
Kabar Utama
Presiden: Subsidi Energi Terlalu Besar
Menurut Ketua MPR, Presiden ingin mengevaluasi mekanisme penyaluran subdidi kepada masyarakat.
JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyoroti anggaran subsidi energi yang pada tahun ini membengkak menjadi Rp 502 triliun. Menurut Jokowi, nilai subsidi sudah terlalu besar dan pemerintah belum tentu bisa menahan beban tersebut dalam jangka waktu yang lama.
Subsidi energi menjadi salah satu hal yang dibahas Jokowi saat bertemu para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas berbagai krisis global, seperti krisis pangan, energi, dan keuangan.
Pertemuan itu dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.
Jokowi mengatakan, subsidi energi sebesar Rp 502 triliun digelontorkan pemerintah untuk menahan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite, gas, dan listrik. “Angka subsidi kita untuk energi terlalu besar, cari negara yang subsidinya sampai Rp 502 triliun. Ini karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (12/8).
Jokowi mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum tentu bisa mempertahankan subsidi kepada masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Apalagi, harga BBM di banyak negara telah mencapai dua kali lipat.
“Tapi kalau bisa (mempertahankan), ya alhamdulillah, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat, bagaimana?" kata Jokowi.

Kekuatan pemerintah dalam memberikan subsidi akan sangat bergantung pada penerimaan negara. Jokowi menegaskan, pemerintah bisa melanjutkan pemberian subsidi jika negara masih bisa memperoleh pendapatan dari kenaikan berbagai harga komoditas.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden ingin melakukan evaluasi penyaluran subsidi kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran. Sebab, kata dia, masih banyak masyarakat yang menyahlahgunakan subsidi yang diberikan.
“Presiden tadi menyampaikan dan saya juga menyarankan untuk dievaluasi dan bentuk subsidi tidak harus melalui subsidi minyak karena di lapangan penyalahgunaan juga cukup tinggi,” ujar Bambang.
Sulitnya pengawasan terhadap masyarakat di lapangan dalam penyaluran subsidi BBM menjadi salah satu kendala. Masyarakat yang tak masuk dalam kategori penerima subsidi pun masih banyak yang menggunakan BBM subsidi.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah masih mempertimbangkan dan menghitung ulang kembali terkait mekanisme pemberian subsidi kepada masyarakat. "Apakah akan dalam bentuk bantuan langsung atau dalam bentuk lainnya," katanya.
Pemerintah awalnya menetapkan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 152,5 triliun dalam APBN 2022. Namun, alokasi anggaran mesti ditambah Rp 349,9 triliun akibat kenaikan harga minyak dunia, pergerakan kurs, hingga tingginya tingkat konsumsi BBM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mewanti-wanti agar tingkat konsumsi BBM subsidi maupun BBM penugasan dapat dibatasi. Per Juli 2022, konsumsi Pertalite tercatat sebanyak 16,8 juta kiloliter dari kuota 23 juta kiloliter. Artinya, kuota Pertalite tersisa 6,2 juta kiloliter.

Pertalite kini jadi buruan setelah BBM jenis Premium ditiadakan. Shifting dari Pertamax pun tak terhindarkan karena adanya kenaikan harga BBM RON 92 tersebut. Kondisi ini membuat stok Pertalite di SPBU sering mengalami kekosongan.
Hal itu seperti yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Republika di SPBU 34.161.09 Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, pada Jumat (12/8), Pertalite kosong sejak pukul 11.00 WIB. Petugas SPBU bernama Abuh mengatakan, Pertalite sedang kosong karena ada keterlambatan pengiriman.
Kondisi ini, kata dia, terjadi sejak satu hingga dua pekan terakhir. Keterlambatan pengiriman hanya terjadi pada BBM jenis Pertalite, sedangkan yang lain normal.
“Iya kosong, tapi cuma telat saja. Alhamdulillah, di sini telatnya tidak sampai berhari-hari, hanya hitungan jam. Seperti sekarang kosong, mungkin sore atau Maghrib baru datang lagi,” kata Abuh.
Dia mengungkapkan, pengiriman terakhir Pertalite pada Kamis (11/8) malam. “Tadi jam lima pagi sudah ramai antre panjang, jam 11 siang sudah habis," kata dia.

Di SPBU 34.161.15, tepatnya di Jalan Raya Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, terlihat tidak ada antrean panjang kendaraan yang mengisi BBM. BBM jenis Pertalite dan lainnya masih tersedia dan kendaraan mengantre dengan normal
Pertamina regional Jawa bagian barat memastikan stok BBM di Kota Bogor dalam kondisi aman. Keterlambatan pengiriman yang sempat terjadi pada awal pekan telah berangsur normal. Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan, sampai saat ini tidak ada kebijakan pembatasan Pertalite.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan,” katanya.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, stok BBM secara nasional dalam kondisi aman, termasuk Pertalite. Per Kamis (11/8), kehatanan stok nasional untuk Pertalite berada pada level 18 hari. "Jadi stok aman," kata Irto kepada Republika, Kamis.
Irto menjelaskan, Pertamina tetap akan mengoptimalkan penyaluran BBM. "Beberapa terminal BBM kami operasikan hingga 24 jam untuk menyalurkan BBM ke semua SPBU," kata Irto.
Virus Langya Ditemukan di Cina
Langya henipavirus (LayV) ditemukan pada 35 orang di Provinsi Shandong dan Henan, Cina.
SELENGKAPNYABatavia Menjiplak Amsterdam
Bukan hanya nama Batavia diputuskan di Belanda, tapi juga pembangunan kota dirancang dari Kota Amsterdam.
SELENGKAPNYA