak dari komitmen dalam pembangunan seperti infrastruktur yang telah dilakukan oleh BUMN. “Investasi kepada BUMN sebagai pelaksana program pemerintah telah memberikan berbagai manfaat ekonomi dan sosial,” ujar Dodok.

photo
Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022). Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

Di sektor pembangunan infrastruktur, misalnya, antara lain mampu menciptakan lapangan kerja dan pengurangan biaya logistik. Pada sektor pangan berupa peningkatan penyerapan komoditas masyarakat dan kapasitas produksi/pengolahan. Kemudian sektor perumahan, dalam bentuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dodok menambahkan, DJKN Kemenkeu mencatat total penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan lembaga sebesar Rp 369,17 triliun periode 2005 sampai 2021. Dodok mengatakan, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa PMN, penjaminan, ataupun pinjaman kepada BUMN. 

Pemberian PMN dilakukan dalam memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha BUMN untuk meningkatkan perannya sehingga mampu mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. “PMN diberikan berbagai sektor, seperti transportasi, infrastruktur, hingga energi. Investasi (berupa PMN) paling besar Rp 100 triliun, setiap tahun ada khusus akses listrik dan investasi," kata Dodok.

Dodok menyebutkan, PMN yang digelontorkan sektor transportasi dan logistik sebesar Rp 39,98 triliun, pangan sebesar Rp 11,88 triliun, infrastruktur sebesar Rp 110,23 triliun, dan industri pengolahan sebesar Rp 11 triliun.

Lalu, PMN sektor kesehatan sebesar Rp 14,33 triliun, perumahan, wisata, dan lingkungan sebesar Rp 18,26 triliun, pembiayaan atau UMKM sebesar Rp 72,79 triliun, energi sebesar Rp 56,74 triliun, investasi sebesar Rp 33,5 triliun, dan lainnya sebesar Rp 500 miliar.

'Rahasia' Bima Sakti Antarkan Timnas U-16 Juara

Timnas Indonesia juara Piala AFF U-16 2022 berkat kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion Maguwoharjo.

SELENGKAPNYA

Presiden: Subsidi Energi Terlalu Besar

Menurut Ketua MPR, Presiden ingin mengevaluasi mekanisme penyaluran subdidi kepada masyarakat.

SELENGKAPNYA

Kejakgung Terima SPDP Kasus Sambo

Keluarga Brigadir J tidak percaya atas pengakuan Irjen Sambo terkait motif pembunuhan.

SELENGKAPNYA